Berita

Presiden Prabowo Subianto. (Foto: Istimewa)

Politik

Kebijakan Progresif Prabowo Rugikan Tiga Poros Kekuatan

RABU, 10 JUNI 2026 | 13:44 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Tercatat ada tiga poros kekuatan yang dirugikan oleh kebijakan progresif Presiden Prabowo Subianto selama hampir dua tahun berkuasa.

"Karena kecewa, mereka kemudian melakukan serangan dan kampanye destabilisasi terkoordinasi," kata kata Pemrakarsa 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti, dalam keterangannya, Rabu 10 Juni 2026. 

Haris mengungkapkan, tiga poros tersebut adalah oligarki serakahnomic nasional, poros korporasi dan aktor multi nasional. 


"Ketiga, negara kecil tetangga kita yang hidup dan kaya raya dari penampungan uang kotor hasil perampokan kekayaan dan sumber daya alam Indonesia," kata Haris.

Haris menjelaskan, sejumlah kebijakan progresif Presiden Prabowo yang merugikan dan meruntuhkan kekayaan tiga poros serkahnomic tersebut, di antaranya pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara alias Danantara, kebijakan penyitaan lahan oleh Satgas PKH, kebijakan devisa terkendali sumber daya alam yang wajib diparkir di dalam negeri (DHE) selama satu tahun.

Berikutnya pembentukan Danantara Sumber Daya Indonesia, swasembada pangan yang merugikan kartel impor, hingga pemberantasan korupsi dan penyitaan uang dan aset milik kaum serakahnomic.

"Di mata mereka, membangun sekolah rakyat, memberi makan bergizi gratis kepada pelajar, membangun kampung nelayan, subsidi pupuk, sebagai kebijakan “bakar anggaran”," kata Haris.

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Lepas Status WNI Kena Tarif Rp5 Juta, Ini Kata Ketua DPR

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:23

KPK Panggil Lima Pejabat BPK Sumsel

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:16

Saham BUMI Menguat 6 Persen pada Sesi I, Bukukan Transaksi Rp727,5 Miliar

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:15

Pengisian Jabatan di Kemenag Dituntut Adil dan sesuai Meritokrasi

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:08

Bisa Jadi Ada Aparat Lain Seperti Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:06

Sekolah Negeri Sepi Peminat Harus Jadi Perhatian

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:05

Mereduksi Bobot Kekuasaan Gibran Lewat Pergeseran Posisi Duduk Wapres

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:04

Sepak Bola Berbasis Bukti

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:50

DPR Minta Kesetaraan Penanganan Kasus Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:39

Babinsa dan Bhabinkamtibmas Dilibatkan dalam Pemungutan Pajak Berpeluang Gerus Kepercayaan Publik

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:38

Selengkapnya