Berita

Pemrakarsa 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti. (Foto: Dokumentasi 98 Resolution Network)

Politik

Haris Rusly Moti:

Mustahil Mendaur Ulang Peristiwa Reformasi 1998

RABU, 10 JUNI 2026 | 13:28 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Indonesia sedang menghadapi peperangan (warfare) yang dilancarkan secara senyap dan samar, antara lain dengan gejolak Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan pelemahan nilai tukar rupiah.

"Ini sebuah serangan destabilisasi terkoordinasi," kata Pemrakarsa 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti, dalam keterangannya, Rabu 10 Juni 2026. 

Haris mengatakan, jika diperhatikan tageline “sale Indonesia”, “1998 redux”, “buang rupiah”, dan “Indonesia gelap”, adalah salah satu bentuk serangan destabilisasi terkoordinasi yang bertujuan menggerus kepercayaan publik dan pasar terhadap kebijakan progresif Presiden Prabowo Subianto.


Menurut Haris, kampanye destabiliasasi terkoordinasi tersebut dilakukan untuk mendorong depresiasi mata uang, pelemahan IHSG, dan memicu pelarian modal yang diharapkan dapat menyusutkan cadangan devisa. 

"Mereka terobsesi mendaur ulang peristiwa reformasi 1998, memicu gejolak politik melalui merekayasa guncangan ekonomi," kata Haris yang merupakan mantan Komandan Relawan TKN Prabowo-Gibran ini.

Haris memperkirakan slogan daur ulang 1998 tidak akan terwujud. Menurutnya, pada tahun 1998 peta geopolitik masih unipolar, ketika itu Amerika Serikat menjadi penguasa atau matahari tunggal.

"Sedangkan saat ini sudah multipolar," kata Haris.

Bukan cuma itu, lanjut Haris, di era 1998 lembaga multilateral IMF, World Bank, WTO, sangat berkuasa mendikte kebijakan setiap negara. 

"Sementara saat ini multilateralisme telah diruntuhkan oleh Presiden Donald Trump seiring ambruknya Washington Consensus," kata Haris.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Seriuskah Kemdiktisaintek Menjaga Mutu Pendidikan Tinggi

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:22

Anggota Dewan Etik Golkar Diduga Terlibat Dugaan Penipuan Miliaran

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:11

Membangun Kemandirian Energi Desa Melalui Penguatan Kapasitas Local Hero

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:05

Pertamina Perkuat Kemitraan Strategis Lewat SRM Summit 2026

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:31

Kerja Sama KSPSI-UT Perluas Kesempatan Pekerja Raih Pendidikan Tinggi

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:17

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

PTPN IV PalmCo Fasilitasi APRC 2026, Perputaran Ekonomi Masyarakat Meningkat

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:58

Isu Wamenhan Baru Jangan Terjebak Kepentingan Bisnis dan Korporasi

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:55

Paroki Kraksaan Menanti Kejelasan

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:32

Pramono-Erick Thohir Godok Persiapan FIFA ASEAN Cup di Jakarta

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:24

Selengkapnya