Berita

Pemrakarsa 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti. (Foto: Dokumentasi 98 Resolution Network)

Politik

Haris Rusly Moti:

Mustahil Mendaur Ulang Peristiwa Reformasi 1998

RABU, 10 JUNI 2026 | 13:28 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Indonesia sedang menghadapi peperangan (warfare) yang dilancarkan secara senyap dan samar, antara lain dengan gejolak Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan pelemahan nilai tukar rupiah.

"Ini sebuah serangan destabilisasi terkoordinasi," kata Pemrakarsa 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti, dalam keterangannya, Rabu 10 Juni 2026. 

Haris mengatakan, jika diperhatikan tageline “sale Indonesia”, “1998 redux”, “buang rupiah”, dan “Indonesia gelap”, adalah salah satu bentuk serangan destabilisasi terkoordinasi yang bertujuan menggerus kepercayaan publik dan pasar terhadap kebijakan progresif Presiden Prabowo Subianto.


Menurut Haris, kampanye destabiliasasi terkoordinasi tersebut dilakukan untuk mendorong depresiasi mata uang, pelemahan IHSG, dan memicu pelarian modal yang diharapkan dapat menyusutkan cadangan devisa. 

"Mereka terobsesi mendaur ulang peristiwa reformasi 1998, memicu gejolak politik melalui merekayasa guncangan ekonomi," kata Haris yang merupakan mantan Komandan Relawan TKN Prabowo-Gibran ini.

Haris memperkirakan slogan daur ulang 1998 tidak akan terwujud. Menurutnya, pada tahun 1998 peta geopolitik masih unipolar, ketika itu Amerika Serikat menjadi penguasa atau matahari tunggal.

"Sedangkan saat ini sudah multipolar," kata Haris.

Bukan cuma itu, lanjut Haris, di era 1998 lembaga multilateral IMF, World Bank, WTO, sangat berkuasa mendikte kebijakan setiap negara. 

"Sementara saat ini multilateralisme telah diruntuhkan oleh Presiden Donald Trump seiring ambruknya Washington Consensus," kata Haris.

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Megawati: Kudatuli adalah Simbol Ketidakadilan!

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:38

Densus 88 Ciduk Dua Pria Terlibat Jaringan Terorisme di Ciamis dan Lampung

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:11

PDIP Sebut Babinsa Awasi Wajib Pajak Salahi Wewenang

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:47

Purbaya Buka Peluang Ubah Status KEK di Bali untuk PFII

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:39

Megawati Minta Pramono dan Doel Kembalikan TIM jadi Tempat Seniman

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:30

Warga Kwini 8 Minta Sengketa Diselesaikan Lewat Jalur Hukum

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:28

PPP Dukung Tindakan Tegas Polri Jaga Kamtibmas di Jakarta

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:14

KPK Terbitkan Dua Sprindik Pengembangan Kasus Bea Cukai, Sudah Ada Tersangka

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:31

Pakar Soroti Modus Dugaan TPPU Febrie dari Safe House hingga Temuan Emas Batangan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:24

Kiprah Mantri BRI Menjadi Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:14

Selengkapnya