Berita

Presiden Prabowo Subianto bersama elite partai politik. (Foto: Setneg)

Politik

Dukung Prabowo Lebih Menguntungkan daripada Melawan di Pilpres

RABU, 10 JUNI 2026 | 10:15 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Peluang para ketua umum partai politik untuk maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2029 dinilai sangat kecil jika harus berhadapan langsung dengan Prabowo Subianto.

Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai para pimpinan partai koalisi akan bersikap realistis dalam membaca peta politik menjelang kontestasi 2029.

Menurut Adi, elektabilitas dan posisi politik Prabowo sebagai petahana membuat skenario para ketua umum partai koalisi maju sebagai penantang menjadi pilihan yang sulit secara kalkulasi politik.


“Semua ketua umum partai koalisi tentu sangat realistis. Maju Pilpres 2029 melawan Prabowo tidak masuk akal karena peluang kalahnya sangat besar,” kata Adi kepada RMOL, Rabu, 10 Juni 2026.

Karena itu, lanjut Adi, pilihan yang lebih rasional bagi para pimpinan partai koalisi adalah tetap berada dalam barisan pendukung Prabowo dibanding membangun poros tandingan yang berisiko mengalami kekalahan.

“Daripada kalah, tentu lebih baik berkoalisi dan memberikan dukungan kepada Prabowo,” ujarnya.

Adi menilai, dalam konteks tersebut posisi calon wakil presiden justru menjadi peluang politik yang paling realistis bagi para ketua umum partai koalisi. Apalagi jika nama mereka mendapat restu dan dukungan langsung dari Prabowo.

“Atau jika disetujui dan diminta Prabowo menjadi wakilnya, tentu itu yang diinginkan para ketua umum partai koalisi,” jelasnya.

Menurut Adi, dinamika menjelang Pilpres 2029 kemungkinan besar akan lebih banyak diwarnai persaingan untuk memperebutkan posisi calon wakil presiden ketimbang munculnya figur dari partai koalisi yang secara terbuka menantang Prabowo sebagai calon presiden.

Selama tingkat dukungan publik terhadap Prabowo tetap kuat, para elite partai koalisi akan cenderung memilih strategi politik yang lebih aman dengan memperkuat kerja sama dan menjaga soliditas koalisi pemerintahan.


Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Penjualan LCGC di Dealer Naik, Kiriman dari Pabrik Justru Turun

Minggu, 30 Agustus 2026 | 14:09

Putin-Prabowo Dijadwalkan Bertemu di Rusia pada 3 September

Minggu, 30 Agustus 2026 | 14:07

AHWA Pemilih Ketum PBNU Harus Bebas Konflik

Minggu, 30 Agustus 2026 | 13:40

Gegara Polis Dibatalkan, MSIG Life Hadapi Gugatan Rp20 Miliar

Minggu, 30 Agustus 2026 | 13:31

Kapolri Dorong Eks Anggota JI Jadi Mitra Polri Jaga Keutuhan NKRI

Minggu, 30 Agustus 2026 | 13:04

Gus Hans Minta AHWA Pilih Ketum PBNU Tanpa Intervensi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 12:45

Indonesia Desak OKI Ambil Langkah Nyata Hadapi Kejahatan Israel

Minggu, 30 Agustus 2026 | 12:42

Sekolah Rakyat Jadi Cara Kemensos Jemput Bola Putus Mata Rantai Kemiskinan

Minggu, 30 Agustus 2026 | 12:17

Pasar Mobil Nasional Capai Setengah Juta Unit Pada Semester I 2026

Minggu, 30 Agustus 2026 | 11:46

Korut Rombak Jajaran Militer, Kim Song Gi Ditunjuk Jadi Menhan Baru

Minggu, 30 Agustus 2026 | 11:20

Selengkapnya