Berita

Presiden Prabowo Subianto bersama elite partai politik. (Foto: Setneg)

Politik

Dukung Prabowo Lebih Menguntungkan daripada Melawan di Pilpres

RABU, 10 JUNI 2026 | 10:15 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Peluang para ketua umum partai politik untuk maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2029 dinilai sangat kecil jika harus berhadapan langsung dengan Prabowo Subianto.

Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai para pimpinan partai koalisi akan bersikap realistis dalam membaca peta politik menjelang kontestasi 2029.

Menurut Adi, elektabilitas dan posisi politik Prabowo sebagai petahana membuat skenario para ketua umum partai koalisi maju sebagai penantang menjadi pilihan yang sulit secara kalkulasi politik.


“Semua ketua umum partai koalisi tentu sangat realistis. Maju Pilpres 2029 melawan Prabowo tidak masuk akal karena peluang kalahnya sangat besar,” kata Adi kepada RMOL, Rabu, 10 Juni 2026.

Karena itu, lanjut Adi, pilihan yang lebih rasional bagi para pimpinan partai koalisi adalah tetap berada dalam barisan pendukung Prabowo dibanding membangun poros tandingan yang berisiko mengalami kekalahan.

“Daripada kalah, tentu lebih baik berkoalisi dan memberikan dukungan kepada Prabowo,” ujarnya.

Adi menilai, dalam konteks tersebut posisi calon wakil presiden justru menjadi peluang politik yang paling realistis bagi para ketua umum partai koalisi. Apalagi jika nama mereka mendapat restu dan dukungan langsung dari Prabowo.

“Atau jika disetujui dan diminta Prabowo menjadi wakilnya, tentu itu yang diinginkan para ketua umum partai koalisi,” jelasnya.

Menurut Adi, dinamika menjelang Pilpres 2029 kemungkinan besar akan lebih banyak diwarnai persaingan untuk memperebutkan posisi calon wakil presiden ketimbang munculnya figur dari partai koalisi yang secara terbuka menantang Prabowo sebagai calon presiden.

Selama tingkat dukungan publik terhadap Prabowo tetap kuat, para elite partai koalisi akan cenderung memilih strategi politik yang lebih aman dengan memperkuat kerja sama dan menjaga soliditas koalisi pemerintahan.


Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

Janggal, Purbaya Dipecat Setelah Mencopot Ratusan Pejabat Kemenkeu

Senin, 14 September 2026 | 21:57

Menkeu Baru Angkat Bicara Soal Perombakan Pejabat Bea Cukai dan Dirjen Pajak

Senin, 14 September 2026 | 17:28

UPDATE

Dina Sulaeman: Sikap Prabowo Beri Pesan Diplomatik Kuat untuk Palestina

Minggu, 20 September 2026 | 09:51

Ekonom Ungkap Skema Pendidikan Gratis PTN Tanpa Menguras APBN

Minggu, 20 September 2026 | 09:43

Prabowo Berencana Produksi Bensin dari Batu Bara

Minggu, 20 September 2026 | 08:56

Humanika: Jangan Jatuhkan Prabowo Sebelum Lima Tahun

Minggu, 20 September 2026 | 08:49

Sesuai Ambisi Prabowo, Kampus Negeri Jangan Cari Duit dari Mahasiswa Lagi

Minggu, 20 September 2026 | 08:22

Dubes Palestina Ungkap Momen Emosional Saat Peluk Prabowo di Gontor

Minggu, 20 September 2026 | 08:06

Ekonom: Prabowo Tinggal Lanjutkan Pendidikan Gratis dari SBY

Minggu, 20 September 2026 | 08:06

Keretakan Peradaban

Minggu, 20 September 2026 | 07:38

Wadanyon OPM Kodap 35 Bintang Timur Yahukimo Diringkus TNI

Minggu, 20 September 2026 | 06:46

DPD Tawarkan Solusi Netral Fiskal Demi Ekonomi Berlari Kencang

Minggu, 20 September 2026 | 06:19

Selengkapnya