Berita

Presiden Prabowo Subianto bersama elite partai politik. (Foto: Setneg)

Politik

Dukung Prabowo Lebih Menguntungkan daripada Melawan di Pilpres

RABU, 10 JUNI 2026 | 10:15 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Peluang para ketua umum partai politik untuk maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2029 dinilai sangat kecil jika harus berhadapan langsung dengan Prabowo Subianto.

Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai para pimpinan partai koalisi akan bersikap realistis dalam membaca peta politik menjelang kontestasi 2029.

Menurut Adi, elektabilitas dan posisi politik Prabowo sebagai petahana membuat skenario para ketua umum partai koalisi maju sebagai penantang menjadi pilihan yang sulit secara kalkulasi politik.


“Semua ketua umum partai koalisi tentu sangat realistis. Maju Pilpres 2029 melawan Prabowo tidak masuk akal karena peluang kalahnya sangat besar,” kata Adi kepada RMOL, Rabu, 10 Juni 2026.

Karena itu, lanjut Adi, pilihan yang lebih rasional bagi para pimpinan partai koalisi adalah tetap berada dalam barisan pendukung Prabowo dibanding membangun poros tandingan yang berisiko mengalami kekalahan.

“Daripada kalah, tentu lebih baik berkoalisi dan memberikan dukungan kepada Prabowo,” ujarnya.

Adi menilai, dalam konteks tersebut posisi calon wakil presiden justru menjadi peluang politik yang paling realistis bagi para ketua umum partai koalisi. Apalagi jika nama mereka mendapat restu dan dukungan langsung dari Prabowo.

“Atau jika disetujui dan diminta Prabowo menjadi wakilnya, tentu itu yang diinginkan para ketua umum partai koalisi,” jelasnya.

Menurut Adi, dinamika menjelang Pilpres 2029 kemungkinan besar akan lebih banyak diwarnai persaingan untuk memperebutkan posisi calon wakil presiden ketimbang munculnya figur dari partai koalisi yang secara terbuka menantang Prabowo sebagai calon presiden.

Selama tingkat dukungan publik terhadap Prabowo tetap kuat, para elite partai koalisi akan cenderung memilih strategi politik yang lebih aman dengan memperkuat kerja sama dan menjaga soliditas koalisi pemerintahan.


Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Lepas Status WNI Kena Tarif Rp5 Juta, Ini Kata Ketua DPR

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:23

KPK Panggil Lima Pejabat BPK Sumsel

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:16

Saham BUMI Menguat 6 Persen pada Sesi I, Bukukan Transaksi Rp727,5 Miliar

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:15

Pengisian Jabatan di Kemenag Dituntut Adil dan sesuai Meritokrasi

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:08

Bisa Jadi Ada Aparat Lain Seperti Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:06

Sekolah Negeri Sepi Peminat Harus Jadi Perhatian

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:05

Mereduksi Bobot Kekuasaan Gibran Lewat Pergeseran Posisi Duduk Wapres

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:04

Sepak Bola Berbasis Bukti

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:50

DPR Minta Kesetaraan Penanganan Kasus Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:39

Babinsa dan Bhabinkamtibmas Dilibatkan dalam Pemungutan Pajak Berpeluang Gerus Kepercayaan Publik

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:38

Selengkapnya