Berita

Ilustrasi (AI)

Politik

AS Kembali Serang Iran, Komisi I DPR Desak Indonesia Dorong Gencatan Senjata

RABU, 10 JUNI 2026 | 10:08 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, menyesalkan kembali memanasnya konflik antara Amerika Serikat dan Iran setelah militer AS melancarkan serangan ke wilayah Iran pada Selasa, 9 Juni 2026, waktu setempat.

Serangan tersebut dilaporkan dilakukan sebagai respons atas jatuhnya helikopter tempur Apache milik Angkatan Darat AS di dekat Selat Hormuz sehari sebelumnya. Presiden AS Donald Trump menuduh Iran sebagai pihak yang bertanggung jawab atas insiden tersebut.

Sementara itu, media pemerintah Iran melaporkan serangan AS menyasar Pulau Qeshm di kawasan Selat Hormuz. Sebuah proyektil juga dilaporkan menghantam Kota Sirik yang berada di pesisir selatan Iran.


Menanggapi perkembangan tersebut, Oleh Soleh mendesak pemerintah Indonesia mengambil peran aktif di forum internasional dengan mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan komunitas global untuk segera menghentikan eskalasi konflik.

"Kami meminta pemerintah Indonesia untuk terus mendorong PBB dan komunitas internasional agar segera mengambil langkah konkret menghentikan konflik ini. Semua pihak harus mengupayakan terwujudnya kembali gencatan senjata dan menahan diri dari tindakan yang dapat memperburuk keadaan," ujar Oleh kepada wartawan, Rabu, 10 Juni 2026.

Menurut legislator PKB itu, konflik yang terus berlanjut berpotensi memperburuk situasi geopolitik dunia dan menimbulkan dampak ekonomi yang luas. Kawasan Timur Tengah, khususnya Selat Hormuz, merupakan jalur vital perdagangan energi global sehingga setiap eskalasi konflik dapat memengaruhi pasokan dan harga minyak dunia.

"Jika konflik ini terus bereskalasi, suasana geopolitik dunia akan semakin memanas. Dampaknya tidak hanya dirasakan negara-negara yang terlibat, tetapi juga seluruh dunia, termasuk pada sektor ekonomi global dan harga energi," tegasnya.

Oleh menambahkan, Indonesia harus tetap konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif dengan terus menyuarakan perdamaian serta mendorong penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi dan dialog.

Ia juga menekankan pentingnya perhatian dunia internasional terhadap persoalan Palestina yang hingga kini belum menemukan penyelesaian. Menurutnya, penghentian penjajahan Israel terhadap Palestina harus menjadi bagian dari agenda perdamaian global.

"Indonesia harus terus menyuarakan perdamaian, penghentian perang, dan yang tidak kalah penting adalah penghentian penjajahan Israel terhadap Palestina. Kemerdekaan Palestina adalah harga mati dan harus terus diperjuangkan melalui jalur diplomasi internasional," pungkasnya.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Memutus Urat Nadi Korupsi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:54

Festival Layanan AHU Berdampak 2026 Hadirkan Edukasi ke Masyarakat, Ini Lengkapnya

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:24

Gus Yusuf Legawa Sikapi Dinamika Muktamar ke-35 NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:49

Mendesak Para Kiai Sepuh Turun Tangan Meredam Suhu Panas Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:33

Jalan Sehat jadi Cara Hanura Kalsel Konsolidasikan Pemilu 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:15

Profil 9 Ulama AHWA Muktamar NU: Sosok Kharismatik Penentu Rais Aam PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:45

TikTok dan Tokped Digugat Class Action Rp1,2 Triliun

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:11

Ini 9 Ulama AHWA Terpilih Muktamar ke-35 NU, Suara Mbah Yai Da Paling Tinggi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:46

Dikawal DPR, Tagihan Rp158 Miliar PT Pos Akhirnya Dibayar Kemensos

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:04

Kiai Rembang Cium 'Hidden Agenda' Penjegalan Caketum PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 19:56

Selengkapnya