Berita

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). (Foto: Dok. Kemenko IPK)

Politik

Klarifikasi Partai Demokrat Soal Postingan Dua Kolonel Usulan AHY Terlibat Kasus BGN

SELASA, 09 JUNI 2026 | 22:53 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Partai Demokrat menyampaikan klarifikasi atas postingan RMOL.ID soal keterlibatan AHY dalam kasus Badan Gizi Nasional (MBG). Klarifikasi disampaikan Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra terhadap postingan berjudul "Beredar Nama-nama Pejabat dan Politisi Terseret Kasus BGN" yang diunggah pada Selasa siang, 9 Juni 2026.

Postingan itu mengungkap dua kolonel usulan AHY termasuk dalam daftar lebih dari 20 nama yang beredar, disebut terlibat program MBG. Daftar nama itu beredar usai kuasa hukum Sony Sonjaya, mantan Wakil Ketua MBG yang kini berstatus tersangka, Elza Syarief dan Krisna Murti, menyebut kliennya memegang catatan digital berisi nama-nama tokoh penting dari kalangan eksekutif, legislatif, hingga organisasi yang diduga kuat melakukan intervensi dan menekan untuk memperebutkan jatah lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau "dapur" MBG.

"AHY tidak pernah bertemu maupun berkomunikasi dengan Saudara Sony Sonjaya. AHY tidak pernah mengusulkan, merekomendasikan, meminta bantuan, ataupun meminta dukungan kepada Saudara Sony Sonjaya terkait program SPPG maupun urusan lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung," kata Herzaky dalam klarifikasinya. 


Poin-poin dalam klarifikasi tersebut adalah:

1. Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), tidak mengenal Saudara Sony Sonjaya.

2. AHY tidak pernah bertemu maupun berkomunikasi dengan Saudara Sony Sonjaya.

3. AHY tidak pernah mengusulkan, merekomendasikan, meminta bantuan, ataupun meminta dukungan kepada Saudara Sony Sonjaya terkait program SPPG maupun urusan lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

4. Dalam postingan tersebut tidak dijelaskan siapa yang dimaksud dengan frasa “AHY” maupun siapa “2 Orang Kolonel” yang dimaksud. Namun, apabila yang dimaksud adalah Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, maka Partai Demokrat menegaskan bahwa pengaitan tersebut tidak memiliki dasar fakta apapun.

5. Karena itu, frasa “2 orang Kolonel usulan AHY”, jika yang dimaksud menyangkut Agus Harimurti Yudhoyono, maka hal tersebut dapat dipastikan sebagai fitnah dan sama sekali tidak mengandung kebenaran. 

"Partai Demokrat menghormati kebebasan pers dan mendukung kerja jurnalistik yang profesional. Namun, kami berharap setiap informasi yang menyebut nama individu maupun institusi disampaikan secara akurat, berimbang, dan berdasarkan fakta yang terverifikasi," kata Herzaky Mahendra Putra.

Populer

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Menteri Warisan Jokowi akan Bersih dari Kabinet Prabowo pada 2027

Jumat, 30 Oktober 2026 | 23:29

Pencopotan Agus Suparmanto dan Taj Yasin Bukan Keinginan Ketum PPP

Kamis, 29 Oktober 2026 | 11:16

Rencana Insentif MBG Rp1 Triliun Tuai Kritik dari DPR

Kamis, 29 Oktober 2026 | 15:47

Silfester Matutina Diduga Masuk List Saksi Sidang Ijazah Jokowi

Minggu, 25 Oktober 2026 | 04:00

UPDATE

Perempuan Tani HKTI Terapkan Teknologi IoT, Pangkas Penggunaan Pupuk hingga 50 Persen

Minggu, 01 November 2026 | 12:32

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

PTKIN Siapkan Langkah agar Inovasi Mahasiswa Tak Berhenti di Ajang Lomba

Minggu, 01 November 2026 | 11:56

Kloter Pertama Haji 2027 Terbang 11 April, Ini Jadwal Lengkapnya

Minggu, 01 November 2026 | 11:50

Imigrasi Sudah Cegah Ahmad Dedi ke Luar Negeri Atas Permintaan KPK

Minggu, 01 November 2026 | 11:36

Puluhan Orang Diamankan Polisi saat Gerebek Kampung Bahari

Minggu, 01 November 2026 | 11:30

Maroko Sambut Keputusan PBB Akhiri Misi MINURSO di Sahara Barat

Minggu, 01 November 2026 | 11:17

Citra Polri Bisa Rusak Akibat Dua Kejadian Ini

Minggu, 01 November 2026 | 11:05

Ombudsman Ingatkan Polri Jaga Etika dan Hormati HAM saat Penggeledahan

Minggu, 01 November 2026 | 10:48

PPK Ajak Masyarakat Berperan bersama Presiden Prabowo Wujudkan Kedaulatan

Minggu, 01 November 2026 | 10:42

Selengkapnya