Direktur Penyidikan Kortas Tipikor Polri Brigjen Pol Robertus Yohanes De Deo, Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein, dan Jurubicara KPK Budi Prasetyo. (Foto: RMOL/Jamaludin Akmal)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut bahwa operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, merupakan hasil joint investigation atau penyelidikan bersama dengan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein mengatakan, penanganan perkara yang menjerat Bupati Muara Enim, Edison tersebut menjadi wujud sinergi antarlembaga penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
Menurut Taufik, perkara yang diungkap melalui kegiatan penyelidikan tertutup hingga berujung pada peristiwa tertangkap tangan itu merupakan hasil kerja bersama KPK dan Kortas Tipikor Polri.
"Perlu kami sampaikan bahwa penanganan perkara peristiwa tertangkap ini merupakan joint investigation antara KPK dengan Kortas Tipikor Polri, sebagai wujud konkret sinergi antara Aparat Penegak Hukum (APH) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi," kata Taufik dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa malam, 9 Juni 2026.
Dalam konferensi pers ini turut dihadiri langsung Direktur Penyidikan Kortas Tipikor Polri, Brigjen Pol Robertus Yohanes De Deo. Taufik menjelaskan, KPK telah menemukan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Muara Enim Tahun Anggaran (TA) 2025-2026.
"Perkara ini juga menjadi perhatian penting, karena berkaitan dengan sektor pendidikan, yang merupakan bagian dari program prioritas Presiden dengan anggaran yang besar," jelas Taufik.
KPK juga mengingatkan bahwa praktik korupsi di sektor pendidikan tidak hanya terjadi dalam bentuk pungutan liar maupun gratifikasi pada proses penerimaan peserta didik, tetapi juga dapat muncul dalam pengelolaan anggaran serta pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
"Modus korupsi di sektor pendidikan tidak hanya berkaitan dengan pungutan liar atau gratifikasi, seperti dalam proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), tetapi juga dapat terjadi dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa," pungkas Taufik.
Dari hasil OTT, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni Edison (EDS) selaku Bupati Muara Enim periode 2025-2030, Abi Nurwardani (ABN) selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2026, Adi Triyadi (AD) selaku orang kepercayaan atau keponakan Edison, dan Cory Erin Hardi (CRH) selaku Marketing PT Millenium Solusi Abadi (MSA).
