Berita

Aktivitas di SPPG Dramaga Ciherang. (Foto: RMOL/Abdul Rouf Ade Segun)

Politik

BGN Didorong Sulap Kantin Sekolah jadi SPPG

Khusus di Daerah 3T
SENIN, 08 JUNI 2026 | 14:10 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Badan Gizi Nasional (BGN) agar lebih serius memperbaiki tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG), apabila berkomitmen untuk melakukan efisiensi pasca kasus korupsi tiga pimpinan BGN terbongkar.

Direktur Garuda Institute, Irvan Mahmud menjelaskan, komitmen Kepala BGN Nanik S Deyang untuk melakukan efisiensi, harus ditunjukkan lewat kebijakan nyata.

Menurutnya, untuk daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) seharusnya memiliki spesifikasi yang berbeda dalam hal Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).


“Untuk daerah 3T, jumlah siswa relatif sedikit, sehingga pembangunan dapur baru dari sisi anggaran kurang efisien," kata Irvan kepada RMOL, Senin 8 Juni 2026.

Irvan memandang, SPPG di daerah 3T tidak harus dibangun gedung khusus, mengingat jumlah penerima manfaat tidak sebanyak di perkotaan.

"Pemanfaatan kantin sekolah atau fasilitas yang telah tersedia dapat menjadi alternatif yang lebih ekonomis,” ujar Irvan.

Di samping itu, Irvan menilai apabila kebijakan tersebut diterapkan secara konsisten, keberhasilan meningkatkan efisiensi operasional akan berdampak pada beban fiskal negara yang dapat ditekan.

"Tentunya tanpa mengorbankan kualitas layanan dan cakupan penerima manfaat," sambungnya.

Selain itu, Irvan meyakini pelibatan kantin sekolah juga akan memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat sekitar yang berusaha.

"Para pedagang yang selama ini beraktivitas di lingkungan sekolah tetap memiliki kesempatan untuk berusaha dan memperoleh penghasilan dari program unggulan Presiden," demikian Irvan.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Rechta Institute: Muktamar NU Bersih Dari Politik Uang dan Balas Budi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:16

Ucapan Budi Arie Soal Percepatan Pemilu 2029 Tak Bisa Dimaafkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:02

Nasaruddin Umar Pilih Jadi Menag Ketimbang Maju Ketum PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:01

PLN Siap Serap Listrik dari PSEL Bekasi, Capai 223.584 MWh per Tahun

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:51

Muktamar NU Turut Bahas RUU Perampasan Aset

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:40

Polisi Sebut Kelompok Perusuh Rusak Fasilitas Umum Usai Demo di Gedung DPR/MPR

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:34

Polda Metro Pastikan Aktivitas Warga Tetap Berjalan Pascademonstrasi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:26

PLTS 100 GWp Diluncurkan, PLN Siap Percepat Swasembada Energi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:11

Emas Antam Turun Lagi, Termurah Rp1,4 Juta

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:57

Legislator Aceh soal Blok Andaman: Rujukannya Harus Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:40

Selengkapnya