Berita

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: Dokumentasi RMOL)

Politik

Rocky Gerung:

Purbaya Tidak Punya Backup Politik untuk Jalankan Misi Presiden

SENIN, 08 JUNI 2026 | 03:57 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Isu pergantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa ke Muhammad Chatib Basri terus menggelinding di publik.

Pengamat politik Rocky Gerung memandang bergulirnya isu tersebut karena lemahnya dukungan politik Purbaya dalam menjalankan misi Presiden Prabowo Subianto. 

“Tapi memang akhirnya orang melihat sebetulnya apa dasarnya soal Menteri Keuangan ini jadi public issue di Jakarta tuh. Kita dengar Purbaya menganggap bahwa dia tidak punya backup politik untuk menjalankan misi presiden. Musinya besar betul tuh MBG, koperasi, perumahan, sekolah rakyat,” kata Rocky dikutip dalam kanal YouTube Hersubeno Point, Senin, 8 Juni 2026.


Rocky menyebut Presiden Prabowo punya banyak agenda yang sangat konsumtif yang menghabiskan banyak anggaran. kondisi itu yang membuat siapapun Menteri Keuangannya akan dihadapkan pada dilema yang sulit. 

“Kita tahu bahwa siapapun yang jadi Menteri Keuangan, dia akan bertumpu dengan fakta itu. Bahwa ambisi Presiden sangat bagus karena itu mencerminkan pikiran sosialistis, tetapi APBN tidak cukup. Padahal dalam ilmu public policy, semua ambisi politik batalnya cuma satu itu, (yakni) APBN,” tegasnya.

“Nah mungkin misalnya kalau ada Chati Basri di situ, Dede panggilannya, kita tentu tahu bagaimana menjalankan austerity-penghematan, bahwa spending negara mesti di-cut. Karena krisis ekonomi dan orang menduga dengan kuat bahwa misalnya kalau Dede ini diusulkan untuk jadi Menteri Keuangan, pasti Dede akan nego. Dan dengan mudah saya bisa coba menduga, Dede akan minta misalnya MBG-nya disetop dulu dong,” tambah Rocky.

Ia sebelumnya mengulas rekam jejak Chatib Basri yang pernah mengajar di Harvard Kennedy School for Government yang bermazhab Keynesian.

“Jadi kalau kita lihat bahwa pikiran universitas bisa mempengaruhi pilihan kebijakan di Indonesia. Kalau sekolah di Harvard ya pasti ada sedikit prinsip namanya Cambridge moods of thought, yaitu bahwa pemerintah harus terlibat mempengaruhi kebijakan ekonomi itu. Biasa disebut sebagai Cambridge School of Economic Thought itu yang berakar pada pemikiran John Maynard Keynes itu,” jelas Rocky.

Akademisi yang dikenal kritis ini menyatakan dalil Keynesian terbilang sederhana, yakni ketika ekonomi buruk, pemerintah seharusnya melakukan spending untuk menciptakan lapangan kerja.

“Nah sebaliknya mereka yang berada di Chicago itu nggak peduli dengan kebijakan pemerintah, yang penting ekonomi bisa diatur melalui jumlah uang yang beredar. Yang biasa disebut sebagai kalangan monetary,” ungkap dia.

Rocky menyebut persaingan dua mazhab ekonomi di Indonesia sangat kental dan dipengaruhi tempat asal pendidikan serta kondisi politik ekonomi global.

“Mazhab Purbaya itu monetary, kalau Chatib Basri pasti dia Keynesian. Tapi dalam keadaan hari ini orang bertanya kenapa Indonesia tidak mau secara ketat misalnya mengikuti mazhab Purbaya. Kenapa Indonesia justru ragu-ragu untuk mengambil risiko masuk dalam mazhab Keynesian? Ini adalah perdebatan, bukan sekadar perdebatan yang didasarkan dari akademis, tapi perdebatan yang didasarkan pada global politik,” pungkasnya.  


Populer

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

Mantan Kadivhubinter Polri Napoleon Bonaparte Meninggal Dunia

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:30

UPDATE

Ketua KNPI Merauke Ajak Generasi Muda Berkontribusi bagi Kemajuan Daerah

Kamis, 29 Oktober 2026 | 04:19

Kedaulatan Teknologi Faktor Penting Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia

Kamis, 29 Oktober 2026 | 03:55

PKS Desak Pemerintah Bersikap Proporsional Terkait MSCI

Kamis, 29 Oktober 2026 | 03:25

Solusi Kasus Business Judgement Rule Sektor Perumahan

Kamis, 29 Oktober 2026 | 02:57

Waka BRIN Pimpin Delegasi RI Perjuangkan Space Economic di Konferensi PBB

Kamis, 29 Oktober 2026 | 02:32

Pertamina Didorong Ambil Alih Proyek Migas Mangkrak Demi Genjot Produktivitas

Kamis, 29 Oktober 2026 | 02:12

KPK Endus Ada Kickback Vendor kepada Pejabat BNPB

Kamis, 29 Oktober 2026 | 01:59

Presiden PKS Wanti-wanti Bahaya AI sebagai Senjata Fitnah

Kamis, 29 Oktober 2026 | 01:34

Masih Atur Waktu, KPK Bantah Ada Kendala dalam Pemanggilan Nusron

Kamis, 29 Oktober 2026 | 01:04

Polri Utamakan Pendekatan Humanis dan Edukatif Selama Operasi Patuh 2026

Kamis, 29 Oktober 2026 | 00:42

Selengkapnya