Berita

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: Dokumentasi RMOL)

Politik

Rocky Gerung:

Purbaya Tidak Punya Backup Politik untuk Jalankan Misi Presiden

SENIN, 08 JUNI 2026 | 03:57 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Isu pergantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa ke Muhammad Chatib Basri terus menggelinding di publik.

Pengamat politik Rocky Gerung memandang bergulirnya isu tersebut karena lemahnya dukungan politik Purbaya dalam menjalankan misi Presiden Prabowo Subianto. 

“Tapi memang akhirnya orang melihat sebetulnya apa dasarnya soal Menteri Keuangan ini jadi public issue di Jakarta tuh. Kita dengar Purbaya menganggap bahwa dia tidak punya backup politik untuk menjalankan misi presiden. Musinya besar betul tuh MBG, koperasi, perumahan, sekolah rakyat,” kata Rocky dikutip dalam kanal YouTube Hersubeno Point, Senin, 8 Juni 2026.


Rocky menyebut Presiden Prabowo punya banyak agenda yang sangat konsumtif yang menghabiskan banyak anggaran. kondisi itu yang membuat siapapun Menteri Keuangannya akan dihadapkan pada dilema yang sulit. 

“Kita tahu bahwa siapapun yang jadi Menteri Keuangan, dia akan bertumpu dengan fakta itu. Bahwa ambisi Presiden sangat bagus karena itu mencerminkan pikiran sosialistis, tetapi APBN tidak cukup. Padahal dalam ilmu public policy, semua ambisi politik batalnya cuma satu itu, (yakni) APBN,” tegasnya.

“Nah mungkin misalnya kalau ada Chati Basri di situ, Dede panggilannya, kita tentu tahu bagaimana menjalankan austerity-penghematan, bahwa spending negara mesti di-cut. Karena krisis ekonomi dan orang menduga dengan kuat bahwa misalnya kalau Dede ini diusulkan untuk jadi Menteri Keuangan, pasti Dede akan nego. Dan dengan mudah saya bisa coba menduga, Dede akan minta misalnya MBG-nya disetop dulu dong,” tambah Rocky.

Ia sebelumnya mengulas rekam jejak Chatib Basri yang pernah mengajar di Harvard Kennedy School for Government yang bermazhab Keynesian.

“Jadi kalau kita lihat bahwa pikiran universitas bisa mempengaruhi pilihan kebijakan di Indonesia. Kalau sekolah di Harvard ya pasti ada sedikit prinsip namanya Cambridge moods of thought, yaitu bahwa pemerintah harus terlibat mempengaruhi kebijakan ekonomi itu. Biasa disebut sebagai Cambridge School of Economic Thought itu yang berakar pada pemikiran John Maynard Keynes itu,” jelas Rocky.

Akademisi yang dikenal kritis ini menyatakan dalil Keynesian terbilang sederhana, yakni ketika ekonomi buruk, pemerintah seharusnya melakukan spending untuk menciptakan lapangan kerja.

“Nah sebaliknya mereka yang berada di Chicago itu nggak peduli dengan kebijakan pemerintah, yang penting ekonomi bisa diatur melalui jumlah uang yang beredar. Yang biasa disebut sebagai kalangan monetary,” ungkap dia.

Rocky menyebut persaingan dua mazhab ekonomi di Indonesia sangat kental dan dipengaruhi tempat asal pendidikan serta kondisi politik ekonomi global.

“Mazhab Purbaya itu monetary, kalau Chatib Basri pasti dia Keynesian. Tapi dalam keadaan hari ini orang bertanya kenapa Indonesia tidak mau secara ketat misalnya mengikuti mazhab Purbaya. Kenapa Indonesia justru ragu-ragu untuk mengambil risiko masuk dalam mazhab Keynesian? Ini adalah perdebatan, bukan sekadar perdebatan yang didasarkan dari akademis, tapi perdebatan yang didasarkan pada global politik,” pungkasnya.  


Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Penyerahan Aset Hasil Kejahatan ke Negara jadi Benchmark Baru Penegakan Hukum

Rabu, 07 Oktober 2026 | 22:12

Polda Kalteng Berjibaku Lakukan Pembasahan di Area Titik Panas

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:59

Mazhab Tebet dan Pokok-pokok Pikiran Ekonomi Heterodoks

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:51

Peringati Hari Tani, PalmCo Dorong Kemandirian KUD Melalui Tata Kelola Sawit Berkelanjutan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:44

Melihat Sahara dari Denyut Pembangunan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:27

3.474 Napi Pindah ke Nusakambangan, 115 dari Rutan Depok

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:04

Bos Danantara Ungkap Hilirisasi Dongkrak Ekspor Nikel RI 10 Kali Lipat

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:55

KPK Geledah Dinkes Pemkot Madiun, Sita Dokumen hingga Uang Tunai

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:32

Titiek Soeharto Diminta Turun Gunung Pimpin FKPPI

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:25

RUU Migas dan BUK Migas Harus Menyalakan Kembali Mesin Eksplorasi Indonesia

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:01

Selengkapnya