Berita

Sidang dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). (Foto: RMOL/Abdul Rouf)

Politik

Blueray Cargo Hanya Simpul Kecil dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

SABTU, 06 JUNI 2026 | 05:35 WIB | LAPORAN: ABDUL ROUF ADE SEGUN

Fakta mengejutkan terungkap dalam sidang dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Di tengah tudingan bahwa PT Blueray Cargo memperoleh perlakuan khusus, data persidangan justru menunjukkan perusahaan tersebut tetap dikenai jalur merah dengan persentase di atas 80 persen selama berbulan-bulan.

Spesialis analisis kontra intelijen, R. Gautama Wiranegara, menilai fakta itu mengubah cara pandang terhadap perkara yang saat ini sedang diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kita tidak bisa lagi membaca kasus ini hanya dari kacamata Blueray. Ada nama lain, ada uang dari pengusaha rokok, ada dugaan manipulasi sistem yang lebih luas," kata Gautama kepada wartawan di Jakarta, Jumat, 5 Juni 2026.


Menurut dia, berdasarkan keterangan saksi Fillar Marindra dalam sidang 3 Juni 2026, terdapat perintah kepada operator sistem untuk menempatkan Blueray dalam kategori jalur merah di atas 70 persen. 

Namun tabel yang ditampilkan di persidangan justru memperlihatkan rata-rata jalur merah Blueray berada di atas 80 persen sepanjang Juli 2025 hingga Januari 2026.

Fakta tersebut memunculkan pertanyaan baru. Jika tujuan pemberian uang adalah memperoleh kemudahan impor, mengapa Blueray tetap menghadapi pemeriksaan ketat, notul pembetulan, serta pengawasan yang tinggi?

Dalam perkara suap itu, lanjut Gautama, yang harus dibuktikan bukan hanya adanya aliran uang, melainkan juga manfaat yang diperoleh dari tindakan pejabat yang menerima uang tersebut.

Persidangan juga membuka fakta lain yang tak kalah menarik. Berdasarkan BAP dan keterangan saksi, pembahasan terkait pengaturan parameter penargetan tidak hanya menyentuh Blueray. Sejumlah nama lain seperti Fasdeli, Ali Medan, Nusa Fikry dan Harta Jaya turut disebut dalam konteks pengaturan jalur merah.

Bahkan menurut keterangan yang terungkap di persidangan, Orlando Hamonangan disebut menerima uang bukan hanya dari Blue Ray, tetapi juga dari sejumlah importir lain. Jika fakta tersebut terbukti, maka perkara ini dinilai tidak bisa lagi dipersempit hanya sebagai kasus Blueray semata.

"Blueray bukan satu-satunya simpul. Ia hanya salah satu titik dalam ekosistem relasi antara forwarder atau importir dan operator teknis Bea Cukai," ujar Gautama.

Temuan lain yang muncul berasal dari keterangan Budiman Bayu Prasojo. Dalam persidangan, Bayu mengaku pernah menolak dana yang disebut berasal dari Blueray karena perusahaan tersebut tidak berkaitan dengan bidang cukai yang menjadi kewenangannya. 

Sebaliknya, Bayu mengakui menerima dana operasional yang berasal dari sejumlah pengusaha rokok.

Kondisi itu dinilai memperlihatkan adanya dua jalur berbeda dalam perkara Bea Cukai yang kini berkembang di KPK, yakni jalur kepabeanan impor dan jalur cukai rokok.
 
Karena itu, Gautama mengingatkan agar penegak hukum tidak mencampur kedua konstruksi perkara tersebut tanpa dasar pembuktian yang jelas.

Menurut dia, pertanyaan terbesar saat ini bukan lagi sekadar siapa yang memberi dan menerima uang. Yang lebih penting adalah mengungkap siapa yang sesungguhnya mengendalikan sistem penargetan di Bea Cukai, siapa yang paling diuntungkan, serta apakah masih ada pihak lain yang belum tersentuh proses hukum.

"Kalau Blueray hanya simpul kecil yang paling mudah dibuktikan, sementara simpul yang lebih besar berada di luar dakwaan, maka publik berhak bertanya apakah yang dibongkar adalah sistemnya atau hanya bagian yang paling terlihat," pungkas Gautama.


Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Terlalu Berisiko

Senin, 16 November 2026 | 12:36

Prabowo Ajak ASEAN Perkuat Pengaruh di PBB Lewat Dukungan Bersama

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Sidang MPR Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diusulkan Mundur ke 9 Desember

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Koalisi Tak Keberatan Prabowo Pilih Kader Gerindra Gantikan Gibran

Senin, 16 November 2026 | 12:01

Kasasi Ditolak, Mantan Sekretaris MA Nurhadi Bakal Segera Dieksekusi KPK

Senin, 16 November 2026 | 11:46

BRILink Agen Berkah Nasution di Medan Jadi Sumber Penghidupan Warga

Senin, 16 November 2026 | 11:44

Wapres Pengganti Gibran Harus Figur Premium

Senin, 16 November 2026 | 11:32

Laba TINS Melonjak 584 Persen, MIND ID Masih Jadi Pemegang Saham Mayoritas

Senin, 16 November 2026 | 11:29

Hanura Minta Prabowo Evaluasi Bahlil Lahadalia

Senin, 16 November 2026 | 11:12

Harga Emas Antam Mulai Naik di Awal Pekan

Senin, 16 November 2026 | 11:09

Selengkapnya