Berita

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: RMOL/Alifia)

Politik

Dicecar Anggaran Dinas Prabowo, Purbaya: Anda Mau Lihat Rahasia Presiden?

JUMAT, 05 JUNI 2026 | 21:26 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memilih main aman dan menolak blak-blakan mengungkap besaran anggaran perjalanan dinas Presiden Prabowo Subianto yang dialokasikan dalam APBN.

Purbaya mengaku enggan masuk ke dalam pusaran polemik tersebut. Ia meminta awak media memegang penjelasan yang sebelumnya telah disampaikan oleh Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, serta menyarankan media bertanya langsung ke Mensesneg Prasetyo Hadi.

"Saya enggak bisa menjawab pertanyaan itu. Kita pegang pernyataan Pak Teddy, enggak ada aturannya (yang dilanggar). Kalau saya punya duit saya pergi nombok enggak boleh? Secara logika boleh saja kalau mau nombok," ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 5 Juni 2026.


Polemik mengenai anggaran perjalanan dinas Kepala Negara ini sebelumnya sempat viral di jagat media sosial. Seskab Teddy Indra Wijaya sempat meluruskan bahwa sebagian biaya lawatan luar negeri Presiden Prabowo justru ditanggung menggunakan kantong pribadi sang Presiden.

Isu pelesiran dinas ini mencuat ke publik setelah mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal melontarkan kritik pedas. Dino menilai frekuensi lawatan luar negeri Prabowo sudah berada di luar batas kewajaran.

Kendati memicu perdebatan, Purbaya meluruskan bahwa negara sebetulnya tetap mengalokasikan anggaran resmi setiap tahunnya untuk mendukung seluruh kegiatan dinas Presiden.

"Ada, pasti anggaran yang dianggarkan," tegas Purbaya.

Namun, ketika terus dicecar mengenai rincian nominal dan besaran persis anggaran perjalanan dinas Presiden dalam APBN 2026, bos Kemenkeu itu tetap mengunci rapat mulutnya.

"Anda mau lihat rahasia presiden? Ya enggak bolehlah. Kita tahu angkanya, cuma Anda tanya ke Mensesneg (Prasetyo Hadi) saja kalau mau jawaban yang pasti," pungkas Purbaya.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Penyerahan Aset Hasil Kejahatan ke Negara jadi Benchmark Baru Penegakan Hukum

Rabu, 07 Oktober 2026 | 22:12

Polda Kalteng Berjibaku Lakukan Pembasahan di Area Titik Panas

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:59

Mazhab Tebet dan Pokok-pokok Pikiran Ekonomi Heterodoks

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:51

Peringati Hari Tani, PalmCo Dorong Kemandirian KUD Melalui Tata Kelola Sawit Berkelanjutan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:44

Melihat Sahara dari Denyut Pembangunan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:27

3.474 Napi Pindah ke Nusakambangan, 115 dari Rutan Depok

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:04

Bos Danantara Ungkap Hilirisasi Dongkrak Ekspor Nikel RI 10 Kali Lipat

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:55

KPK Geledah Dinkes Pemkot Madiun, Sita Dokumen hingga Uang Tunai

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:32

Titiek Soeharto Diminta Turun Gunung Pimpin FKPPI

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:25

RUU Migas dan BUK Migas Harus Menyalakan Kembali Mesin Eksplorasi Indonesia

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:01

Selengkapnya