Berita

Aktivis 98 Resolution Network. (Foto: Istimewa)

Politik

Berantas Korupsi di BGN jadi Bukti Prabowo Jalankan Amanat Reformasi 98

KAMIS, 04 JUNI 2026 | 01:28 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Ketegasan Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan bersih-bersih di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) menuai dukungan.

Aktivis 98 Resolution Network menilai ketegasan Prabowo ini adalah bukti konkret bahwa komitmen zero-tolerance terhadap korupsi dan penyelewengan kekuasaan bukan hanya sekadar janji kampanye, melainkan juga prinsip kerja nyata yang melandasi jalannya roda pemerintahan.

"Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo, khususnya terkait tindakan tegas hukum di lingkungan BGN," kata Juru Bicara 98 Resolution Network, Agus Teddy dalam pernyataan bersama di Jakarta, Rabu 3 Juni 2026.


Menurutnya, program perbaikan gizi dan ketahanan pangan adalah pilar utama menuju Indonesia Emas 2045 yang menyangkut masa depan anak-anak bangsa. 

"Ini adalah bukti nyata dari kepemimpinan yang bersih, berani, dan berpihak sepenuhnya pada kepentingan rakyat," kata Agus.

98 Resolution Network juga menyatakan bahwa ketegasan Presiden Prabowo dalam menindak penyelewengan kekuasaan ini memiliki benang merah sejarah yang sangat kuat dengan cita-cita Reformasi 1998.

Lebih dari dua dekade lalu, bangsa ini bersepakat melakukan koreksi total atas tata kelola negara dengan satu mandat utama: mengikis habis praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), demi mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean governance) dan berkeadilan sosial.

"Apa yang kita saksikan hari ini di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto adalah manifestasi nyata dari penyelesaian utang sejarah Reformasi 98," kata Agus.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya