Berita

Presiden Prabowo Subianto. (Foto: BPMI Setpres)

Politik

Jubir Gerindra:

Lawatan Prabowo ke Luar Negeri Demi Jaga Keseimbangan Geopolitik

KAMIS, 28 MEI 2026 | 23:14 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Juru bicara (jubir) Partai Gerindra, Sugiat Santoso, menyebut bila penilaian perjalanan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri sebagai pemborosan anggaran merupakan bentuk cara pandang parsial dari pihak tertentu.

Dia menjelaskan kunjungan Prabowo itu adalah strategi Kepala Negara dalam memperkuat hubungan diplomatik Indonesia dengan negara sahabat. Misalnya, dalam mengonversi keunggulan komoditas nikel hingga posisi geopolitik Indonesia di kancah internasional.

"Indonesia tidak sekadar berkunjung. Pak Prabowo sedang mengonversi keunggulan komoditas nikel dan posisi geopolitik kita menjadi investasi nyata dan benteng keamanan sebelum jendela peluang global ini tertutup," kata Sugiat dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Kamis, 28 Mei 2026.


Ia menjelaskan paradigma politik luar negeri bebas-aktif Presiden Prabowo adalah diplomasi ofensif, yaitu sebuah strategi membangun hubungan luar negeri yang proaktif dalam memperjuangkan kepentingan nasional.

Dia mengatakan diplomasi ofensif  dijalankan dalam merespons serta mengantisipasi krisis. 

Artinya, kata dia, Presiden prabowo mengambil inisiatif untuk menetapkan agenda, membangun aliansi, dan memberikan tekanan strategis agar negosiasi berjalan sesuai tujuannya.

"Prabowo melangkah lebih awal sebelum didikte oleh negara lain. Dia mengambil posisi tegas dalam menyatakan kedaulatan, posisi politik, dan membela warga negaranya dengan terukur," jelasnya.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI ini menuturkan ada 3 negara Eropa yang dikunjungi oleh Presiden Prabowo di Akhir Mei 2026 ini, yaitu Prancis, Austria, dan Hungaria. Ketiga Negara ini memiliki posisi strategis yang dibutuhkan Indonesia.

Sugiat mengungkapkan bila Prancis punya kekuatan militer dan teknologi terbesar di Eropa Barat yang tidak menjual sistem persenjataan canggih atau memberikan komitmen strategis hanya karena pembeli memiliki uang.

"Kedekatan politik yang dibangun bertahap melalui kunjungan berulang adalah syarat mutlak dalam bekerja sama dengan Macron," ungkap dia.

Sementara itu, Austria merupakan gerbang industri manufaktur presisi Eropa Tengah. Menurutnya, industri utamanya berpusat pada mesin, otomotif, pengolahan logam, bahan kimia, dan makanan/minuman.

Sedangkan Hungaria adalah pusat agresif pembangunan gigafactory baterai EV di Uni Eropa (tempat berkumpulnya raksasa seperti Samsung SDI dan CATL). Dia menyebut masuk ke Hungaria berarti mengunci posisi Indonesia dalam rantai pasok baterai masa depan Eropa dari pintu yang paling terbuka.

Legislator asal Dapil Sumatera Utara (Sumut) III itu menekankan bila Indonesia menguasai 65 persen nikel dunia. Sementara Eropa (melalui gigafabrik di Hungaria/Budapest dan teknologi Austria/Wina) sangat butuh nikel Indonesia.

"Pak Prabowo datang ke sana bukan sebagai peminta-minta bantuan, tetapi sebagai pemilik komoditas strategis yang menentukan masa depan industri otomotif dunia," bebernya.

Sugiat mengungkapkan dunia saat ini sedang bertransisi ke kendaraan listrik. Namun, Indonesia punya waktu terbatas sebelum teknologi baterai bergeser ke bahan non-nikel.

Untuk itu, dia mengatakan bila Presiden Prabowo bergerak cepat secara maraton (Paris-Wina-Budapest) dalam satu bulan untuk mengunci investasi hilirisasi ini sebelum jendela peluangnya tertutup. Menunda perjalanan berarti kehilangan momentum emas.

Tak hanya itu, Sugiat menerangkan sebuah negara tidak bisa mendikte dunia jika militernya lemah. Kunjungan berulang ke Paris adalah cara Prabowo membangun trust tingkat tinggi dengan Presiden Macron agar Indonesia diberi akses teknologi militer yang tidak sembarang negara bisa beli.

Oleh karena itu, Sugiat kembali menegaskan bila penilaian perjalanan Presiden hanya dari ongkos tiket pesawat adalah cara berpikir yang tidak sebanding. Nilai transfer teknologi pertahanan, pengamanan kedaulatan di Laut Natuna Utara, dan posisi tawar Indonesia sebagai kekuatan regional jauh lebih besar dari sekadar biaya operasional perjalanan.

"Kunjungan ke Prancis ini bukti nyata politik Bebas-Aktif yang berwibawa. Indonesia tidak mengekor ke Amerika, tidak tunduk ke China, dan tidak takut pada tekanan NATO saat berhubungan dengan Rusia demi mengamankan pasokan minyak dan LPG murah untuk rakyat," bebernya lagi.

"Pak Prabowo sedang mempraktikkan hedging (keseimbangan geopolitik) tingkat tinggi agar Indonesia tidak bisa diabaikan oleh kekuatan dunia mana pun," timpalnya.

Dia menyatakan Presiden Prabowo saat ini tidak sedang melakukan diplomasi seremonial atau sekadar tanda tangan di atas kertas. Kepala Negara sedang bertarung di panggung dunia untuk menaikkan kelas Indonesia dari negara berkembang menjadi kekuatan global yang mandiri secara ekonomi dan tangguh secara militer.

"Indonesia sedang dipimpin oleh seorang Patriot yang tahu persis bagaimana cara memenangkan kepentingan nasional di luar negeri. Menilai keberhasilan diplomasi internasional dari hasil beberapa minggu atau bulan adalah cara berpikir yang tidak logis," tutur dia.

Menutup pernyataannya, Sugiat mengatakan komitmen, transfer teknologi, dan investasi yang dikunci di Paris, Wina, dan Budapest adalah fondasi jangka panjang yang hasilnya baru akan terlihat nyata dalam hitungan tahun ke depan.

"Pak Prabowo adalah seorang negarawan. Negarawan memberikan apa yang dapat diberikan kepada negara, sedangkan politisi mencari apa yang bisa diperoleh dari negara," pungkasnya.


Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Turbulensi Kepercayaan dalam Teropong Nobel Ekonomi

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 22:16

Jadi Tersangka KPK, Bupati Klaten Didepak PDIP

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:45

Kapolri Rangkul Ulama Jatim untuk Jaga Kamtibmas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:32

Ilham Habibie hingga Chappy Hakim Dianugerahi Golden PIN INACA

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:02

DPR: Kehadiran Kapolri di BEI Sinyal Negara Serius Menegakkan Hukum

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 20:33

Ketua Gappura Minta DPR Turun Tangan Mediasi PHK dan GHS di Krakatau Steel

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:35

Walhi Soroti Tanggung Jawab Lintas Sektor dalam Penanganan Karhutla

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:28

Kementerian UMKM Pulihkan 908 Usaha Terdampak Bencana di Sumatera

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:51

Komjak Diminta Turun Tangan Teliti JPU di Kasus Febrie

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:30

Surati Presiden Prabowo, YLKI Minta Menteri Bahlil Dicopot

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 17:49

Selengkapnya