Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro (Foto: RMOL/Hani Fatunnisa)
Pernyataan Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro terkait bantuan hewan kurban Iduladha Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan APBN dinilai pengamat politik Hendri Satrio sebagai strategi komunikasi yang keliru.
Penyaluran 1.098 ekor sapi kurban bantuan Presiden Prabowo Subianto ke seluruh Indonesia tahun ini menghabiskan anggaran sekitar Rp100 miliar.
Sosok yang akrab disapa Hensa itu mengatakan, alih-alih memperjelas informasi, langkah Juri malah memperbesar isu yang seharusnya sederhana dan cukup disampaikan melalui mekanisme yang lebih tepat.
“Ini problem dasar, pejabat negara nggak bisa bedain mana yang layak press conference, mana yang cukup siaran pers. Hal-hal ringan dibikin seolah-olah penting, akhirnya jadi bola liar ke mana-mana dan memancing polemik yang sebenarnya nggak perlu,” ujar Hensa, Rabu, 27 Mei 2026.
Founder Lembaga Survei KedaiKOPI ini menyoroti penggunaan forum konferensi pers untuk menyampaikan jumlah hewan kurban Presiden, yang menurutnya tidak memiliki urgensi tinggi untuk diumumkan secara terbuka dengan format besar.
“Begitu diumumkan lewat press conference, kesannya ini urusan besar, mendesak, semua orang harus tahu. Padahal cukup rilis singkat saja. Karena dibesarkan, akhirnya orang jadi bertanya macam-macam, termasuk soal APBN. Coba kalau dari awal cukup press release, isu itu bisa dikendalikan, nggak melebar ke mana-mana,” jelasnya.
Hensa juga menyayangkan lemahnya sensitivitas komunikasi di lingkaran pemerintahan, yang menurutnya seharusnya memahami dampak dari setiap format penyampaian informasi.
“Kalau sampai Presiden tahu, itu justru makin runyam. Niatnya baik, tapi cara menyampaikannya jadi terkesan pamer. Dalam perspektif tertentu, itu bisa dianggap riya. Akhirnya yang kena siapa? Presidennya juga, seolah-olah berbuat baik tapi dipersepsikan keliru,” kata Hensa.
Selain soal kurban, Hensa juga mengkritik konferensi pers yang membahas ketidakhadiran Presiden dalam Salat Iduladha di Jakarta karena agenda ke luar negeri.
“Hal seperti Presiden tidak Salat Iduladha di Jakarta karena ke Perancis itu cukup disampaikan lewat siaran pers, selesai. Nggak perlu panggung besar. Ketika dibikin press conference, seolah-olah ini isu besar, padahal bukan. Ujungnya apa? Polemik lagi, isu nggak penting jadi ramai,” ujarnya.
Hensa menambahkan, persoalan ini bukan pada substansi kegiatan Presiden, melainkan cara penyampaiannya ke publik yang dinilai tidak tepat.
Ia menilai, momentum keagamaan seperti Iduladha tetap memiliki makna penting, namun keputusan komunikasi yang berlebihan justru mengaburkan pesan utama dan memicu perdebatan yang tidak relevan.
Menurut dia, kesalahan dalam pengelolaan komunikasi publik berpotensi menimbulkan distraksi yang tidak perlu terhadap agenda Presiden.
"Akibatnya energi publik habis di hal-hal yang sebetulnya bisa disampaikan secara sederhana. Ini bukan soal kegiatannya, tapi strategi komunikasinya yang kurang tepat,” tutup Hensa.
