Berita

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: RMOL/Alifia)

Bisnis

Purbaya Tunda Insentif Mobil Listrik

SELASA, 26 MEI 2026 | 19:11 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintah memutuskan menunda pemberian insentif kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) yang semula direncanakan diumumkan pada Juni 2026.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, penundaan dilakukan karena pemerintah masih menghitung sejumlah aspek terkait skema hingga kebutuhan anggaran sebelum stimulus otomotif itu diluncurkan.

"Insentif EV masih ditunda satu bulan lagi, karena ada perhitungan yang masih ditunggu," ujar Purbaya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta pada Selasa 26 Mei 2026.


Sebelumnya, pemerintah berencana mengumumkan program insentif kendaraan listrik pada awal Juni 2026. Dalam skema yang disiapkan, pemerintah akan memberikan fasilitas pajak berupa PPN ditanggung pemerintah (DTP) untuk pembelian mobil listrik.

Besaran insentif nantinya dibedakan berdasarkan jenis baterai yang digunakan produsen kendaraan listrik.

Purbaya juga sempat menjelaskan mobil listrik dengan baterai berbasis nickel manganese cobalt (NMC) akan memperoleh fasilitas PPN DTP sebesar 100 persen. Sementara kendaraan listrik dengan baterai selain nikel, seperti lithium iron phosphate (LFP), hanya mendapatkan insentif sebesar 40 persen.

Baterai NMC sendiri menggunakan bahan baku nikel, mangan, dan kobalt. Sedangkan baterai LFP memakai material berbasis besi dan fosfat.

Menurutnya, pemerintah memberi insentif lebih besar untuk kendaraan listrik berbasis nikel untuk mendorong hilirisasi mineral di dalam negeri, khususnya pengolahan nikel menjadi bahan baku baterai kendaraan listrik.

"Awal bulan depan saya akan mengumumkan insentif untuk industri otomotif, khususnya mobil listrik yang menggunakan baterai berbasis nikel," ujar Purbaya pada awal Mei 2026 lalu.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Turbulensi Kepercayaan dalam Teropong Nobel Ekonomi

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 22:16

Jadi Tersangka KPK, Bupati Klaten Didepak PDIP

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:45

Kapolri Rangkul Ulama Jatim untuk Jaga Kamtibmas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:32

Ilham Habibie hingga Chappy Hakim Dianugerahi Golden PIN INACA

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:02

DPR: Kehadiran Kapolri di BEI Sinyal Negara Serius Menegakkan Hukum

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 20:33

Ketua Gappura Minta DPR Turun Tangan Mediasi PHK dan GHS di Krakatau Steel

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:35

Walhi Soroti Tanggung Jawab Lintas Sektor dalam Penanganan Karhutla

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:28

Kementerian UMKM Pulihkan 908 Usaha Terdampak Bencana di Sumatera

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:51

Komjak Diminta Turun Tangan Teliti JPU di Kasus Febrie

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:30

Surati Presiden Prabowo, YLKI Minta Menteri Bahlil Dicopot

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 17:49

Selengkapnya