Berita

Anggota Kehormatan Partai Gerakan Rakyat Anies Baswedan. (Foto: Facebook Anies Baswedan)

Politik

Kendaraan Politik Anies Belum Mapan Lawan Parpol Nasionalis di Pemilu 2029

SELASA, 26 MEI 2026 | 13:43 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pengamat politik Adi Prayitno menilai Anies Baswedan masih kerap dipandang sebagai figur yang mewakili wajah kekuatan politik Islam menjelang kontestasi Pemilu 2029.

Namun demikian, Adi menilai posisi politik Anies saat ini belum cukup kuat karena belum memiliki kendaraan politik yang mapan untuk bertarung pada Pilpres mendatang.

“Figur Anies Baswedan mungkin dianggap mewakili kelompok yang mewakili wajah kekuatan politik Islam. Tapi per hari ini, Anies Baswedan kalau bicara kendaraan politiknya tidak ada,” kata Adi lewat kanal Youtube miliknya, Selasa, 26 Mei 2026.


Ia menjelaskan harapan terbesar Anies untuk bisa kembali berkompetisi pada Pilpres 2029 bergantung pada perkembangan Partai Gerakan Rakyat yang saat ini sedang bertransformasi dari basis relawan politik menjadi partai politik.

Menurut Adi, apabila Partai Gerakan Rakyat nantinya lolos sebagai peserta Pemilu, bukan tidak mungkin partai tersebut akan mengusung Anies sebagai calon presiden pada Pilpres 2029.

“Kalau partai ini lolos sebagai peserta pemilu, bukan tidak mungkin akan mengusung Anies Baswedan menjadi salah satu capres di 2029,” lanjutnya.

Meski begitu, Adi menilai kekuatan Partai Gerakan Rakyat masih belum bisa dibandingkan dengan partai-partai nasionalis besar yang sudah lebih dulu mapan di panggung politik nasional.

“Kalau bicara tentang kekuatan partainya, Partai Gerakan Rakyat tidak apple to apple dibandingkan dengan partai nasionalis yang sudah besar,” jelasnya.

Karena itu, Adi berpandangan dari sisi figur, popularitas, maupun elektabilitas, posisi Anies saat ini masih berada jauh di bawah Presiden Prabowo Subianto.

“Maka dari segi figur, popularitas, serta elektabilitas, tentu Anies Baswedan masih jauh di bawah Prabowo,” pungkasnya.


Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

RT/RW Didorong Jadi Garda Terdepan Pencegahan Narkoba

Senin, 06 Juli 2026 | 14:25

PKS Minta Kader di Daerah Dorong Perda Larang Kampanye LGBTQ

Senin, 06 Juli 2026 | 14:23

Bantah Isu PHK, Agrinas Palma Klaim Bakal Rekrut Lebih dari 20 Ribu Pekerja

Senin, 06 Juli 2026 | 14:13

Israel Berambisi Ciptakan Senjata Laser untuk Perang Antariksa

Senin, 06 Juli 2026 | 13:59

66 Negara Ini Melarang Homoseksual, Termasuk Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 13:57

Perpres soal LGBTQ Sejalan dengan Aspirasi Mayoritas Rakyat

Senin, 06 Juli 2026 | 13:51

Kubu Jokowi Nilai Praperadilan Kedua Roy Suryo Upaya Mengulur Persidangan

Senin, 06 Juli 2026 | 13:49

Bank Mandiri Dorong Penguatan Ekosistem Ekonomi Perempuan di Jawa Tengah

Senin, 06 Juli 2026 | 13:40

Kudeta Halus terhadap Calon Presiden

Senin, 06 Juli 2026 | 13:36

Tersangka Pemberi Suap Bupati Langkat Masih di Rutan Polda Sumut, KPK Perkuat Bukti

Senin, 06 Juli 2026 | 13:27

Selengkapnya