DEN Integrasikan Data Kementerian Berbasis AI untuk Pangkas Manipulasi

RMOL. Seluruh data kementerian dan lembaga akan mulai terhubung dan terintegrasi pada 1 Juni 2026. 

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan, langkah ini merupakan bagian dari penguatan government technology berbasis kecerdasan buatan (AI) yang telah diuji coba di 42 kabupaten dan Provinsi Bali. Kelak, system tersebut akan diluncurkan penuh oleh Presiden pada Oktober 2026.

Integrasi ini bertujuan agar pengambilan keputusan pemerintah lebih presisi sesuai kebutuhan daerah, sekaligus mendongkrak kredibilitas Indonesia di mata investor global lewat transparansi dan efisiensi birokrasi. 

Salah satu fokusnya adalah memperluas sistem pengawasan ekspor komoditas melalui National Single Window dan Simbara, yang kini mencakup batu bara, timah, hingga sawit.

“Tanggal 1 Juni, itu sudah semua terkoneksi dan data mulai terintegrasi. Saya kira butuh beberapa bulan, AI-nya sudah jalan, harmonisasi data sudah mulai jalan, Presiden akan roll out itu pada Oktober tahun ini,” kata Luhut di Jakarta, dikutip Selasa 26 Mei 2026. 

“Dan nanti AI yang baca semua. Jadi enggak bisa lari. Enggak bisa lari,” tegasnya mengenai pemanfaatan AI dalam memperkecil ruang manipulasi data ekspor dan pajak.

Sejalan dengan hal itu, Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menjelaskan bahwa National Single Window telah menjadi portal integrasi data lintas instansi untuk memproses perizinan dan dokumen ekspor secara digital. 

Sistem ini terbukti mendukung pengelolaan APBN yang disiplin di tengah ketidakpastian global, di mana pemerintah sukses menjaga defisit fiskal di bawah 3 persen sembari membiayai program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), koperasi desa, sekolah rakyat, dan kesehatan.

“Indonesia adalah negara yang defisitnya di bawah 3 persen, 2,9 tahun lalu, 2,68 kita rencanakan tahun ini, tetapi bisa tumbuh tahun lalu 5,11, awal tahun ini 5,61,” papar Suahasil.

Sebagai penutup, Luhut menambahkan bahwa pemerintah terus mendorong deregulasi demi mengejar target pertumbuhan ekonomi.