Bangun Huntap Pascabencana Sumatera Pakai Skema Kolaborasi

Pemerintah mengklaim pembangunan hunian tetap (huntap) pascabencana di Sumatera kini mulai berjalan dengan model kolaborasi lintas pihak, mulai dari kementerian, pemerintah daerah, BUMN, hingga yayasan sosial.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan, skema tersebut diterapkan dalam pembangunan huntap di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Jadi kita berkolaborasi,” kata Maruarar di Jakarta, Senin, 25 Mei 2026.

Menurut Ara, sapaan akrabnya, pembangunan huntap melibatkan Tzu Chi Foundation, pemerintah daerah, PLN, hingga sejumlah kementerian dan lembaga.

Ia menjelaskan, dukungan lahan berasal dari berbagai sumber, mulai dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), kawasan kehutanan, aset BUMN, hingga lahan milik pemerintah daerah.

“Tanah juga bisa dari kehutanan, bisa juga dari BUMN. Jadi sumber tanah itu paling tidak bisa tiga. Selain itu mungkin kalau ada tanah-tanah pemda juga bisa jadi potensi,” ujar Ara.

Ara menegaskan, pemerintah tidak hanya mempertimbangkan aspek keamanan lokasi huntap, tetapi juga akses terhadap aktivitas ekonomi dan layanan publik masyarakat.

“Ideal itu tentu aman, jangan longsor, jangan banjir. Kedua juga sedapat mungkin jangan terlalu jauh dari ekosistem masyarakat,” kata Ara.

Menurutnya, lokasi huntap juga diupayakan tetap dekat dengan pasar, sekolah, rumah sakit, dan tempat kerja agar benar-benar dihuni masyarakat.

“Kalau bikinnya jauh nanti orang jadi enggak menghuni,” kata Ara.

Ara menyebut saat ini terdapat sekitar 2.603 unit huntap yang sedang berproses, sebagian di antaranya sudah selesai dan telah diserahkan kepada masyarakat.