Gubernur Lemhannas Minta Keberadaan BoP Dikaji Ulang

Perubahan situasi geopolitik akibat eskalasi konflik di Timur Tengah dinilai membuat keberadaan Board of Peace (BoP) perlu dikaji ulang. Kondisi ini disebut semakin kompleks setelah memanasnya konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat.

Ketua Lemhannas sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar TB Ace Hasan Syadzily, menilai perkembangan geopolitik global saat ini membuat efektivitas dan posisi BoP perlu dievaluasi lebih lanjut.

“Keberadaan BoP sendiri saya kira perlu dikaji lebih lanjut disebabkan karena situasi geopolitik akibat dari perang Iran-Israel-Amerika versus Iran yang membuat situasi semakin tidak menentu,” kata TB Ace kepada wartawan di Jakarta, Minggu, 24 Mei 2026.

Meski begitu, ia menegaskan posisi Indonesia tetap konsisten mendukung perjuangan kemanusiaan bagi rakyat Palestina dan menolak tindakan yang bertentangan dengan hukum humaniter internasional.

Pernyataan itu disampaikan merespons kepulangan sembilan WNI relawan misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla (GSF) yang sempat ditahan Israel dan telah tiba kembali di Indonesia pada Minggu, 24 Mei 2026.

Lanjut TB Ace, tindakan penyekapan terhadap jurnalis dan aktivis kemanusiaan tidak dapat dibenarkan karena melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan internasional.

“Tindakan itu tidak boleh dilakukan karena menyalahi prinsip-prinsip hukum humaniter internasional,” tegasnya.

Ia juga mengapresiasi langkah diplomatik pemerintah yang dinilai proaktif dalam memulangkan para WNI, terutama melalui peran Kedutaan Besar RI di Turki.

Namun di tengah situasi kawasan yang semakin memanas, TB Ace menilai pemerintah tetap perlu mencermati ulang berbagai langkah dan instrumen diplomasi yang digunakan, termasuk efektivitas BoP di tengah perubahan peta konflik global.