Iran Tempuh Jalur Damai dengan Kekuatan dan Diplomasi Bermartabat

Pemerintah Iran kembali menegaskan komitmennya terhadap perdamaian, namun dengan syarat kehormatan dan hak-hak nasional tetap terjaga. 

Sikap tersebut ditegaskan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Hukum dan Internasional, Kazem Gharibabadi, saat memperingati pembebasan kota pelabuhan strategis Khorramshahr dari pendudukan Irak pada 24 Mei 1982.

Melalui unggahan di media sosial X pada Minggu, 24 Mei 2026, Gharibabadi menyebut peringatan 3 Khordad dalam kalender Iran merupakan pengingat atas hak sah suatu bangsa yang menjadi korban agresi dan pendudukan untuk mempertahankan wilayah, kemerdekaan, dan martabatnya.

Menurutnya, pembebasan Khorramshahr setelah lebih dari 500 hari pendudukan selama perang delapan tahun yang dipaksakan terhadap Iran menjadi simbol kemenangan tekad nasional atas agresi yang mendapat dukungan kekuatan-kekuatan besar dunia.

“Khorramshahr adalah simbol kemenangan tekad nasional atas agresi yang dimulai dengan perhitungan kekuatan dunia yang mendukung agresor, tetapi gagal di hadapan keyakinan, perlawanan, dan kemandirian bangsa Iran yang agung,” tulis Gharibabadi.

Ia menegaskan bahwa prinsip yang melandasi kemenangan tersebut masih menjadi pedoman kebijakan Iran hingga saat ini. 

"Saat ini, Iran mengikuti logika yang sama: perdamaian dengan kekuatan, diplomasi dengan martabat, dan pembelaan yang teguh terhadap integritas wilayah, kemerdekaan, dan hak-hak rakyat dan negara Iran tercinta kami," tegasnya.

Pernyataan itu disampaikan di tengah berlanjutnya upaya diplomatik untuk mengakhiri perang yang dipicu serangan Amerika Serikat dan rezim Israel terhadap Iran pada 28 Februari lalu. 

Konflik tersebut memicu serangkaian serangan balasan Iran terhadap target-target strategis Amerika dan Israel di kawasan serta berdampak pada penutupan Selat Hormuz bagi kapal-kapal musuh.

Meski perundingan awal antara Teheran dan Washington belum menghasilkan kesepakatan, mediasi Pakistan terus berlanjut dan disebut berhasil mendekatkan kedua pihak pada penyelesaian konflik melalui rancangan nota kesepahaman 14 poin. 

Di tengah proses tersebut, Iran menegaskan tetap mengedepankan perdamaian, namun tanpa mengabaikan hak untuk mempertahankan kedaulatan, kemerdekaan, dan kepentingan rakyatnya.