Jokowi Tak Pernah Diperiksa APH Meski Namanya Sering Disebut Pejabat Korupsi

Nama Joko Widodo (Jokowi) disebut-sebut dalam beberapa kasus dugaan korupsi, terutama selama periode akhir dan pasca-kepresidenannya, seringkali terkait dengan kebijakan menteri. 

Meski sejumlah menteri dan bekas bos BUMN yang tersandung kasus korupsi secara terbuka menyebut nama Jokowi, namun hingga kini Presiden RI periode 2014-2024 itu tak pernah tersentuh aparat penegak hukum (APH).

"Walaupun namanya sering disebut di dalam beberapa kasus korupsi, tapi beliau tetap aman tak tersentuh," kata pegiat media sosial Feri Susanto, dikutip dari akun Facebook pribadinya, Minggu 24 Mei 2026.

Bahkan Jokowi hingga detik ini tidak pernah diperiksa aparat penegak hukum, meski hanya sebagai saksi kasus korupsi.

"Ini pertanda beliau adalah orang yang sangat jujur, amanah dan jauh dari sikap korupsi. Setuju kan?" sambungnya.

Feri lalu membeberkan sederet kasus korupsi yang menyeret nama Jokowi.

Pertama, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim membawa nama Jokowi dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook, Mei 2026. Nadiem menyebut pengadaan tersebut merupakan tugas dan visi Jokowi untuk digitalisasi pendidikan, serta menjelaskan keterlibatan "tim shadow" yang telah disetujui.

Kedua, mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyebut nama Jokowi dalam kasus dugaan korupsi kuota tambahan haji 2024 yang ditangani KPK. 

Ketiga, dalam sidang korupsi impor gula pada Juli 2025, mantan Mendag Tom Lembong menyebut perintah impor gula berasal langsung dari Jokowi untuk menstabilkan harga. Jokowi merespons dengan mengakui memberikan perintah tersebut.

Keempat, nama Jokowi disebut oleh mantan Menkominfo Johnny G. Plate dalam eksepsi atau nota keberatan kasus korupsi menara BTS 4G Kominfo pada Juli 2023. Plate mengklaim proyek tersebut merupakan arahan Jokowi,

Kelima, nama Jokowi disebut dalam kasus korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) yang menjerat mantan Dirut Pertamina, Karen Agustiawan, terutama melalui upaya pembelaan tim hukum dan surat terbuka Karen. Ia menegaskan proyek tersebut merupakan bagian dari proyek strategis nasional yang didukung pemerintahan Jokowi.