Berita

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara. (Foto: Istimewa)

Politik

Danantara SDA Bisa Putus Modus Ekspor Curang, Ini Syaratnya

MINGGU, 24 MEI 2026 | 02:09 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) yang disiapkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai bukan sekadar langkah pembentukan BUMN baru. 

Indonesian Audit Watch (IAW) justru melihatnya sebagai upaya membongkar “kotak hitam” kebocoran ekspor sumber daya alam yang disebut sudah berlangsung selama puluhan tahun.

Sekretaris Pendiri IAW, Iskandar Sitorus, menilai, kebijakan itu merupakan langkah berani karena menyasar persoalan mendasar yang selama ini membayangi tata kelola ekspor nasional. Namun ia mengingatkan, proyek besar tersebut bisa berubah menjadi ancaman baru apabila pengawasannya lemah.


“Ini bukan sekadar BUMN baru. Ini operasi pembedahan jantung atas praktik ekspor yang selama tiga dekade dibiarkan liar,” kata Iskandar dalam keterangannya, Sabtu, 23 Mei 2026.

Menurut Iskandar, selama bertahun-tahun negara menghadapi persoalan klasik berupa penerimaan negara yang tidak sebanding dengan besarnya komoditas yang diekspor. Padahal Indonesia selama ini menjadi salah satu eksportir terbesar untuk komoditas sawit hingga batu bara.

Iskandar mengungkap sedikitnya terdapat sejumlah pola lama yang terus berulang, mulai dari praktik under-invoicing, transfer pricing, manipulasi kualitas produk, rekayasa HS Code, hingga devisa hasil ekspor yang disebut tidak sepenuhnya kembali ke sistem keuangan nasional.

“Bukan karena SDA habis, tetapi karena sistem ekspor kita bolong-bolong seperti jaring ikan yang robek,” ujar Iskandar.

Menurutnya, keberadaan DSI nantinya akan memiliki fungsi strategis karena negara dapat memantau harga ekspor secara langsung, mengawasi volume barang, memastikan identitas pembeli akhir, hingga mengontrol arus devisa hasil ekspor.

Namun di balik peluang tersebut, Iskandar menilai terdapat ancaman yang tidak kecil. Jika seluruh pintu ekspor dipusatkan tanpa sistem pengawasan kuat, monopoli ekspor berpotensi bergeser menjadi monopoli rente.

“Lompatan ini berani karena memotong banyak kepentingan lama. Tapi kalau pengawasannya lemah, korupsinya justru bisa lebih terpusat dan lebih besar,” kata Iskandar.

Iskandar pun menilai sektor crude palm oil (CPO) layak dijadikan proyek percontohan sebelum DSI berjalan penuh. Alasannya, sektor ini dianggap memiliki data paling lengkap, mulai dari temuan audit, penyidikan aparat penegak hukum, hingga dugaan manipulasi oleh ratusan wajib pajak.

Karena itu IAW mendesak Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai segera menyisir 282 wajib pajak yang terindikasi terlibat manipulasi ekspor produk turunan sawit.

“Publik harus melihat bahwa langkah ini bukan sekadar wacana. Kalau berhasil, Presiden akan dikenang sebagai pemimpin yang mengembalikan kedaulatan ekonomi. Kalau gagal, kita hanya mengganti pemilik kotak hitam, bukan membukanya,” pungkas Iskandar.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya