Menko Pangan Zulkifli Hasan. (Foto: Istimewa)
Candaan Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung kemungkinan reshuffle terhadap Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan saat panen raya udang di Kebumen, Jawa Tengah, menuai spekulasi politik.
Direktur Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo, menilai bahwa urgensi reshuffle Menko Pangan Zulhas tidak semata-mata dipicu insiden salah penyebutan nama desa dalam kunjungan Kepala Negara.
Menurut Karyono, desakan evaluasi terhadap posisi Menko Pangan sedianya lebih didasarkan pada kinerja kebijakan pangan nasional yang dinilai belum menunjukkan capaian signifikan sejak dipimpin Zulkifli Hasan.
“Mereshuffle posisi Menko Pangan bukan sekadar urusan salah sebut nama desa. Desakan reshuffle lebih didasarkan pada rapor merah performa kebijakan pangan nasional yang minim prestasi,” kata Karyono kepada
RMOL, Sabtu, 23 Mei 2026.
Karyono menilai Kementerian Koordinator Bidang Pangan belum mampu membangun tata kelola pangan nasional yang efektif. Akibatnya, produktivitas berbagai komoditas pangan Indonesia dinilai masih tertinggal dibandingkan sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara.
Ia pun menyoroti masih tingginya ketergantungan impor terhadap sejumlah komoditas strategis seperti gula, beras, dan kedelai.
Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan belum optimalnya upaya pemerintah dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional.
"Alih alih mewujudkan kemandirian pangan, ketergantungan impor sejumlah komoditas pangan seperti gula, beras, kedelai dan lainnya masih terus terjadi hingga saat ini," tuturnya.
"Hal ini menegaskan ketidakmampuan Kementerian Koordinator pangan dalam merumuskan solusi konkret untuk mendongkrak produktivitas pangan," ujarnya lagi.
Selain itu, Karyono juga mengkritik implementasi berbagai program strategis di sektor pangan yang dinilai berjalan lamban. Menurutnya, publik belum melihat adanya terobosan besar yang mampu menyelesaikan berbagai persoalan pangan secara menyeluruh.
Karena itu, Karyono menilai evaluasi terhadap kinerja Zulhas menjadi penting untuk memastikan agenda ketahanan dan kedaulatan pangan nasional dapat berjalan lebih efektif dan menghasilkan capaian yang terukur bagi masyarakat.
“Desakan reshuffle lebih didasarkan pada rapor merah performa kebijakan pangan nasional di bawah kepemimpinan Zulkifli Hasan yang dinilai minim prestasi,” pungkasnya.
