Menteri HAM Natalius Pigai menyampaikan paparan saat kegiatan Kelas Jurnalis HAM di Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Rabu, 20 Mei 2026.
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan pentingnya peran pers dalam pembangunan HAM di Indonesia. Menurutnya, media harus menjadi pilar pembangunan peradaban HAM.
“Pers diharapkan tidak hanya menjadi pilar demokrasi, tetapi juga menjadi pilar pembangunan peradaban HAM,” ujar dia saat membuka kegiatan Kelas Jurnalis HAM bertajuk Media Pers Pilar Penting Pembangunan Peradaban HAM di Indonesia di Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Rabu, 20 Mei 2026.
Dalam paparannya, Menteri Pigai membeberkan data pengaduan masyarakat ke Komnas HAM sepanjang 2025 yang mencapai 2.796 kasus dugaan pelanggaran HAM.
Institusi yang paling banyak diadukan yakni Polri sebanyak 752 aduan, disusul korporasi atau perusahaan 452 aduan, pemerintah pusat dan daerah 445 aduan, serta individu atau perseorangan 309 aduan.
Sementara berdasarkan klasifikasi hak, laporan terbanyak terkait hak atas kesejahteraan sebanyak 891 aduan dan hak atas keadilan 863 aduan. Kemudian hak atas rasa aman 269 aduan, hak untuk hidup 134 aduan, dan hak atas kebebasan pribadi 71 aduan.
Menteri Pigai juga menyinggung kondisi sosial nasional. Ia menyebut angka kemiskinan Indonesia per September 2025 berada di angka 23,36 juta orang atau menurun dibandingkan Maret 2025 maupun September 2024. Jumlah itu juga lebih rendah dibanding September 2015 yang mencapai 28,51 juta orang.
Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2024 tercatat sebesar 75,02 atau naik 0,63 poin dibanding tahun sebelumnya. Indonesia kini berada di posisi keenam negara ASEAN dalam capaian IPM.
Dalam sesi wawancara usai acara, Menteri Pigai menegaskan komitmen Kementerian HAM untuk membangun kemitraan strategis dengan media dan insan pers guna memperkuat demokrasi dan perlindungan HAM.
Menurutnya, media memiliki posisi penting sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah. Karena itu, Kementerian HAM berencana mengundang pimpinan media nasional dan menggelar pelatihan jurnalisme terkait isu HAM.
“Kami ingin membangun kerja sama yang saling mendukung tanpa intervensi, tetap menjaga integritas dan kredibilitas masing-masing,” katanya.
Menteri Pigai menilai media memiliki kontribusi besar dalam pembangunan bangsa melalui kritik, dukungan, hingga penyampaian aspirasi masyarakat kepada pemerintah.
“Media yang baik adalah media yang mampu mengartikulasikan kepentingan rakyat kepada pemerintah sekaligus mengakselerasi kebijakan pemerintah kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menegaskan pentingnya menjaga kebebasan pers. Menurut Pigai, pers tidak boleh dilemahkan oleh tekanan kekuasaan.
“Pers merupakan cahaya yang menerangi masyarakat melalui penyebaran informasi dan pengetahuan. Perkembangan peradaban manusia tidak lepas dari kontribusi media dan jurnalisme,” pungkasnya.
