Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Rieke Diah Pitaloka (ketiga dari kiri) Foto: . /doc pribadi
Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mendorong percepatan integrasi data haji nasional usai melakukan pemantauan langsung ke dua syarikah pengelola data jemaah Indonesia di Arab Saudi, yakni Raqeen Mashariq dan Al Bait Guests.
Dalam kunjungan pada Jumat, 22 Mei 2026, Rieke bersama tim dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, serta KJRI Jeddah meninjau sistem pengelolaan data dan layanan digital yang digunakan dalam penyelenggaraan ibadah haji.
Saat berada di Raqeen Mashariq, rombongan menemukan masih adanya penggunaan sistem konvensional berupa penyimpanan fisik paspor jemaah yang dikelola secara terstruktur dan diawasi secara bergantian.
Sementara itu, di Al Bait Guests, Rieke mempelajari penerapan tata kelola haji berbasis digital yang telah terintegrasi secara menyeluruh. Direktur perusahaan, Dr. Omer Ayoeb, menjelaskan penerapan konsep Satu Data Saudi melalui Sistem Pemerintahan Digital yang terhubung dengan Dashboard Nasional dan wajib diterapkan seluruh instansi pemerintah maupun swasta, termasuk perusahaan layanan haji.
Menurut Rieke, integrasi Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) dengan platform Nusuk telah menghasilkan kemajuan signifikan. Proses penerbitan visa kini berlangsung otomatis dan real-time, sekaligus mencatat rekor nol Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) dalam sejarah penyelenggaraan haji Indonesia.
Ia menilai Arab Saudi berhasil membangun ekosistem digital nasional yang matang melalui Saudi Data and Artificial Intelligence Authority (SDAIA) dan aplikasi Tawakkalna. Lebih dari 350 lembaga pemerintah dan swasta disebut telah terhubung dalam satu sistem data terpadu dengan prinsip
once only, yakni data cukup diberikan satu kali untuk digunakan dalam berbagai layanan.
Berkaca dari keberhasilan tersebut, Rieke menilai Indonesia perlu segera mempercepat integrasi data haji nasional melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga.
Ia mengusulkan pembentukan Tim Kerja Percepatan Integrasi Data Haji Nasional yang melibatkan Kementerian Haji dan Umrah, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Kementerian Dalam Negeri.
Selain itu, Rieke juga mendorong penerapan prinsip *once only* dalam seluruh siklus layanan haji, mulai dari pendaftaran, proses visa dan keimigrasian, hingga pelayanan jemaah selama menjalankan ibadah.
Politikus PDIP itu turut menekankan pentingnya percepatan implementasi Satu Data Indonesia dan Sistem Pemerintahan Digital melalui Dashboard Nasional sebagai fondasi transformasi layanan publik.
“Targetkan Haji Paperless 2030, paspor fisik tidak lagi disimpan syarikah karena semua identitas sudah digital dan terverifikasi. Kerja sama dengan syarikah lebih pada pengamanan dan penggunaan data digital mulai dari persiapan pemberangkatan hingga pemulangan jemaah,” ujar Rieke dalam keterangannya, Sabtu, 23 Mei 2026.
Menurutnya, integrasi data nasional menjadi langkah strategis untuk mewujudkan layanan haji yang lebih aman, efisien, dan berstandar internasional.
“Indonesia berdaulat atas data hajinya sendiri, untuk jemaah yang lebih berkah,” pungkasnya.
