Berita

Ilustrasi. (Foto: Artificial Intelligence)

Publika

Kasus Tak Kunjung Selesai, Orang Semakin Yakin Ijazah Jokowi Palsu

KAMIS, 21 MEI 2026 | 21:31 WIB

SEMAKIN lama kasus ijazah Joko Widodo alias Jokowi tidak selesai, maka semakin yakin orang bahwa ijazah Presiden RI periode 2014-2024 itu memang palsu. 

Sejak awal, Rocky Gerung sudah mengatakan ijazahnya asli, orangnya yang palsu. Artinya, ada masalah antara ijazah dan orangnya.

Peter F. Gontha terbaru mengatakan pula bahwa ijazah Jokowi lebih bisa dipahami palsu ketimbang asli, setelah menyaksikan perjalanan kasus ijazah Jokowi ini. 


Justru tega sekali kalau ijazah itu asli, sementara publik dibiarkan terbelah seperti saat ini. 

Terbaru, pihak Roy Suryo tidak saja memprotes agar kasusnya dihentikan, tapi juga muncul sprindik baru terkait kasus pencemaran nama baik, fitnah, dan lain-lain, di mana penerapan pasalnya diubah, tidak lagi seperti semula. Ini kejanggalan yang luar biasa. 

Pelapor hanya tinggal satu orang, yakni Jokowi tok. Selebihnya, para relawan yang menggebu-gebu itu seperti Lechumanan hilang alias tak lagi dipakai. 

Ini bisa jadi arahan dari Jaksa, kalau mau kasus ijazah Jokowi ini terus diproses. Itupun belum tentu jalan.

Harus diakui, suka tidak suka, hukum sudah berubah. Sudah tidak seperti dulu lagi. 

Minimal, tidak lagi seperti saat Jokowi berkuasa; saat Bambang Tri dan Gus Nur mudah saja ditangkap dan dihukum, tanpa Jokowi harus turun tangan.

Kalau hukum belum berubah, maka sudah lama Roy Suryo cs ditangkap dan menerima vonis berat. 

Tapi faktanya, sudah Jokowi langsung yang bolak-balik diperiksa, tapi belum juga menghasilkan apa-apa. Meski sisa-sisa hukum masa lalu itu tetap saja ada.

Sejak awal, saya mengatakan bahwa langkah Jokowi melaporkan Roy Suryo cs ke Polda Metro Jaya itu keliru. 

Apalagi, laporan-laporan relawan yang begitu masif. Kelakuan lama dipaksakan buat situasi baru, di saat semua tidak lagi dalam kendali. 

Ijazah Jokowi asli dan dinyatakan oleh UGM dan Bareskrim Polri, mestinya itu sudah cukup. Tapi diwujudkan dengan memenjarakan orang yang begitu banyak, itu sudah keterlaluan. 

Apalagi awal tidak hanya 5, 8, dan 12 orang saja. Istilah Aryanto Sutadi, penasihat ahli Kapolri, bisa sangat banyak.

Untung masih ada orang seperti Eggi Sudjana, Damai Hari Lubis, dan Rismon Sianipar, yang seperti ketakutan hukum masih seperti yang dulu. Kakinya diinjak, langsung bisa berubah. 

Malah, balik pula minta Roy Suryo Cs agar segera dipenjara seperti seruan relawannya Jokowi.

Peribahasa mengatakan kalau sesat di ujung jalan, maka balik lagi ke pangkal jalan. Artinya, semua harus dimulai dari nol lagi. 

Jokowi bisa saja mencabut laporannya dan perkara ditutup. Atau penyidik terbitkan SP3 semua dan perkara selesai.

Mumpung pihak Roy Suryo lewat kuasa hukumnya Refly Harun juga meminta hal itu. 

Terkait kebenaran ijazah Jokowi, pakai instrumen lain untuk pembuktiannya. Bukan lagi lewat hukum pidana. 

Ini sebetulnya usulan lama dari Prof. Jimly Asshiddiqie yang diabaikan penyidik dan para relawan Jokowi.

Erizal
Direktur ABC Riset & Consulting

Populer

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Menteri Warisan Jokowi akan Bersih dari Kabinet Prabowo pada 2027

Jumat, 30 Oktober 2026 | 23:29

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Pencopotan Agus Suparmanto dan Taj Yasin Bukan Keinginan Ketum PPP

Kamis, 29 Oktober 2026 | 11:16

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

UPDATE

Bursa Asia Awali November di Zona Merah

Senin, 02 November 2026 | 08:21

Laba Samindo Resources Melonjak 53 Persen, Efisiensi Biaya Jadi Penopang

Senin, 02 November 2026 | 07:55

Jet Pribadi Jatuh dan Meledak Dekat Permukiman, Sembilan Orang Tewas

Senin, 02 November 2026 | 07:40

Dituding Manipulasi Suara, Ketua KPU India Didesak Mundur

Senin, 02 November 2026 | 07:20

OJK: Tak Ada Dua Sanksi untuk Satu Pelanggaran di Pasar Modal

Senin, 02 November 2026 | 07:06

Polda Metro Tak Cukup Minta Maaf soal “Mahasewa Bayaran”

Senin, 02 November 2026 | 06:40

Kelurahan Berperan Besar Menuju Jakarta Kota Global

Senin, 02 November 2026 | 06:36

Potensi Pasar Asuransi Syariah RI Masih Besar

Senin, 02 November 2026 | 06:00

PPP NTB Protes Mardiono Asal Pecat Pengurus

Senin, 02 November 2026 | 05:39

Ketika Syarat Konstitusional Wapres Dipersoalkan

Senin, 02 November 2026 | 05:26

Selengkapnya