Berita

Ilustrasi. (Foto: Artificial Intelligence)

Publika

Kasus Tak Kunjung Selesai, Orang Semakin Yakin Ijazah Jokowi Palsu

KAMIS, 21 MEI 2026 | 21:31 WIB

SEMAKIN lama kasus ijazah Joko Widodo alias Jokowi tidak selesai, maka semakin yakin orang bahwa ijazah Presiden RI periode 2014-2024 itu memang palsu. 

Sejak awal, Rocky Gerung sudah mengatakan ijazahnya asli, orangnya yang palsu. Artinya, ada masalah antara ijazah dan orangnya.

Peter F. Gontha terbaru mengatakan pula bahwa ijazah Jokowi lebih bisa dipahami palsu ketimbang asli, setelah menyaksikan perjalanan kasus ijazah Jokowi ini. 


Justru tega sekali kalau ijazah itu asli, sementara publik dibiarkan terbelah seperti saat ini. 

Terbaru, pihak Roy Suryo tidak saja memprotes agar kasusnya dihentikan, tapi juga muncul sprindik baru terkait kasus pencemaran nama baik, fitnah, dan lain-lain, di mana penerapan pasalnya diubah, tidak lagi seperti semula. Ini kejanggalan yang luar biasa. 

Pelapor hanya tinggal satu orang, yakni Jokowi tok. Selebihnya, para relawan yang menggebu-gebu itu seperti Lechumanan hilang alias tak lagi dipakai. 

Ini bisa jadi arahan dari Jaksa, kalau mau kasus ijazah Jokowi ini terus diproses. Itupun belum tentu jalan.

Harus diakui, suka tidak suka, hukum sudah berubah. Sudah tidak seperti dulu lagi. 

Minimal, tidak lagi seperti saat Jokowi berkuasa; saat Bambang Tri dan Gus Nur mudah saja ditangkap dan dihukum, tanpa Jokowi harus turun tangan.

Kalau hukum belum berubah, maka sudah lama Roy Suryo cs ditangkap dan menerima vonis berat. 

Tapi faktanya, sudah Jokowi langsung yang bolak-balik diperiksa, tapi belum juga menghasilkan apa-apa. Meski sisa-sisa hukum masa lalu itu tetap saja ada.

Sejak awal, saya mengatakan bahwa langkah Jokowi melaporkan Roy Suryo cs ke Polda Metro Jaya itu keliru. 

Apalagi, laporan-laporan relawan yang begitu masif. Kelakuan lama dipaksakan buat situasi baru, di saat semua tidak lagi dalam kendali. 

Ijazah Jokowi asli dan dinyatakan oleh UGM dan Bareskrim Polri, mestinya itu sudah cukup. Tapi diwujudkan dengan memenjarakan orang yang begitu banyak, itu sudah keterlaluan. 

Apalagi awal tidak hanya 5, 8, dan 12 orang saja. Istilah Aryanto Sutadi, penasihat ahli Kapolri, bisa sangat banyak.

Untung masih ada orang seperti Eggi Sudjana, Damai Hari Lubis, dan Rismon Sianipar, yang seperti ketakutan hukum masih seperti yang dulu. Kakinya diinjak, langsung bisa berubah. 

Malah, balik pula minta Roy Suryo Cs agar segera dipenjara seperti seruan relawannya Jokowi.

Peribahasa mengatakan kalau sesat di ujung jalan, maka balik lagi ke pangkal jalan. Artinya, semua harus dimulai dari nol lagi. 

Jokowi bisa saja mencabut laporannya dan perkara ditutup. Atau penyidik terbitkan SP3 semua dan perkara selesai.

Mumpung pihak Roy Suryo lewat kuasa hukumnya Refly Harun juga meminta hal itu. 

Terkait kebenaran ijazah Jokowi, pakai instrumen lain untuk pembuktiannya. Bukan lagi lewat hukum pidana. 

Ini sebetulnya usulan lama dari Prof. Jimly Asshiddiqie yang diabaikan penyidik dan para relawan Jokowi.

Erizal
Direktur ABC Riset & Consulting

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Anies dan KDM Bisa Wassalam Jika Wacana Dua Fraksi untuk Capres Diterapkan

Senin, 21 September 2026 | 16:22

Keluarga Ikhlas Namun Masih Berharap Lima Wartawan yang Hilang Bisa Pulang

Senin, 21 September 2026 | 16:01

Begini Respons Nusron Ditanya Alasan Mundur dari Kepengurusan Golkar

Senin, 21 September 2026 | 15:53

Turki Siap Kirim Bantuan Militer ke Arab Saudi Jika Terdesak

Senin, 21 September 2026 | 15:47

Bupati Bolmut Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Senin, 21 September 2026 | 15:41

Menkop Dorong Koperasi Sawit Miliki Pabrik CPO Sendiri

Senin, 21 September 2026 | 15:15

Lima Wartawan Hilang saat Liput Anak Krakatau Jadi Pahlawan Pers

Senin, 21 September 2026 | 15:07

Arab Saudi Gempur Yaman 760 Kali, Houthi Ancam Balas Lebih Keras

Senin, 21 September 2026 | 14:56

Dukung Prabowo Kuatkan Sanksi Pelaku Karhutla

Senin, 21 September 2026 | 14:50

Jangan Ukur Keberhasilan Pariwisata Hanya dari Jumlah Wisatawan

Senin, 21 September 2026 | 14:40

Selengkapnya