Berita

Konsultan pajak Sabar L Tobing. (Foto: Dok. Pribadi)

Bisnis

Sabar Tobing Raih Gelar Doktor Ekonomi Predikat Cum Laude

KAMIS, 21 MEI 2026 | 20:52 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Transformasi digital di sektor perpajakan memegang peranan krusial dalam mendongkrak kepatuhan wajib pajak di Tanah Air. Terlebih, pemerintah saat ini tengah dihadapkan pada tantangan mengejar target kenaikan tax ratio demi mengamankan penerimaan negara.

Kondisi tersebut dibedah secara mendalam oleh konsultan pajak Sabar Pardamean L. Tobing dalam penelitian doktoralnya pada Program Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti.

Lewat disertasi yang menguji implementasi pajak digital tersebut, Sabar resmi meraih gelar Doktor Ekonomi dengan predikat Cum Laude dalam sidang terbuka yang digelar di Gedung S Kampus Universitas Trisakti, Jakarta, Kamis, 21 Mei 2026.


Dalam pemaparannya, Sabar menyoroti urgensi riset ini di tengah ambisi besar pemerintah yang menargetkan kenaikan tax ratio dari 10,4 persen menjadi 14 persen pada tahun 2030 mendatang. Di sisi lain, Indonesia disinyalir masih menghadapi kebocoran potensi pajak (tax gap) yang menyentuh angka Rp250 triliun per tahun.

"Penelitian ini dilakukan di tengah percepatan transformasi sistem perpajakan nasional melalui implementasi e-filing, e-billing, hingga e-invoicing yang menjadi bagian dari roadmap Tax Administration 3.0 Direktorat Jenderal Pajak," ujar Sabar di hadapan dewan penguji.

Menggunakan pendekatan kuantitatif metode Structural Equation Modeling berbasis Partial Least Squares (SEM-PLS), riset Sabar melibatkan 537 responden dari wajib pajak badan yang melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Mayoritas informan merupakan para direktur serta manajer tax accounting yang memegang otoritas keputusan pajak perusahaan.

Hasilnya, Sabar menemukan bahwa administrasi pajak digital memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan koefisien sebesar 0,381. Faktor lain seperti tingkat kepercayaan kepada otoritas pajak serta ketegasan kewenangan institusi perpajakan juga terbukti linier dalam meningkatkan kepatuhan.

Intervensi pemeriksaan pajak yang efektif, lanjut Sabar, terbukti ampuh memperkuat hubungan antara digitalisasi dan kepatuhan instansi.

"Temuan itu menunjukkan bahwa transformasi digital tidak hanya membutuhkan dukungan teknologi, tetapi juga sistem pengawasan dan pemeriksaan yang efektif," tegasnya.

Sebagai kebaruan (novelty) ilmiah, Sabar sukses mengembangkan model Administrasi Pajak Digital (APD) menjadi enam dimensi. Ia menyuntikkan aspek pelaksanaan hak, pemenuhan kewajiban perpajakan, hingga variabel keamanan siber serta manajemen risiko yang telah disesuaikan dengan PMK Nomor 81 Tahun 2024 dan PER-41/PJ/2010.

Melalui capaian akademis tertinggi ini, Sabar menelurkan rekomendasi strategis bagi pengambil kebijakan, mulai dari penguatan benteng keamanan siber perpajakan, integrasi teknologi kecerdasan buatan (AI) dan analytics, hingga masifnya edukasi mitigasi risiko di internal korporasi.

"Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat kepatuhan wajib pajak di tengah transformasi digital sistem perpajakan nasional," tutup pendiri Hive Five ini.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya