Berita

Ketua KPK, Setyo Budiyanto. (Foto: RMOL/Jamaludin)

Politik

Ketua KPK Respons Ultimatum Prabowo ke Purbaya Soal Ganti Dirjen Bea Cukai

KAMIS, 21 MEI 2026 | 19:26 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, segera mengganti pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai jika dinilai tidak mampu menjalankan tugas.

Setyo menilai pernyataan presiden tersebut berada dalam ranah yang berbeda dengan proses penegakan hukum yang sedang dilakukan KPK.

"Saya kira itu ranah yang berbeda ya. Itu kan ditujukan kepada menteri keuangan," kata Setyo kepada wartawan di wilayah Anyer, Banten, Kamis 21 Mei 2026.


Meski demikian, Setyo menegaskan KPK melihat komitmen Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi sangat kuat.

"Prinsipnya kita semuanya saya yakin sepakat bahwa komitmen Bapak Presiden terhadap pemberantasan korupsi sangat tinggi, sangat luar biasa," ujar Setyo.

Karena itu, terkait tindak lanjut pernyataan presiden kepada jajaran Kementerian Keuangan, Setyo mempersilakan hal tersebut dikonfirmasi langsung kepada Menteri Keuangan.

"Nanti silakan saja dikonfirmasi sama Menteri Keuangan soal hal itu," tegas Setyo.

Sebelumnya, Presiden Prabowo melontarkan peringatan keras kepada jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai saat menyampaikan pidato dalam agenda Sidang Paripurna DPR pada Rabu 20 Mei 2026.

"Saya ingatkan kembali untuk kesekian kali, Bea Cukai kita harus diperbaiki," tegas Prabowo.

Bahkan, kepala negara secara terbuka meminta menteri keuangan mengambil langkah tegas apabila pimpinan Bea dan Cukai tidak mampu menjalankan tugasnya.

"Menteri Keuangan, kalau pimpinan Bea Cukai tidak mampu, segera diganti. Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat," tegas Prabowo.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

KPK Bongkar Dugaan Akal-akalan Cukai Rokok PT Djarum Sejak 2010

Senin, 02 November 2026 | 15:43

UPDATE

Baru 10 Jam, Tulisan SBY Soal Politik Liar Tembus 9 Juta Tayangan di X

Rabu, 04 November 2026 | 20:21

Menag Dorong PTKIN Jadi Pelopor Hilirisasi dan Inovasi Teknologi

Rabu, 04 November 2026 | 20:19

Polri Harus Jaga Integritas dan Kepercayaan Publik di Kasus Listyo Sigit

Rabu, 04 November 2026 | 20:17

Aturan Penyadapan Ilegal di Indonesia, Ini Ancaman Hukuman bagi Pelaku

Rabu, 04 November 2026 | 20:11

Ketum KNPI Minta Penegak Hukum Serius Usut Dugaan Penyadapan Presiden

Rabu, 04 November 2026 | 20:07

Tanggapan Allianz Setelah Digugat Rp5,2 Miliar di PN Jaksel

Rabu, 04 November 2026 | 20:02

Jorindo Indonesia Gandeng Mubarak Dubai Jalin Kerja Sama Operasi Salvage

Rabu, 04 November 2026 | 19:57

4 Kasus Penyadapan Presiden Indonesia, dari Habibie hingga Prabowo

Rabu, 04 November 2026 | 19:52

BRI Kukuhkan 35 Penerima Beasiswa BRI Fellowship Journalism 2026

Rabu, 04 November 2026 | 19:49

Kasus Intimidasi Meningkat, Dewan Pers Tegaskan Komitmen Lindungi Wartawan

Rabu, 04 November 2026 | 19:48

Selengkapnya