Berita

Ketua KPK, Setyo Budiyanto. (Foto: RMOL/Jamaludin)

Politik

Ketua KPK Respons Ultimatum Prabowo ke Purbaya Soal Ganti Dirjen Bea Cukai

KAMIS, 21 MEI 2026 | 19:26 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, segera mengganti pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai jika dinilai tidak mampu menjalankan tugas.

Setyo menilai pernyataan presiden tersebut berada dalam ranah yang berbeda dengan proses penegakan hukum yang sedang dilakukan KPK.

"Saya kira itu ranah yang berbeda ya. Itu kan ditujukan kepada menteri keuangan," kata Setyo kepada wartawan di wilayah Anyer, Banten, Kamis 21 Mei 2026.


Meski demikian, Setyo menegaskan KPK melihat komitmen Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi sangat kuat.

"Prinsipnya kita semuanya saya yakin sepakat bahwa komitmen Bapak Presiden terhadap pemberantasan korupsi sangat tinggi, sangat luar biasa," ujar Setyo.

Karena itu, terkait tindak lanjut pernyataan presiden kepada jajaran Kementerian Keuangan, Setyo mempersilakan hal tersebut dikonfirmasi langsung kepada Menteri Keuangan.

"Nanti silakan saja dikonfirmasi sama Menteri Keuangan soal hal itu," tegas Setyo.

Sebelumnya, Presiden Prabowo melontarkan peringatan keras kepada jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai saat menyampaikan pidato dalam agenda Sidang Paripurna DPR pada Rabu 20 Mei 2026.

"Saya ingatkan kembali untuk kesekian kali, Bea Cukai kita harus diperbaiki," tegas Prabowo.

Bahkan, kepala negara secara terbuka meminta menteri keuangan mengambil langkah tegas apabila pimpinan Bea dan Cukai tidak mampu menjalankan tugasnya.

"Menteri Keuangan, kalau pimpinan Bea Cukai tidak mampu, segera diganti. Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat," tegas Prabowo.

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Lepas Status WNI Kena Tarif Rp5 Juta, Ini Kata Ketua DPR

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:23

KPK Panggil Lima Pejabat BPK Sumsel

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:16

Saham BUMI Menguat 6 Persen pada Sesi I, Bukukan Transaksi Rp727,5 Miliar

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:15

Pengisian Jabatan di Kemenag Dituntut Adil dan sesuai Meritokrasi

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:08

Bisa Jadi Ada Aparat Lain Seperti Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:06

Sekolah Negeri Sepi Peminat Harus Jadi Perhatian

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:05

Mereduksi Bobot Kekuasaan Gibran Lewat Pergeseran Posisi Duduk Wapres

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:04

Sepak Bola Berbasis Bukti

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:50

DPR Minta Kesetaraan Penanganan Kasus Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:39

Babinsa dan Bhabinkamtibmas Dilibatkan dalam Pemungutan Pajak Berpeluang Gerus Kepercayaan Publik

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:38

Selengkapnya