Pengamat politik Nurul Fatta. (Foto: Dok Pribadi)
Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam rapat paripurna DPR RI dinilai banyak menggunakan pendekatan retorika nasionalisme untuk membangun dukungan publik terhadap arah kebijakan pemerintah.
Menurut Pengamat politik Nurul Fatta, narasi sejarah perjuangan bangsa yang disampaikan Presiden merupakan hal yang benar secara historis. Namun, ia melihat pendekatan tersebut juga memiliki dimensi komunikasi politik yang kuat.
“Saya menilai pidato presiden itu instrumentalis. Retorika nasionalisme yang digunakan sebagai instrumen untuk menutup ruang kritik,” ujar Nurul Fata kepada RMOL, Kamis, 21 Mei 2026.
Ia menyoroti bagaimana Presiden menyinggung sejarah penjajahan Belanda, perjuangan para pendiri bangsa, hingga kekayaan Indonesia yang selama ratusan tahun dirampas pihak asing.
Namun demikian, Nurul Fatta mengingatkan agar semangat nasionalisme tidak sampai membuat ruang kritik terhadap kebijakan publik menjadi menyempit.
Ia mengatakan teknik komunikasi semacam itu lazim digunakan banyak pemimpin populis di berbagai negara dan kerap efektif dalam membangun dukungan politik dalam jangka pendek.
“Ini kan teknik retorika yang sering digunakan dan sangat efektif. Soekarno juga melakukan. Banyak pemimpin populis dunia melakukannya. Dan selalu berhasil dalam jangka pendek, karena siapa yang mau dituduh anti nasionalisme?” katanya.
Meski begitu, Nurul Fata berharap pemerintah tetap menjaga ruang demokrasi dan kebebasan berpendapat agar kritik publik tidak dipandang sebagai ancaman terhadap negara.
Menurutnya, demokrasi yang sehat justru membutuhkan ruang debat yang terbuka dan rasional terhadap setiap kebijakan pemerintah.
“Ketika kebijakan publik dibungkus dengan sentimen nasionalisme, ruang debat rasional menjadi sempit. Orang akhirnya takut mengkritik karena khawatir dicap tidak cinta tanah air. Itu bukan demokrasi yang sehat,” ujarnya.
Ia juga menyinggung sejumlah respons aparat terhadap kritik publik yang menurutnya perlu menjadi perhatian bersama agar tidak menimbulkan kekhawatiran di masyarakat.
“Kalau orang dituduh tidak cinta tanah air, maka negara bisa saja merasa memiliki legitimasi untuk menindak pihak yang dianggap berseberangan. Ini yang perlu dijaga agar demokrasi tetap sehat,” pungkasnya.
