Tak Sesuai Keputusan Presiden, DPR Heran Realisasi Bantuan Pangan Ditunda

Komisi IV DPR tidak habis pikir dengan ditunda-tundanya realisasi bantuan beras dan minyak goreng tahun 2026 seiring fenomena meroketnya harga-harga ditengah makin berkecamuknya konflik geopolitik dunia. 

Wakil Ketua Komisi IV DPR, Alex Indra Lukman mengatakan, penundaan itu terjadi pada penyaluran bantuan untuk 33.244.408 Keluarga Penerima Manfaat pada Februari-Maret 2026, sebagaimana telah diputuskan Presiden Prabowo Subianto. 

"Penyaluran bantuan periode Februari-Maret 2026 ini dimaksudkan Presiden Prabowo untuk meringankan beban jutaan KPM terdaftar, hadapi Ramadhan dan Lebaran. Kini, Ramadhannya usai. Lebarannya finish," ujar Alex kepada wartawan, Rabu 20 Mei 2026.

"Serapan anggaran untuk itu masih nol persen hingga Mei 2026. Ada apa? Rencana yang sudah disusun sedemikian rupa, tak kunjung dieksekusi," ketus politisi PDI Perjuangan itu.

Tak kunjung dieksekusinya rencana penyaluran bantuan beras dan minyak goreng dengan total kebutuhan 664.888 ton beras dan 132,9 juta liter MinyaKita ini, di mata Alex, telah menyalahi tujuan utama didirikannya Bapanas, menjaga stabilitas harga dan distribusi pangan. 

Langkah antisipasi ini ditanyakan Alex, tak lepas belum adanya aksi konkret Bapanas untuk menstabilkan harga pangan saat ini yang sudah melonjak naik di seantero nusantara.

Selain itu, Alex meminta Bapanas mengintensifkan koordinasi dengan Perum Bulog, sebagai lembaga yang diamanahi untuk mendistribusikan bantuan tersebut.

"Bapanas mesti segera menyusun program untuk atasi lonjakan harga Sembako serta teknis penyalurannya bersama Perum Bulog," tuturnya.

"Segera laporkan ke Komisi IV, jika peta jalannya untuk mengatasi lonjakan harga pangan telah selesai disusun," tegas Alex.