Berita

Presiden Prabowo Subianto (Foto: YouTube Sekretariat Presiden)

Politik

Prabowo Tak Mau Harga Sawit hingga Nikel RI Ditentukan Negara Lain

RABU, 20 MEI 2026 | 12:27 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia tidak boleh terus bergantung kepada negara lain dalam menentukan harga komoditas strategis nasional. 

Menurutnya, sebagai produsen besar dunia, Indonesia harus memiliki kedaulatan penuh dalam menetapkan harga berbagai komoditas unggulan ekspor.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memaparkan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 dalam rapat paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026.


Dalam pidatonya, Prabowo menyebut Indonesia saat ini merupakan pengekspor minyak kelapa sawit terbesar di dunia dengan nilai devisa yang sangat besar.

“Indonesia adalah pengekspor minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Devisa ekspor minyak kelapa sawit mencapai 23 miliar dolar, setara dengan 391 triliun rupiah pada tahun 2025,” ujar Prabowo.

Namun demikian, Prabowo mengaku heran lantaran harga kelapa sawit Indonesia justru masih ditentukan oleh negara lain. Menurutnya, kondisi tersebut tidak sejalan dengan posisi Indonesia sebagai produsen terbesar dunia dan meminta hal itu segera dihentikan.

“Dan kita merasa aneh, kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain. Saya mengatakan kepada menteri-menteri saya ini tidak boleh terjadi,” tegasnya.

Prabowo meminta agar Indonesia berani menentukan sendiri harga komoditas nasional, termasuk kelapa sawit, nikel, emas, dan hasil tambang lainnya. 

"Nikel kita juga ditentukan harganya oleh negara lain, tidak boleh, saya instruksikan kabinet saya, rumuskan harga nikel, emas, dan harga semua tambang kita dan semua komoditas harus ditentukan di negara kita sendiri,” ujar Prabowo.

Ia bahkan menegaskan pemerintah tidak perlu khawatir apabila ada negara yang menolak membeli komoditas Indonesia dengan harga yang telah ditetapkan.

“Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain, kita tentukan harga kita. Dan kalau mereka gak mau beli pakai harga kita ya gak usah beli, kita pakai kelapa sawit kita sendiri saudara-saudara sekalian,” tandasnya.

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Lepas Status WNI Kena Tarif Rp5 Juta, Ini Kata Ketua DPR

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:23

KPK Panggil Lima Pejabat BPK Sumsel

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:16

Saham BUMI Menguat 6 Persen pada Sesi I, Bukukan Transaksi Rp727,5 Miliar

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:15

Pengisian Jabatan di Kemenag Dituntut Adil dan sesuai Meritokrasi

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:08

Bisa Jadi Ada Aparat Lain Seperti Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:06

Sekolah Negeri Sepi Peminat Harus Jadi Perhatian

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:05

Mereduksi Bobot Kekuasaan Gibran Lewat Pergeseran Posisi Duduk Wapres

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:04

Sepak Bola Berbasis Bukti

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:50

DPR Minta Kesetaraan Penanganan Kasus Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:39

Babinsa dan Bhabinkamtibmas Dilibatkan dalam Pemungutan Pajak Berpeluang Gerus Kepercayaan Publik

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:38

Selengkapnya