Berita

Presiden Prabowo Subianto (Foto: YouTube Sekretariat Presiden)

Politik

Prabowo Tak Mau Harga Sawit hingga Nikel RI Ditentukan Negara Lain

RABU, 20 MEI 2026 | 12:27 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia tidak boleh terus bergantung kepada negara lain dalam menentukan harga komoditas strategis nasional. 

Menurutnya, sebagai produsen besar dunia, Indonesia harus memiliki kedaulatan penuh dalam menetapkan harga berbagai komoditas unggulan ekspor.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memaparkan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 dalam rapat paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026.


Dalam pidatonya, Prabowo menyebut Indonesia saat ini merupakan pengekspor minyak kelapa sawit terbesar di dunia dengan nilai devisa yang sangat besar.

“Indonesia adalah pengekspor minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Devisa ekspor minyak kelapa sawit mencapai 23 miliar dolar, setara dengan 391 triliun rupiah pada tahun 2025,” ujar Prabowo.

Namun demikian, Prabowo mengaku heran lantaran harga kelapa sawit Indonesia justru masih ditentukan oleh negara lain. Menurutnya, kondisi tersebut tidak sejalan dengan posisi Indonesia sebagai produsen terbesar dunia dan meminta hal itu segera dihentikan.

“Dan kita merasa aneh, kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain. Saya mengatakan kepada menteri-menteri saya ini tidak boleh terjadi,” tegasnya.

Prabowo meminta agar Indonesia berani menentukan sendiri harga komoditas nasional, termasuk kelapa sawit, nikel, emas, dan hasil tambang lainnya. 

"Nikel kita juga ditentukan harganya oleh negara lain, tidak boleh, saya instruksikan kabinet saya, rumuskan harga nikel, emas, dan harga semua tambang kita dan semua komoditas harus ditentukan di negara kita sendiri,” ujar Prabowo.

Ia bahkan menegaskan pemerintah tidak perlu khawatir apabila ada negara yang menolak membeli komoditas Indonesia dengan harga yang telah ditetapkan.

“Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain, kita tentukan harga kita. Dan kalau mereka gak mau beli pakai harga kita ya gak usah beli, kita pakai kelapa sawit kita sendiri saudara-saudara sekalian,” tandasnya.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Memutus Urat Nadi Korupsi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:54

Festival Layanan AHU Berdampak 2026 Hadirkan Edukasi ke Masyarakat, Ini Lengkapnya

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:24

Gus Yusuf Legawa Sikapi Dinamika Muktamar ke-35 NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:49

Mendesak Para Kiai Sepuh Turun Tangan Meredam Suhu Panas Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:33

Jalan Sehat jadi Cara Hanura Kalsel Konsolidasikan Pemilu 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:15

Profil 9 Ulama AHWA Muktamar NU: Sosok Kharismatik Penentu Rais Aam PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:45

TikTok dan Tokped Digugat Class Action Rp1,2 Triliun

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:11

Ini 9 Ulama AHWA Terpilih Muktamar ke-35 NU, Suara Mbah Yai Da Paling Tinggi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:46

Dikawal DPR, Tagihan Rp158 Miliar PT Pos Akhirnya Dibayar Kemensos

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:04

Kiai Rembang Cium 'Hidden Agenda' Penjegalan Caketum PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 19:56

Selengkapnya