Berita

Presiden Prabowo Subianto (Foto: YouTube Sekretariat Presiden)

Politik

Prabowo Tak Mau Harga Sawit hingga Nikel RI Ditentukan Negara Lain

RABU, 20 MEI 2026 | 12:27 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia tidak boleh terus bergantung kepada negara lain dalam menentukan harga komoditas strategis nasional. 

Menurutnya, sebagai produsen besar dunia, Indonesia harus memiliki kedaulatan penuh dalam menetapkan harga berbagai komoditas unggulan ekspor.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memaparkan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 dalam rapat paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026.


Dalam pidatonya, Prabowo menyebut Indonesia saat ini merupakan pengekspor minyak kelapa sawit terbesar di dunia dengan nilai devisa yang sangat besar.

“Indonesia adalah pengekspor minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Devisa ekspor minyak kelapa sawit mencapai 23 miliar dolar, setara dengan 391 triliun rupiah pada tahun 2025,” ujar Prabowo.

Namun demikian, Prabowo mengaku heran lantaran harga kelapa sawit Indonesia justru masih ditentukan oleh negara lain. Menurutnya, kondisi tersebut tidak sejalan dengan posisi Indonesia sebagai produsen terbesar dunia dan meminta hal itu segera dihentikan.

“Dan kita merasa aneh, kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain. Saya mengatakan kepada menteri-menteri saya ini tidak boleh terjadi,” tegasnya.

Prabowo meminta agar Indonesia berani menentukan sendiri harga komoditas nasional, termasuk kelapa sawit, nikel, emas, dan hasil tambang lainnya. 

"Nikel kita juga ditentukan harganya oleh negara lain, tidak boleh, saya instruksikan kabinet saya, rumuskan harga nikel, emas, dan harga semua tambang kita dan semua komoditas harus ditentukan di negara kita sendiri,” ujar Prabowo.

Ia bahkan menegaskan pemerintah tidak perlu khawatir apabila ada negara yang menolak membeli komoditas Indonesia dengan harga yang telah ditetapkan.

“Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain, kita tentukan harga kita. Dan kalau mereka gak mau beli pakai harga kita ya gak usah beli, kita pakai kelapa sawit kita sendiri saudara-saudara sekalian,” tandasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Menhan Sjafrie-Dubes Maroko Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:11

Kompensasi Uang Bau TPST Bantar Gebang Molor

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:01

DJP: Sistem Sudah Siap Pungut Pajak Pedagang Online Mulai 1 Juli

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:25

GMNI Dorong Efisiensi APBN Berorientasi Kesejahteraan

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:12

CBA Ancam Laporkan KPK ke Dewas soal Suap Impor Bea Cukai

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:00

Der Panzer Rontok, Bangsa yang Pernah Hampir Punah Justru Melaju

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:34

Erling Haaland Bawa Norwegia Tantang Brasil

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:22

Ini Alasan Upacara Hari Bhayangkara Digelar di Satlat Brimob Polri Cikeas

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:00

Sanksi Partai Tak Bisa Gantikan Proses Hukum Kasus Dokter Icha

Rabu, 01 Juli 2026 | 01:41

Selengkapnya