Berita

Ketua DPR RI Puan Maharani (tengah) (Foto: Repro YouTube DPR)

Politik

Puan Sebut Paripurna DPR Jadi Momen Spesial karena Dihadiri Prabowo

RABU, 20 MEI 2026 | 10:57 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 menjadi momen spesial karena dihadiri langsung Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan Puan usai membuka rapat paripurna di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026.

Rapat paripurna tersebut beragendakan penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 oleh pemerintah.


“Rapat paripurna DPR RI hari ini sangat spesial karena dihadiri langsung oleh Presiden RI yang akan menyampaikan langsung Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 di hadapan Sidang Dewan yang terhormat,” ujar Puan disambut tepuk tangan peserta sidang.

Puan menjelaskan, KEM-PPKF Tahun 2027 merupakan rancangan awal yang menjadi dasar penyusunan APBN Tahun Anggaran 2027, sekaligus memuat arah kebijakan ekonomi makro dan kebijakan fiskal pemerintah.

Menurut dia, dokumen tersebut memiliki peran strategis karena tidak hanya berkaitan dengan postur APBN yang sehat dan berkelanjutan, seperti pendapatan negara, belanja negara, defisit, dan pembiayaan, tetapi juga menjadi instrumen untuk mengantisipasi berbagai risiko ekonomi domestik maupun global.

“Namun juga mengantisipasi berbagai risiko ekonomi yang dapat ditimbulkan baik dari dalam maupun luar negeri,” katanya.

Puan berharap KEM-PPKF 2027 mampu menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif.

Ia menilai pertumbuhan ekonomi tidak hanya harus berorientasi pada peningkatan angka Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, serta memperkuat daya saing nasional.

Selain itu, menurut Puan, asumsi makro dan arah fiskal dalam KEM-PPKF juga akan memberikan sinyal kepada investor, dunia usaha, pemerintah daerah, dan pelaku pasar terkait ruang gerak perekonomian nasional pada 2027.

“Isi dari KEM PPKF Tahun 2027 juga selalu menjadi harapan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk dapat merasakan manfaat dari pembangunan nasional, sehingga kehidupan rakyat semakin mudah dan sejahtera,” ujar legislator PDIP tersebut.

Puan menambahkan, kehadiran Presiden Prabowo dalam penyampaian KEM-PPKF 2027 menjadi momentum penting untuk menegaskan bahwa arah penyusunan APBN 2027 ditujukan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat.

“Kehadiran Bapak Presiden dalam menyampaikan KEM PPKF Tahun 2027 menjadi momentum yang penting dan strategis untuk menegaskan bahwa rancang bangun APBN 2027 diarahkan untuk memberikan manfaat nyata yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutupnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya