Berita

Ketua DPR RI Puan Maharani (tengah) (Foto: Repro YouTube DPR)

Politik

Puan Sebut Paripurna DPR Jadi Momen Spesial karena Dihadiri Prabowo

RABU, 20 MEI 2026 | 10:57 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 menjadi momen spesial karena dihadiri langsung Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan Puan usai membuka rapat paripurna di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026.

Rapat paripurna tersebut beragendakan penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 oleh pemerintah.


“Rapat paripurna DPR RI hari ini sangat spesial karena dihadiri langsung oleh Presiden RI yang akan menyampaikan langsung Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 di hadapan Sidang Dewan yang terhormat,” ujar Puan disambut tepuk tangan peserta sidang.

Puan menjelaskan, KEM-PPKF Tahun 2027 merupakan rancangan awal yang menjadi dasar penyusunan APBN Tahun Anggaran 2027, sekaligus memuat arah kebijakan ekonomi makro dan kebijakan fiskal pemerintah.

Menurut dia, dokumen tersebut memiliki peran strategis karena tidak hanya berkaitan dengan postur APBN yang sehat dan berkelanjutan, seperti pendapatan negara, belanja negara, defisit, dan pembiayaan, tetapi juga menjadi instrumen untuk mengantisipasi berbagai risiko ekonomi domestik maupun global.

“Namun juga mengantisipasi berbagai risiko ekonomi yang dapat ditimbulkan baik dari dalam maupun luar negeri,” katanya.

Puan berharap KEM-PPKF 2027 mampu menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif.

Ia menilai pertumbuhan ekonomi tidak hanya harus berorientasi pada peningkatan angka Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, serta memperkuat daya saing nasional.

Selain itu, menurut Puan, asumsi makro dan arah fiskal dalam KEM-PPKF juga akan memberikan sinyal kepada investor, dunia usaha, pemerintah daerah, dan pelaku pasar terkait ruang gerak perekonomian nasional pada 2027.

“Isi dari KEM PPKF Tahun 2027 juga selalu menjadi harapan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk dapat merasakan manfaat dari pembangunan nasional, sehingga kehidupan rakyat semakin mudah dan sejahtera,” ujar legislator PDIP tersebut.

Puan menambahkan, kehadiran Presiden Prabowo dalam penyampaian KEM-PPKF 2027 menjadi momentum penting untuk menegaskan bahwa arah penyusunan APBN 2027 ditujukan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat.

“Kehadiran Bapak Presiden dalam menyampaikan KEM PPKF Tahun 2027 menjadi momentum yang penting dan strategis untuk menegaskan bahwa rancang bangun APBN 2027 diarahkan untuk memberikan manfaat nyata yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutupnya.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Kodam XII/Tanjungpura Geser Pasukan Atasi Karhutla ke Selatan Kalbar

Sabtu, 19 September 2026 | 05:09

Ketika Politik Uang Dianggap Wajar

Sabtu, 19 September 2026 | 04:45

Profesor Webster University: Pimpinan Negara Barat Harus Contoh Prabowonomics

Sabtu, 19 September 2026 | 04:16

Ekosistem Pengolahan Ikan Skala Mikro dan Kecil Terus Diperkuat

Sabtu, 19 September 2026 | 03:45

Fapet IPB University Hasilkan Inovasi Songsong Komersialisasi Ayam Lokal

Sabtu, 19 September 2026 | 03:13

Kejati Sumut Didesak Usut Tuntas Kasus Lahan Tol Medan-Binjai

Sabtu, 19 September 2026 | 02:45

Ketika Polemik Ijazah Berubah jadi Komoditas Politik

Sabtu, 19 September 2026 | 02:17

Tim Hukum UIN Jakarta Datangi Kejati Banten Usut Korupsi Eks Rektor

Sabtu, 19 September 2026 | 01:50

Humanika Harus Bantu Presiden Bawa Keluar RI dari Middle Income Trap

Sabtu, 19 September 2026 | 01:26

Konstruksi Waktu Dugaan TPPU dan Pemerasan Kasus Febrie Tidak Sinkron

Sabtu, 19 September 2026 | 01:02

Selengkapnya