Berita

Siswa SMPN 1 Moro, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, menikmati Makan Bergizi Gratis (MBG). (Foto: Istimewa)

Politik

Gimik Pemangkasan Anggaran MBG Makin Merusak Kepercayaan Pasar

RABU, 20 MEI 2026 | 06:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan pemangkasan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp67 triliun. Dari yang awalnya Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun.

Merespons hal tersebut, Aktivis Forum Sipil Bersuara (FORSIBER) Hamdi Putra mengatakan, narasi tersebut berpotensi menjadi salah satu gimik fiskal paling menyesatkan dalam komunikasi ekonomi pemerintah tahun 2026.

"Sebab publik digiring seolah-olah pemerintah melakukan penghematan besar dan memangkas program jumbo secara drastis," kata Hamdi, dikutip Rabu 20 Mei 2026.


Padahal sejak awal struktur riil anggarannya memang hanya sekitar Rp268 triliun. Sementara Rp67 triliun lainnya lebih tepat disebut sebagai dana cadangan, buffer ekspansi, atau ruang tambahan yang belum tentu digunakan penuh.

"Artinya, yang terjadi bukanlah pemotongan terhadap belanja inti, melainkan sekadar tidak mengaktifkan dana cadangan," kata Hamdi.

Namun istilah yang dipilih justru “dipangkas Rp67 triliun”. Ini menciptakan ilusi disiplin fiskal yang lebih besar daripada realitas sebenarnya.

"Masalah utamanya bukan hanya soal istilah, tetapi soal kredibilitas komunikasi ekonomi negara," pungkas Hamdi.

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Lepas Status WNI Kena Tarif Rp5 Juta, Ini Kata Ketua DPR

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:23

KPK Panggil Lima Pejabat BPK Sumsel

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:16

Saham BUMI Menguat 6 Persen pada Sesi I, Bukukan Transaksi Rp727,5 Miliar

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:15

Pengisian Jabatan di Kemenag Dituntut Adil dan sesuai Meritokrasi

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:08

Bisa Jadi Ada Aparat Lain Seperti Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:06

Sekolah Negeri Sepi Peminat Harus Jadi Perhatian

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:05

Mereduksi Bobot Kekuasaan Gibran Lewat Pergeseran Posisi Duduk Wapres

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:04

Sepak Bola Berbasis Bukti

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:50

DPR Minta Kesetaraan Penanganan Kasus Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:39

Babinsa dan Bhabinkamtibmas Dilibatkan dalam Pemungutan Pajak Berpeluang Gerus Kepercayaan Publik

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:38

Selengkapnya