DPR Apresiasi Bareskrim Berantas Narkoba Tanpa Pandang Bulu

DPR mendukung langkah Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Ditipidnarkoba) Bareskrim Polri dalam memberantas narkoba tanpa pandang bulu.

“Saya mendukung penuh langkah Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dalam mengusut dugaan keterlibatan oknum anggota kepolisian pada kasus narkotika, termasuk dugaan yang menyeret Kasat Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara,” kata Anggota Komisi III DPR Rudianto Lallo dalam keterangan resmi yang diterima redaksi di Jakarta pada Selasa, 19 Mei 2026.

“Pengusutan harus dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu. Siapa pun anggota Polri yang terbukti terlibat jaringan narkotika wajib ditindak tegas,” tambahnya. 

Lanjut Rudianto, dalam beberapa waktu terakhir, Dittipidnarkoba Bareskrim Polri di bawah pimpinan Brigjen Eko Hadi Santoso dinilai bergerak agresif mengembangkan kasus narkoba, termasuk menindak dugaan keterlibatan oknum aparat.

Mulai dari kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil kejahatan narkotika yang menyeret mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro. 

Sampai, pengembangan perkara narkoba di Kalimantan Timur juga menyeret nama mantan Kasat Resnarkoba Polres Kutai Barat AKP Deky Jonathan Sasiang dan dugaan keterlibatan Kasat Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara AKP Yohanes Bonar Adiguna di kasus narkoba.

Terbaru, juga menindak oknum anggota Brimob Samarinda, Bripka Dedi Wiratama dalam dugaan keterlibatan dengan kampung narkoba sindikat Gang Langgar bersama tersangka bandar besar Fernandes alias Nando yang telah diamankan aparat.

"Kasus-kasus ini memperlihatkan bahwa jaringan narkotika tidak hanya melibatkan pelaku lapangan, tetapi juga diduga menyentuh pihak-pihak yang memiliki akses maupun kewenangan tertentu," tegas Rudianto.

Rudianto pun menegaskan, penindakan terhadap oknum aparat sangat penting guna menjaga marwah institusi kepolisian.

Dengan begitu, institusi ini di waktu yang sama juga bisa memulihkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

“Jangan sampai ada kesan hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Justru jika aparat penegak hukum terlibat, maka penindakannya harus lebih tegas karena mereka berada di garis depan pemberantasan narkoba,” tandas Rudianto.