Berita

Diskusi publik tentang Menggugat Perpres 202/2024 tentang Dewan Pertahanan Nasional di Jakarta, Selasa, 19 Mei 2026. (Foto: Dok. Pribadi)

Politik

Aktivis: DPN Tanpa Pengawasan Bisa Menjelma jadi Lembaga Superbody

SELASA, 19 MEI 2026 | 21:59 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Dewan Pertahanan Nasional (DPN) bisa menjelma sebagai lembaga superbody jika tidak dibarengi mekanisme pengawasan publik yang transparan.

Pegiat Demokrasi dan Supremasi Sipil, Fauzan Ohorella secara khusus menyoroti posisi Ketua Harian DPN yang dijabat langsung oleh Menteri Pertahanan (Menhan). Hal itu ia kupas dalam diskusi bertajuk Menggugat Perpres 202/2024 tentang Dewan Pertahanan Nasional: Nasionalisme atau Kepentingan Bisnis? Mengurai Politik Pertahanan di Indonesia yang digelar di Jakarta, Selasa, 19 Mei 2026.

"Ini menimbulkan ambiguitas. Menhan itu eksekutor kebijakan pertahanan, tapi di sisi lain dia memimpin koordinasi lembaga strategis yang memberi pertimbangan kepada presiden. Pasti ada potensi konflik peran dan konsentrasi kekuasaan," ujar Fauzan.


Tidak hanya soal regulasi, Fauzan juga menyentil isu miring terkait pengelolaan anggaran di Kemhan yang diduga bersinggungan dengan kepentingan bisnis. Mulai dari alokasi dana pendidikan hingga pengadaan kendaraan operasional melalui korporasi pelat merah.

"Saya khawatir, DPN ini justru ujung-ujungnya dijadikan alat untuk kepentingan bisnis," cetusnya sembari mendesak adanya pengawasan eksternal yang ketat.

Dari kacamata hukum, Akademisi Hukum Tata Negara Rorano S. Abubakar menjelaskan rekam jejak lembaga pertahanan di Indonesia yang terus bermutasi. Mulai dari Dewan Pertahanan Negara (1946), Wantannas (1969-2024), hingga kini bertransformasi menjadi DPN lewat Perpres 202/2024.

Rorano mengingatkan bahwa pembentukan lembaga negara, baik struktural maupun non-struktural wajib berpegang pada prinsip form follows functions.

"Asas pembentukan suatu lembaga itu harus melihat aspek fungsionalisme, kejelasan, dan kesederhanaan. Jangan sampai keluar dari prinsip dasar tersebut," tegas Rorano.

Dalam diskusi yang sama, Pegiat Politik dan Hukum La Ode Noval menilai, hadirnya DPN semakin mempertebal kecemasan publik atas meluasnya dominasi unsur militerisme di ruang sipil.

Noval pun mempertanyakan urgensi pembentukan DPN yang diplot sebagai lembaga koordinator dan penasihat strategis presiden. Sebab, fungsi-fungsi tersebut sejatinya sudah melekat pada institusi lain yang eksis.

"Kita tentu bertanya, apa urgensinya? Kita sudah punya Lemhannas, TNI-Polri, dan Kemenko Polkam yang tupoksinya jelas di bidang keamanan dan pertahanan. Kenapa harus buat lembaga baru lagi yang bikin tumpang tindih?" pungkas La Ode.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya