Alexander Marwata. (Foto: Dokumentasi RMOL)
Penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan komputer berbasis Chrome OS (Chromebook) di Kemendikbudristek terus menuai sorotan.
Mantan Wakil Ketua KPK periode 2019-2024, Alexander Marwata mempertanyakan metode audit hingga besaran kerugian negara yang dinilai tidak memiliki dasar kuat dalam fakta persidangan.
Ia mengaku heran dengan nilai kerugian negara dalam dakwaan yang mencapai Rp5,2 triliun.
“Rumusan dari mana kita nggak ngerti juga. Apakah angka Rp5,2 triliun itu terungkap di dalam persidangan? Kita nggak ngerti juga, begitu kan. Karena apa? Ya sesuatu keputusan, suatu penetapan kan semua harus berdasarkan fakta persidangan, nggak bisa ngarang sendiri, gitu loh,” ujar Alex kepada wartawan seusai menghadiri RDPU bersama Badan Legislasi DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 19 Mei 2026.
Menurut dia, nilai kerugian negara dalam dakwaan itu melonjak hampir tiga kali lipat dibanding hasil audit awal BPKP sebesar Rp1,5 triliun. Padahal, total anggaran proyek pengadaan Chromebook secara nasional mencapai Rp9 triliun.
Alex juga menyoroti belum adanya standar baku dalam penghitungan kerugian negara. Lanjut dia, seluruh lembaga auditor seharusnya menggunakan standar yang sama agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam proses hukum.
“Saya nggak mengikuti secara detail bagaimana fakta-fakta persidangan itu. Tapi salah satu yang menjadi bahasan (RDP) tadi kan seperti itu. Bagaimana sih standar penghitungan kerugian negara itu,” jelasnya.
“Dan harusnya yang ditentukan itu standarnya dulu, sehingga siapapun yang melakukan penghitungan kerugian (negara), entah Inspektorat, entah BPKP, entah BPK menggunakan standar yang sama,” tambah Alex.
Ia menyebut bahwa bahwa majelis hakim seharusnya menguji bukti audit yang diajukan dalam persidangan.
“Kalau sekarang ini kan kadang-kadang hakim menanyakan standar apa yang saudara ahli gunakan untuk mengaudit ini?” pungkasnya.
