Berita

KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. (Foto: RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Pertahanan

Jenderal Maruli Ogah Sebut Penyandang Dana Film Dokumenter 'Pesta Babi'

SELASA, 19 MEI 2026 | 16:33 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mempertanyakan sumber pendanaan film dokumenter Pesta Babi yang mengangkat isu Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan.

Menurut Maruli, proses produksi film tersebut membutuhkan biaya besar, mulai dari perjalanan hingga pengambilan gambar di Papua.

“Duitnya dari mana? Coba pikir aja. Ya kan? Sampai datang ke sana, bikin video, terbang sini, terbang sana. Orang berduit lah,” kata Maruli kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 19 Mei 2026.


Meski melontarkan pertanyaan soal pendanaan, Maruli enggan menyebut pihak tertentu yang diduga berada di balik produksi film tersebut.

“Anda yang bilang ada yang mendanai lho, bukan saya,” ujarnya saat ditanya wartawan lebih lanjut.

Film dokumenter Pesta Babi sendiri belakangan menjadi sorotan karena mengangkat kritik terhadap proyek strategis nasional di Papua Selatan.

Menanggapi isi film tersebut, Maruli menegaskan TNI selama ini justru hadir membantu masyarakat Papua, terutama di wilayah yang masih mengalami keterbatasan fasilitas dasar.

“Itu masyarakat di sana ada yang tidak punya air bersih, ada juga tidak sekolah. Ya, kami justru banyak hadir ke sana, banyak membantu mereka,” tuturnya.

Maruli juga menanggapi soal pembubaran sejumlah agenda nonton bareng film tersebut di beberapa daerah. Ia memastikan tidak ada instruksi khusus dari pimpinan TNI untuk melakukan pembubaran.

Menurutnya, langkah itu lebih banyak dilakukan pemerintah daerah demi menjaga situasi tetap kondusif.

“Pemda punya koordinasi, mereka kan berkewenangan untuk mengamankan wilayahnya,” jelasnya.

Ia juga menyinggung soal isi film yang menurutnya belum tentu sepenuhnya benar.

“Karena tingkat kebenarannya dari film itu juga kan belum tentu benar,” tutup Maruli.


Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Memutus Urat Nadi Korupsi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:54

Festival Layanan AHU Berdampak 2026 Hadirkan Edukasi ke Masyarakat, Ini Lengkapnya

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:24

Gus Yusuf Legawa Sikapi Dinamika Muktamar ke-35 NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:49

Mendesak Para Kiai Sepuh Turun Tangan Meredam Suhu Panas Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:33

Jalan Sehat jadi Cara Hanura Kalsel Konsolidasikan Pemilu 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:15

Profil 9 Ulama AHWA Muktamar NU: Sosok Kharismatik Penentu Rais Aam PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:45

TikTok dan Tokped Digugat Class Action Rp1,2 Triliun

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:11

Ini 9 Ulama AHWA Terpilih Muktamar ke-35 NU, Suara Mbah Yai Da Paling Tinggi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:46

Dikawal DPR, Tagihan Rp158 Miliar PT Pos Akhirnya Dibayar Kemensos

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:04

Kiai Rembang Cium 'Hidden Agenda' Penjegalan Caketum PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 19:56

Selengkapnya