Berita

KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. (Foto: RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Pertahanan

Jenderal Maruli Ogah Sebut Penyandang Dana Film Dokumenter 'Pesta Babi'

SELASA, 19 MEI 2026 | 16:33 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mempertanyakan sumber pendanaan film dokumenter Pesta Babi yang mengangkat isu Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan.

Menurut Maruli, proses produksi film tersebut membutuhkan biaya besar, mulai dari perjalanan hingga pengambilan gambar di Papua.

“Duitnya dari mana? Coba pikir aja. Ya kan? Sampai datang ke sana, bikin video, terbang sini, terbang sana. Orang berduit lah,” kata Maruli kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 19 Mei 2026.


Meski melontarkan pertanyaan soal pendanaan, Maruli enggan menyebut pihak tertentu yang diduga berada di balik produksi film tersebut.

“Anda yang bilang ada yang mendanai lho, bukan saya,” ujarnya saat ditanya wartawan lebih lanjut.

Film dokumenter Pesta Babi sendiri belakangan menjadi sorotan karena mengangkat kritik terhadap proyek strategis nasional di Papua Selatan.

Menanggapi isi film tersebut, Maruli menegaskan TNI selama ini justru hadir membantu masyarakat Papua, terutama di wilayah yang masih mengalami keterbatasan fasilitas dasar.

“Itu masyarakat di sana ada yang tidak punya air bersih, ada juga tidak sekolah. Ya, kami justru banyak hadir ke sana, banyak membantu mereka,” tuturnya.

Maruli juga menanggapi soal pembubaran sejumlah agenda nonton bareng film tersebut di beberapa daerah. Ia memastikan tidak ada instruksi khusus dari pimpinan TNI untuk melakukan pembubaran.

Menurutnya, langkah itu lebih banyak dilakukan pemerintah daerah demi menjaga situasi tetap kondusif.

“Pemda punya koordinasi, mereka kan berkewenangan untuk mengamankan wilayahnya,” jelasnya.

Ia juga menyinggung soal isi film yang menurutnya belum tentu sepenuhnya benar.

“Karena tingkat kebenarannya dari film itu juga kan belum tentu benar,” tutup Maruli.


Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Seriuskah Kemdiktisaintek Menjaga Mutu Pendidikan Tinggi

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:22

Anggota Dewan Etik Golkar Diduga Terlibat Dugaan Penipuan Miliaran

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:11

Membangun Kemandirian Energi Desa Melalui Penguatan Kapasitas Local Hero

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:05

Pertamina Perkuat Kemitraan Strategis Lewat SRM Summit 2026

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:31

Kerja Sama KSPSI-UT Perluas Kesempatan Pekerja Raih Pendidikan Tinggi

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:17

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

PTPN IV PalmCo Fasilitasi APRC 2026, Perputaran Ekonomi Masyarakat Meningkat

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:58

Isu Wamenhan Baru Jangan Terjebak Kepentingan Bisnis dan Korporasi

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:55

Paroki Kraksaan Menanti Kejelasan

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:32

Pramono-Erick Thohir Godok Persiapan FIFA ASEAN Cup di Jakarta

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:24

Selengkapnya