Berita

KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. (Foto: RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Pertahanan

Jenderal Maruli Ogah Sebut Penyandang Dana Film Dokumenter 'Pesta Babi'

SELASA, 19 MEI 2026 | 16:33 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mempertanyakan sumber pendanaan film dokumenter Pesta Babi yang mengangkat isu Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan.

Menurut Maruli, proses produksi film tersebut membutuhkan biaya besar, mulai dari perjalanan hingga pengambilan gambar di Papua.

“Duitnya dari mana? Coba pikir aja. Ya kan? Sampai datang ke sana, bikin video, terbang sini, terbang sana. Orang berduit lah,” kata Maruli kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 19 Mei 2026.


Meski melontarkan pertanyaan soal pendanaan, Maruli enggan menyebut pihak tertentu yang diduga berada di balik produksi film tersebut.

“Anda yang bilang ada yang mendanai lho, bukan saya,” ujarnya saat ditanya wartawan lebih lanjut.

Film dokumenter Pesta Babi sendiri belakangan menjadi sorotan karena mengangkat kritik terhadap proyek strategis nasional di Papua Selatan.

Menanggapi isi film tersebut, Maruli menegaskan TNI selama ini justru hadir membantu masyarakat Papua, terutama di wilayah yang masih mengalami keterbatasan fasilitas dasar.

“Itu masyarakat di sana ada yang tidak punya air bersih, ada juga tidak sekolah. Ya, kami justru banyak hadir ke sana, banyak membantu mereka,” tuturnya.

Maruli juga menanggapi soal pembubaran sejumlah agenda nonton bareng film tersebut di beberapa daerah. Ia memastikan tidak ada instruksi khusus dari pimpinan TNI untuk melakukan pembubaran.

Menurutnya, langkah itu lebih banyak dilakukan pemerintah daerah demi menjaga situasi tetap kondusif.

“Pemda punya koordinasi, mereka kan berkewenangan untuk mengamankan wilayahnya,” jelasnya.

Ia juga menyinggung soal isi film yang menurutnya belum tentu sepenuhnya benar.

“Karena tingkat kebenarannya dari film itu juga kan belum tentu benar,” tutup Maruli.


Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Lepas Status WNI Kena Tarif Rp5 Juta, Ini Kata Ketua DPR

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:23

KPK Panggil Lima Pejabat BPK Sumsel

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:16

Saham BUMI Menguat 6 Persen pada Sesi I, Bukukan Transaksi Rp727,5 Miliar

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:15

Pengisian Jabatan di Kemenag Dituntut Adil dan sesuai Meritokrasi

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:08

Bisa Jadi Ada Aparat Lain Seperti Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:06

Sekolah Negeri Sepi Peminat Harus Jadi Perhatian

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:05

Mereduksi Bobot Kekuasaan Gibran Lewat Pergeseran Posisi Duduk Wapres

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:04

Sepak Bola Berbasis Bukti

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:50

DPR Minta Kesetaraan Penanganan Kasus Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:39

Babinsa dan Bhabinkamtibmas Dilibatkan dalam Pemungutan Pajak Berpeluang Gerus Kepercayaan Publik

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:38

Selengkapnya