Berita

Ketua Komisi XI DPR RI, Muhammad Misbakhun. (Foto: RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Politik

DPR Tagih Janji BI soal Penguatan Rupiah Mulai Juni

SENIN, 18 MEI 2026 | 18:55 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

DPR RI bakal menagih komitmen Bank Indonesia untuk memperkuat nilai tukar Rupiah mulai Juni 2026. 

Desakan itu muncul di tengah pelemahan rupiah yang terus berlanjut dan kini berada di kisaran Rp17.663 per Dolar AS. Sementara dalam asumsi makro APBN 2026, nilai tukar Rupiah disepakati berada di level Rp16.500.

“Kita meminta kepada Bank Indonesia melakukan langkah-langkah yang sungguh-sungguh bagaimana melakukan upaya stabilisasi nilai tukar Rupiah kepada kesepakatan politik yang kita punya,” kata Ketua Komisi XI DPR RI, Muhammad Misbakhun di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin, 18 Mei 2026.


Menurutnya, BI dalam rapat bersama Komisi XI menyampaikan bahwa secara historis rupiah biasanya mengalami penguatan pada Juni, Juli, Agustus, hingga September. 

Namun, hingga pertengahan Mei ini, rupiah disebut belum pernah menyentuh level Rp16.500 sejak awal tahun.

“Nah inilah yang harus dijadikan perhatian oleh Bank Indonesia bagaimana nanti supaya rata-rata nilai tukar itu bisa sesuai dengan asumsi makro,” ujarnya.

Misbakhun menilai pelemahan Rupiah saat ini sudah memberi tekanan nyata terhadap aktivitas impor dan berpotensi memicu inflasi, terutama bagi sektor industri yang masih bergantung pada bahan baku luar negeri.

Karena itu, Komisi XI meminta BI melakukan operasi moneter yang terukur untuk mengembalikan nilai tukar Rupiah mendekati target APBN.

“Terukur itu jelas parameternya, yaitu dikembalikan ke Rp16.500,” tegasnya.

Ia memastikan DPR akan terus mengevaluasi kinerja BI secara berkala melalui rapat-rapat di setiap masa sidang, termasuk memantau realisasi janji penguatan Rupiah yang disampaikan bank sentral mulai pertengahan tahun ini.


Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Rechta Institute: Muktamar NU Bersih Dari Politik Uang dan Balas Budi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:16

Ucapan Budi Arie Soal Percepatan Pemilu 2029 Tak Bisa Dimaafkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:02

Nasaruddin Umar Pilih Jadi Menag Ketimbang Maju Ketum PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:01

PLN Siap Serap Listrik dari PSEL Bekasi, Capai 223.584 MWh per Tahun

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:51

Muktamar NU Turut Bahas RUU Perampasan Aset

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:40

Polisi Sebut Kelompok Perusuh Rusak Fasilitas Umum Usai Demo di Gedung DPR/MPR

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:34

Polda Metro Pastikan Aktivitas Warga Tetap Berjalan Pascademonstrasi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:26

PLTS 100 GWp Diluncurkan, PLN Siap Percepat Swasembada Energi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:11

Emas Antam Turun Lagi, Termurah Rp1,4 Juta

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:57

Legislator Aceh soal Blok Andaman: Rujukannya Harus Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:40

Selengkapnya