Berita

Anggota Komisi XI DPR Sihar Sitorus. (Foto: Dok. Fraksi PDIP)

Politik

DPR Usul 1 Puskesmas Punya 1 Psikolog

LAPORAN: NARENDRA WICAKSONO*
KAMIS, 07 MEI 2026 | 21:04 WIB

Komisi IX DPR meminta agar di setiap puskesmas memiliki setidaknya memiliki satu orang psikolog.

Anggota Komisi IX DPR Sihar Sitorus, menjelaskan bahwa usulan itu muncul mengingat persoalan kesehatan mental di Indonesia sudah menjadi krisis yang dampaknya menimpa semua lapisan masyarakat. 

"19 juta lebih jumlah penduduk Indonesia yang berusia di atas 15 tahun, mengalami gangguan mental emosional," kata Sihar kepada wartawan di Jakarta, Kamis 7 Mei 2026.


Dia menyoroti kebijakan yang abai terhadap kesehatan jiwa bukan kebijakan netral. Menurutnya, hal itu bisa meninggalkan luka yang menumpuk tiap tahunnya dan tersaji dalam angka. 

Sementara, sambungnya, 12 juta lainnya dari penduduk Indonesia mengalami depresi. Dari angka tersebut, orang yang menanggung beban gangguan mental itu bukan gagal sendiri. 

"Artinya. Mereka tumbuh dengan sistem yang tidak menyiapkan layanan," tutur Sihar.

Sihar menegaskan, angka 19 juta lebih itu adalah warisan masa lalu. Hal tersebut menjadi hal mengkhawatirkan untuk generasi muda saat ini. 

Namun yang memperburuk adalah betapa sempitnya akses penanganan. Kata Legislator PDIP itu, hanya 2,6 persen remaja dengan masalah kesehatan mental yang mengakses layanan konseling atau fasilitas kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir. 

"Artinya, dari belasan juta remaja yang membutuhkan pertolongan, hampir semuanya tidak terjangkau sistem," tuturnya.

Masih kata Sihar, saat ini terdapat lebih dari 10.292 puskesmas yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia. Sehingga, menerapkan satu orang psikolog di puskesmas bukan hal mustahil/

"Program 1 Puskesmas 1 Psikolog bukan ide baru yang sulit, ia adalah keputusan kebijakan yang selama ini belum diambil," pungkasnya.

*Kontributor Bali

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya