Berita

Duta Besar RI untuk Kuba periode 2021-2025, Nana Yuliana. (RMOL/Sarah Alifia Suryadi

Politik

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

SELASA, 05 MEI 2026 | 10:40 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Representasi perempuan dalam posisi duta besar Indonesia dinilai masih sangat minim.

Duta Besar RI untuk Kuba periode 2021-2025, Nana Yuliana, menyoroti rendahnya jumlah diplomat perempuan yang menempati posisi strategis sebagai kepala perwakilan RI di luar negeri.

Menurutnya, dari sekitar 95 kantor perwakilan Indonesia di luar negeri, jumlah dubes perempuan saat ini diperkirakan hanya sekitar 10 orang atau sekitar 10-11 persen. Angka itu dinilai masih jauh dari target afirmasi 30 persen keterwakilan perempuan.


“Kalau kita bicara gender equality, kita masih less, jauh sekali, not even 15 persen,” ujar Nana dalam forum Women Leadership and Diplomacy: Strengthening Women's Role in Public Leadership and Global Engagement di Jakarta, Senin, 5 Mei 2026. 

Ia menilai kondisi tersebut kontras dengan berbagai komitmen internasional yang selama ini didukung Indonesia.

Di kawasan Asia, menurutnya, hanya ada dua dubes perempuan RI, yakni di Jepang dan Bangladesh. Sementara di kawasan Amerika, termasuk Amerika Latin, saat ini disebut tidak ada satu pun dubes perempuan Indonesia. 

Padahal sebelumnya sempat ada tiga dubes perempuan yang bertugas di kawasan tersebut, termasuk dirinya di Kuba.

“Di Amerika Latin sekarang zero women Indonesian ambassadors,” katanya.

Kondisi serupa juga terjadi di kawasan Afrika yang disebut tidak memiliki dubes perempuan RI sama sekali. Adapun di kawasan Timur Tengah, jumlahnya juga sangat terbatas.

Nana menilai persoalan ini bukan sekadar soal angka, melainkan menunjukkan adanya “structural gap” dalam pengambilan keputusan dan promosi jabatan di lingkungan diplomasi Indonesia.

Ia bahkan menyoroti proses seleksi dan penempatan dubes yang dinilai belum transparan dan masih menyimpan bias promosi. Menurutnya, banyak diplomat perempuan justru ditempatkan di negara-negara dengan tingkat tantangan tinggi, sementara posisi strategis tertentu masih didominasi laki-laki.

“Ini soal political will. Mau tidak memberi ruang yang adil bagi perempuan yang punya kompetensi dan kemampuan kepemimpinan,” ujarnya.

Ia berharap pemerintahan Prabowo Subianto dapat lebih serius mendorong keterwakilan perempuan di level duta besar sebagai bagian dari roadmap kesetaraan gender menuju Indonesia Emas 2045.

Menurutnya, afirmasi tidak cukup hanya dibahas secara normatif, tetapi harus diwujudkan dalam target yang konkret dan terukur.

“Harusnya 30 persen ini menjadi acuan ke depan,” tegas Nana.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

DPR Dorong Pemerataan APBN Demi Daerah 3T Tidak Tertinggal

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 03:50

Utut Adianto Ngarep PDIP Tidak Ditinggalkan dalam RUU Pemilu

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 03:20

Dasco Pastikan Tak Akan Tinggalkan Fraksi PDIP di RUU Pemilu

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 02:50

Pidato Prabowo Bukti Pemerintah Berada di Jalur yang Benar

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 02:23

Purbaya: Pajak Karbon Motor BBM Masih Dikaji, Belum Final

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 01:57

Prabowo Pilih Guyur Insentif Motor Listrik Ketimbang Perbesar Subsidi BBM

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 01:45

Perkuat Pasar Muslim Jelang Libur Akhir Tahun, Taiwan Bidik Wisatawan RI

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 01:14

RUU Daerah Kepulauan jadi Kado Puluhan Juta Masyarakat

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00:59

Pidato Kenegaraan Prabowo Tunjukkan Kejelasan Arah Pemerintah

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00:31

Status Tim Penyelesaian Sengketa Internal PPP Dinilai Cacat Hukum

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00:07

Selengkapnya