Ilustrasi. (Foto: Dokumentasi RMOL)
Ketua MPP PKS Mulyanto menyoroti keterlambatan Danantara merilis laporan keuangan tahun 2025. Mulyanto menilai keterlambatan ini dapat menjadi preseden dan menimbulkan prasangka negatif publik.
"Danantara adalah entitas strategis pengelola aset dan investasi BUMN bernilai lebih dari Rp15 kuadriliun. Angka yang super fantastis. Jadi adalah hal yang lumrah bila publik ingin tahu kinerja Danantara ini," kata Mulyanto dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Sabtu, 2 Mei 2026.
Apalagi Danantara memiliki dua fungsi berbeda, yakni sebagai SWF (sovereign wealth fund) dan Holding BUMN.
Mulyanto mengingatkan prinsip transparansi dan akuntabilitas merupakan fondasi utama dalam pengelolaan keuangan negara yang modern dan terpercaya.
Anggota DPR RI periode 2014-2019 itu menyebut Danantara sebaiknya memprioritaskan keterbukaan informasi sejak awal.
"Praktik internasional yang dijalankan oleh lembaga sejenis, seperti Temasek Holdings, GIC, maupun Khazanah Nasional menunjukkan bahwa transparansi laporan keuangan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen penting untuk membangun kepercayaan publik dan kredibilitas global,” jelas dia.
"Kita memahami bahwa proses konsolidasi dan penataan ulang tata kelola BUMN dalam kerangka Danantara merupakan pekerjaan besar yang kompleks,” tambahnya.
Namun demikian, kompleksitas tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk menunda penyampaian informasi dasar kepada publik, setidaknya dalam bentuk laporan awal (opening balance) yang dapat menjadi pijakan bersama dalam menilai kinerja ke depan.
Mulyanto menambahkan dalam perspektif tata kelola yang baik, keterlambatan tanpa penjelasan yang memadai berpotensi menimbulkan persepsi negatif, bahkan membuka ruang spekulasi yang tidak produktif.
“Oleh karena itu, penting bagi Danantara untuk menyampaikan secara terbuka tahapan proses, metodologi penilaian aset, serta timeline yang jelas terkait publikasi laporan keuangan,” imbuhnya.
Lebih jauh, sebagai entitas yang mengelola kekayaan negara, keberadaan Danantara tidak dapat dilepaskan dari prinsip akuntabilitas publik.
“Keterlibatan auditor independen yang kredibel, serta mekanisme pengawasan oleh lembaga representatif seperti DPR, menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa pengelolaan aset negara tetap berada dalam koridor kepentingan nasional dan tidak menyimpang dari prinsip kehati-hatian,” beber dia.
Pada akhirnya, masih kata Mulyanto, transparansi bukan sekadar tuntutan administratif, melainkan komitmen moral dalam menjaga amanah publik.
“Rilis laporan keuangan Danantara akan menjadi ujian awal apakah entitas ini mampu berdiri sebagai institusi modern yang profesional, kredibel, dan berintegritas, atau justru terjebak dalam praktik lama yang menjauh dari semangat reformasi tata kelola negara (good governance),” pungkasnya.
