Prabowo Subianto memantau dapur umum MBG di Rawamangun, Jakarta Timur pada Senin, 3 Februari 2025. (Foto: BPMI Setpres)
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah dioptimalkan pemerintah terus menjadi sorotan publik. Meski sempat diwarnai berbagai opini pro dan kontra, fakta di lapangan menunjukkan adanya dinamika positif bagi masyarakat penerima manfaat, terutama dalam aspek kesejahteraan keluarga.
Data awal mengenai dampak program ini mulai bermunculan. Ahmad Alimudin, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pelaku Usaha Desa Seluruh Indonesia, menyoroti hasil studi dari lembaga riset RISED di wilayah Jawa Tengah, seperti Cilacap, Semarang, dan Surakarta.
Ia memaparkan, berdasarkan survei terhadap sekitar 1.800 orang tua siswa, ditemukan bahwa program ini memberikan dampak ekonomi yang cukup terasa bagi rumah tangga.
"Sebagian keluarga merasa pengeluaran harian mereka menjadi lebih ringan. Orang tua jadi lebih jarang menyiapkan bekal dan uang jajan anak juga mulai disesuaikan. Dari data ini kelihatan kalau MBG memang ada yang butuh. Khususnya keluarga yang kurang mampu,” jelas Alimudin dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Sabtu 2 Mei 2026.
Laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa lebih dari 80 persen keluarga berpenghasilan rendah berharap program ini terus berjalan.
Bagi mereka, kepastian anak mendapatkan asupan di sekolah memberikan rasa tenang. Selain itu, sekitar 80 persen orang tua mencatat bahwa anak-anak mereka kini lebih teratur mengonsumsi makanan sehat dan jarang melewatkan jam makan.
Selain bagi siswa, program ini juga membuka peluang ekonomi di daerah lain, seperti Sumba Barat Daya, NTT.
Kristina Lende, seorang pekerja di dapur MBG, menceritakan pengalamannya. Setelah enam bulan bekerja, ia kini mampu memenuhi kebutuhan pokok keluarga hingga membeli kendaraan dari penghasilan tetapnya, yang sebelumnya sulit dilakukan saat hanya mengandalkan pekerjaan serabutan suaminya.
Manfaat berbeda dirasakan di ranah pendidikan, seperti yang dialami SLB Negeri Laura. Kepala Sekolah Maria Dolorosa mencatat perubahan perilaku siswa yang menjadi lebih bersemangat dan memiliki suasana hati yang lebih stabil. Secara operasional, pihak sekolah juga terbantu karena beban biaya konsumsi di asrama berkurang berkat adanya makan siang bergizi bagi para siswa yang mayoritas berasal dari keluarga kurang mampu.
Pemerintah saat ini terus membenahi tata kelola agar program ini lebih tepat sasaran, dengan memprioritaskan keluarga prasejahtera. Alimudin menekankan bahwa evaluasi berbasis data jauh lebih penting daripada sekadar perdebatan narasi politik.
“Diskusi soal MBG harus mulai naik level. Bukan cuma soal gagal atau sukses, tapi kita bicara berbasis data. Evaluasi implementasi dan perbaikan SPPG yang bermasalah. Yang paling penting adalah memastikan manfaatnya benar-benar sampai ke anak-anak yang membutuhkan,” tutup Alimudin.
