Berita

Ribuan buruh, petani, dan berbagai elemen masyarakat memilih menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, pada Jumat, 1 Mei 2026 (Foto: RMOL/Faisal Aristama)

Politik

Tolak Hadiri May Day di Monas, Buruh dan Petani Pilih Aksi di DPR: “Nasib Kami Belum Berubah”

JUMAT, 01 MEI 2026 | 15:55 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Ribuan buruh, petani, dan berbagai elemen masyarakat memilih menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, pada Jumat, 1 Mei 2026. Mereka tidak bergabung dalam perayaan Hari Buruh (May Day) yang dipusatkan di kawasan Monas.

Sejumlah organisasi yang terlibat dalam aksi di DPR antara lain Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), SINDIKASI, serta Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).

Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Kartika, menegaskan bahwa keputusan untuk tidak menghadiri perayaan May Day di Monas bersama Presiden Prabowo Subianto dilatarbelakangi oleh kondisi buruh, petani, dan nelayan yang dinilai belum mengalami perbaikan signifikan.


“Kami memilih untuk berbeda. Bersama 400 petani Pasundan, Serikat Petani Karawang, dan Serikat Petani Majalengka, kami tidak ikut aksi di Monas karena situasi buruh, petani, dan nelayan belum banyak berubah,” ujar Dewi dalam orasinya di depan Gedung DPR.

Orasi tersebut disambut riuh oleh massa aksi yang meneriakkan, “Hidup buruh, hidup petani, hidup rakyat yang melawan.”

Dewi menegaskan, atas dasar pertimbangan tersebut, KPA bersama elemen buruh lainnya tetap menolak mengikuti perayaan May Day 2026 di Monas dan memilih turun ke jalan untuk menyuarakan tuntutan mereka.

Dalam aksi tersebut, massa membawa sejumlah tuntutan utama, yakni mencabut Undang-Undang Cipta Kerja secara menyeluruh, membentuk undang-undang ketenagakerjaan yang baru, mereformasi sistem pengupahan, serta menghapus praktik outsourcing.

Selain itu, mereka juga mendesak ratifikasi Konvensi ILO 188 dan 190, menghentikan tindakan represif terhadap aktivis buruh, serta menolak praktik militerisme di ranah sipil.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Lewat Digitalisasi Berbasis AI, Pentahelix Dorong UMKM Naik Kelas

Sabtu, 21 November 2026 | 02:28

Serangan Negatif terhadap Dasco Bentuk Pelemahan Rezim Prabowo

Sabtu, 21 November 2026 | 02:08

Kebijakan Moneter dan Tekanan Kurs Rupiah

Sabtu, 21 November 2026 | 01:51

Jubir Gerindra: Fitnah Terhadap Sufmi Dasco Diduga Ada Agenda Politik!

Sabtu, 21 November 2026 | 01:24

Nonton Bareng Film ‘Laut Bercerita’ Bersama Aktivis Lintas Generasi

Sabtu, 21 November 2026 | 01:00

Menko Yusril Dukung Percepatan Revisi UU Pertahanan, Ini Alasannya

Sabtu, 21 November 2026 | 00:48

Dasco Pertimbangkan Tempuh Jalur Hukum Buntut Sang Anak jadi Korban Perundungan

Sabtu, 21 November 2026 | 00:27

Menteri Hukum Ajak HIPMI Kembangkan Perlindungan Kekayaan Intelektual

Sabtu, 21 November 2026 | 00:05

PP YHT Peringati HUT ke-80 Lewat Aksi Donor Darah

Jumat, 20 November 2026 | 23:45

Pemkot Semarang Didesak Tindak Tegas Hotel Okupasi Trotoar

Jumat, 20 November 2026 | 23:15

Selengkapnya