Berita

Ribuan buruh, petani, dan berbagai elemen masyarakat memilih menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, pada Jumat, 1 Mei 2026 (Foto: RMOL/Faisal Aristama)

Politik

Tolak Hadiri May Day di Monas, Buruh dan Petani Pilih Aksi di DPR: “Nasib Kami Belum Berubah”

JUMAT, 01 MEI 2026 | 15:55 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Ribuan buruh, petani, dan berbagai elemen masyarakat memilih menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, pada Jumat, 1 Mei 2026. Mereka tidak bergabung dalam perayaan Hari Buruh (May Day) yang dipusatkan di kawasan Monas.

Sejumlah organisasi yang terlibat dalam aksi di DPR antara lain Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), SINDIKASI, serta Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).

Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Kartika, menegaskan bahwa keputusan untuk tidak menghadiri perayaan May Day di Monas bersama Presiden Prabowo Subianto dilatarbelakangi oleh kondisi buruh, petani, dan nelayan yang dinilai belum mengalami perbaikan signifikan.


“Kami memilih untuk berbeda. Bersama 400 petani Pasundan, Serikat Petani Karawang, dan Serikat Petani Majalengka, kami tidak ikut aksi di Monas karena situasi buruh, petani, dan nelayan belum banyak berubah,” ujar Dewi dalam orasinya di depan Gedung DPR.

Orasi tersebut disambut riuh oleh massa aksi yang meneriakkan, “Hidup buruh, hidup petani, hidup rakyat yang melawan.”

Dewi menegaskan, atas dasar pertimbangan tersebut, KPA bersama elemen buruh lainnya tetap menolak mengikuti perayaan May Day 2026 di Monas dan memilih turun ke jalan untuk menyuarakan tuntutan mereka.

Dalam aksi tersebut, massa membawa sejumlah tuntutan utama, yakni mencabut Undang-Undang Cipta Kerja secara menyeluruh, membentuk undang-undang ketenagakerjaan yang baru, mereformasi sistem pengupahan, serta menghapus praktik outsourcing.

Selain itu, mereka juga mendesak ratifikasi Konvensi ILO 188 dan 190, menghentikan tindakan represif terhadap aktivis buruh, serta menolak praktik militerisme di ranah sipil.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Anies dan KDM Bisa Wassalam Jika Wacana Dua Fraksi untuk Capres Diterapkan

Senin, 21 September 2026 | 16:22

Keluarga Ikhlas Namun Masih Berharap Lima Wartawan yang Hilang Bisa Pulang

Senin, 21 September 2026 | 16:01

Begini Respons Nusron Ditanya Alasan Mundur dari Kepengurusan Golkar

Senin, 21 September 2026 | 15:53

Turki Siap Kirim Bantuan Militer ke Arab Saudi Jika Terdesak

Senin, 21 September 2026 | 15:47

Bupati Bolmut Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Senin, 21 September 2026 | 15:41

Menkop Dorong Koperasi Sawit Miliki Pabrik CPO Sendiri

Senin, 21 September 2026 | 15:15

Lima Wartawan Hilang saat Liput Anak Krakatau Jadi Pahlawan Pers

Senin, 21 September 2026 | 15:07

Arab Saudi Gempur Yaman 760 Kali, Houthi Ancam Balas Lebih Keras

Senin, 21 September 2026 | 14:56

Dukung Prabowo Kuatkan Sanksi Pelaku Karhutla

Senin, 21 September 2026 | 14:50

Jangan Ukur Keberhasilan Pariwisata Hanya dari Jumlah Wisatawan

Senin, 21 September 2026 | 14:40

Selengkapnya