Berita

Ribuan buruh, petani, dan berbagai elemen masyarakat memilih menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, pada Jumat, 1 Mei 2026 (Foto: RMOL/Faisal Aristama)

Politik

Tolak Hadiri May Day di Monas, Buruh dan Petani Pilih Aksi di DPR: “Nasib Kami Belum Berubah”

JUMAT, 01 MEI 2026 | 15:55 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Ribuan buruh, petani, dan berbagai elemen masyarakat memilih menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, pada Jumat, 1 Mei 2026. Mereka tidak bergabung dalam perayaan Hari Buruh (May Day) yang dipusatkan di kawasan Monas.

Sejumlah organisasi yang terlibat dalam aksi di DPR antara lain Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), SINDIKASI, serta Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).

Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Kartika, menegaskan bahwa keputusan untuk tidak menghadiri perayaan May Day di Monas bersama Presiden Prabowo Subianto dilatarbelakangi oleh kondisi buruh, petani, dan nelayan yang dinilai belum mengalami perbaikan signifikan.


“Kami memilih untuk berbeda. Bersama 400 petani Pasundan, Serikat Petani Karawang, dan Serikat Petani Majalengka, kami tidak ikut aksi di Monas karena situasi buruh, petani, dan nelayan belum banyak berubah,” ujar Dewi dalam orasinya di depan Gedung DPR.

Orasi tersebut disambut riuh oleh massa aksi yang meneriakkan, “Hidup buruh, hidup petani, hidup rakyat yang melawan.”

Dewi menegaskan, atas dasar pertimbangan tersebut, KPA bersama elemen buruh lainnya tetap menolak mengikuti perayaan May Day 2026 di Monas dan memilih turun ke jalan untuk menyuarakan tuntutan mereka.

Dalam aksi tersebut, massa membawa sejumlah tuntutan utama, yakni mencabut Undang-Undang Cipta Kerja secara menyeluruh, membentuk undang-undang ketenagakerjaan yang baru, mereformasi sistem pengupahan, serta menghapus praktik outsourcing.

Selain itu, mereka juga mendesak ratifikasi Konvensi ILO 188 dan 190, menghentikan tindakan represif terhadap aktivis buruh, serta menolak praktik militerisme di ranah sipil.

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Lepas Status WNI Kena Tarif Rp5 Juta, Ini Kata Ketua DPR

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:23

KPK Panggil Lima Pejabat BPK Sumsel

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:16

Saham BUMI Menguat 6 Persen pada Sesi I, Bukukan Transaksi Rp727,5 Miliar

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:15

Pengisian Jabatan di Kemenag Dituntut Adil dan sesuai Meritokrasi

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:08

Bisa Jadi Ada Aparat Lain Seperti Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:06

Sekolah Negeri Sepi Peminat Harus Jadi Perhatian

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:05

Mereduksi Bobot Kekuasaan Gibran Lewat Pergeseran Posisi Duduk Wapres

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:04

Sepak Bola Berbasis Bukti

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:50

DPR Minta Kesetaraan Penanganan Kasus Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:39

Babinsa dan Bhabinkamtibmas Dilibatkan dalam Pemungutan Pajak Berpeluang Gerus Kepercayaan Publik

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:38

Selengkapnya