Berita

Ribuan buruh, petani, dan berbagai elemen masyarakat memilih menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, pada Jumat, 1 Mei 2026 (Foto: RMOL/Faisal Aristama)

Politik

Tolak Hadiri May Day di Monas, Buruh dan Petani Pilih Aksi di DPR: “Nasib Kami Belum Berubah”

JUMAT, 01 MEI 2026 | 15:55 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Ribuan buruh, petani, dan berbagai elemen masyarakat memilih menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, pada Jumat, 1 Mei 2026. Mereka tidak bergabung dalam perayaan Hari Buruh (May Day) yang dipusatkan di kawasan Monas.

Sejumlah organisasi yang terlibat dalam aksi di DPR antara lain Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), SINDIKASI, serta Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).

Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Kartika, menegaskan bahwa keputusan untuk tidak menghadiri perayaan May Day di Monas bersama Presiden Prabowo Subianto dilatarbelakangi oleh kondisi buruh, petani, dan nelayan yang dinilai belum mengalami perbaikan signifikan.


“Kami memilih untuk berbeda. Bersama 400 petani Pasundan, Serikat Petani Karawang, dan Serikat Petani Majalengka, kami tidak ikut aksi di Monas karena situasi buruh, petani, dan nelayan belum banyak berubah,” ujar Dewi dalam orasinya di depan Gedung DPR.

Orasi tersebut disambut riuh oleh massa aksi yang meneriakkan, “Hidup buruh, hidup petani, hidup rakyat yang melawan.”

Dewi menegaskan, atas dasar pertimbangan tersebut, KPA bersama elemen buruh lainnya tetap menolak mengikuti perayaan May Day 2026 di Monas dan memilih turun ke jalan untuk menyuarakan tuntutan mereka.

Dalam aksi tersebut, massa membawa sejumlah tuntutan utama, yakni mencabut Undang-Undang Cipta Kerja secara menyeluruh, membentuk undang-undang ketenagakerjaan yang baru, mereformasi sistem pengupahan, serta menghapus praktik outsourcing.

Selain itu, mereka juga mendesak ratifikasi Konvensi ILO 188 dan 190, menghentikan tindakan represif terhadap aktivis buruh, serta menolak praktik militerisme di ranah sipil.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Hadiri Penutupan Muktamar NU, Prabowo Dikalungi Sorban

Senin, 31 Agustus 2026 | 10:17

Muktamar ke-35 NU: LAZISNU Bagikan Santunan Yatim dan Kacamata Gratis untuk Guru Ngaji

Senin, 31 Agustus 2026 | 10:13

Tim Formatur PBNU Diberi Waktu Sebulan Susun Kepengurusan

Senin, 31 Agustus 2026 | 10:07

Rupiah Lesu ke Rp17.754 per Dolar AS di Awal Pekan, Pasar Wait and See

Senin, 31 Agustus 2026 | 09:57

Harga Emas Dunia Stabil Usai Anjlok Akibat Sinyal Suku Bunga The Fed

Senin, 31 Agustus 2026 | 09:43

IHSG Pagi Tertekan, Tiga Saham Malah Melompat

Senin, 31 Agustus 2026 | 09:28

Muslim Arbi Soroti Amandemen UUD 1945 dan Maraknya Politik Dinasti

Senin, 31 Agustus 2026 | 09:14

Emas Antam Mandek di Rp2,6 Juta per Gram

Senin, 31 Agustus 2026 | 08:56

Kapolri Mutasi Sejumlah Pejabat Strategis, Dua Kapolda Berganti

Senin, 31 Agustus 2026 | 08:53

Bursa Asia Tertekan, Kospi Anjlok Lebih dari 3 Persen

Senin, 31 Agustus 2026 | 08:38

Selengkapnya