Berita

Anggota Komisi III DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi (kiri). (Foto: Dokumentasi Fraksi PKS)

Politik

Dorong Regulasi AI, Legislator PKS: Manusia Harus Tetap Pengendali Utama

KAMIS, 30 APRIL 2026 | 23:18 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang kian pesat mendorong pemerintah dan parlemen segera menyiapkan regulasi yang adaptif dan komprehensif.

Anggota Komisi III DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, menegaskan bahwa teknologi AI tidak boleh lepas dari kendali manusia.

“AI itu hanyalah alat. Manusia tetap harus menjadi pengendali utama,” ujar Aboe Bakar dalam keterangannya, dikutip Kamis, 30 April 2026.


Menurut dia, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam merumuskan payung hukum yang menyeluruh terkait pemanfaatan AI, mulai dari aspek perlindungan data pribadi hingga etika penggunaannya.

Politikus senior PKS itu mengakui penyusunan regulasi AI tidak bisa dilakukan secara instan. Proses pembentukan aturan, kata dia, membutuhkan waktu panjang agar mampu menjawab dinamika teknologi yang terus berkembang.

Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur AI secara komprehensif. Aturan yang ada masih tersebar di berbagai sektor dan belum terintegrasi dalam satu kerangka hukum nasional.

“Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan celah dalam pengawasan, terutama terkait perlindungan data pribadi, etika penggunaan AI, serta mitigasi risiko penyalahgunaan teknologi,” jelasnya. 

Legislator Dapil Kalimantan Selatan I itu lebih lanjut menyoroti pentingnya memperkuat komunikasi antara parlemen dan kalangan akademisi. Ia menilai hubungan keduanya selama ini belum berjalan optimal, padahal perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam memberikan masukan berbasis riset.

Habib Aboe juga mengingatkan bahwa pengembangan teknologi harus tetap berorientasi pada kepentingan manusia. Tanpa kesiapan sumber daya manusia dan sistem pendidikan yang memadai, pemanfaatan AI berpotensi menimbulkan kesenjangan baru.

Di sisi lain, pengamat dan akademisi mendorong DPR tidak berhenti pada forum diskusi semata, tetapi menindaklanjuti masukan publik dan kampus ke dalam proses legislasi yang konkret.

Keterlibatan publik dinilai penting untuk memastikan regulasi AI memiliki legitimasi kuat serta mampu menjawab kebutuhan lintas sektor.

Momentum perkembangan AI saat ini disebut sebagai peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia dalam memperkuat ketahanan digital nasional. Tanpa regulasi yang memadai, kekhawatiran teknologi berkembang tanpa kontrol bukan tidak mungkin menjadi kenyataan.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya