DPR Tuding Mitigasi Kecelakaan di Perlintasan Kereta Lemah

Sistem mitigasi kecelakaan di perlintasan kereta dinilai masih lemah. Pasalnya belum ada standar darurat yang kuat saat kendaraan mengalami mogok atau gangguan di atas rel, baik dari sisi operator angkutan maupun pengelola transportasi kereta.

Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko menilai persoalan ini sudah berulang kali terjadi, namun penanganannya masih bersifat reaktif. Menurutnya, para pengusaha angkutan umum maupun barang juga belum memiliki prosedur mitigasi yang jelas ketika kendaraan bermasalah tepat di lintasan kereta.

“Seluruh pegiat, pengusaha angkutan umum, angkutan barang, itu antisipasinya apa sih kalau terjadi kerusakan di rel kereta itu,” kata Sudjatmiko di Kompleks Parlemen, Kamis 30 April 2026. 

Ia menyebut DPR dalam waktu dekat akan memanggil para stakeholder transportasi untuk mengevaluasi standar operasional darurat yang selama ini dinilai lemah.

Sorotan juga mengarah pada sistem keselamatan perkeretaapian. Dalam paparan Komisi V, muncul indikasi gangguan pada sistem persinyalan setelah KRL Commuter Line yang mengalami gangguan tetap berada di jalur yang akan dilalui KA Argo Bromo Anggrek.

Padahal, dalam sistem interlocking, sinyal seharusnya otomatis berubah merah jika ada gangguan di lintasan. Namun masinis KA Argo Bromo disebut tetap melihat sinyal aman atau hijau.

“Kalau benar begitu, ada kemungkinan error sistem persinyalan. Kalau tidak, berarti ada miss interpretasi sinyal atau human error,” pungkas Sudjatmiko.