Pengamat Politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Faruq Arjuna Hendroy (Foto: Dokumen pribadi)
Permintaan maaf Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi Choiri, atas pernyataannya pascainsiden kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat, menuai perhatian publik.
Sebelumnya, Arifah mengusulkan pemindahan gerbong khusus wanita ke bagian tengah rangkaian kereta sebagai langkah mitigasi. Namun, usulan tersebut dinilai perlu dikaji lebih matang agar tidak menimbulkan bias dalam perspektif kebijakan.
Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Faruq Arjuna Hendroy, menilai Menteri PPPA perlu meningkatkan kehati-hatian dalam komunikasi publik.
“Saya kira para pelaksana kebijakan harus lebih berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan,” ujar Faruq kepada RMOL, Kamis, 30 April 2026.
Faruq memahami bahwa pernyataan tersebut muncul sebagai respons spontan atas insiden tabrakan antara Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line. Namun, menurutnya, usulan tersebut tidak relevan sebagai solusi.
“Saya paham maksudnya untuk melindungi perempuan. Namun, dalam kajian gender, kebijakan tidak boleh hanya berpihak pada satu kelompok,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa studi gender bersifat inklusif, mencakup perlindungan bagi perempuan maupun laki-laki sebagai kelompok yang sama-sama berhak atas rasa aman.
“Selama ini perempuan memang lebih sering mengalami ketidakadilan karena konstruksi sosial, sehingga lahir gerakan feminisme. Tapi studi gender juga melindungi laki-laki, karena dalam banyak kasus mereka juga rentan menjadi korban,” tambahnya.
Faruq mengingatkan, kebijakan yang terlalu berfokus pada satu kelompok berpotensi mengabaikan hak kelompok lain.
“Jangan sampai fokus pada perempuan justru mengabaikan hak laki-laki sebagai warga negara. Itu justru tidak sensitif gender,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menilai isu gender tidak relevan dalam konteks kecelakaan kereta di Bekasi Timur. Menurutnya, perhatian seharusnya difokuskan pada aspek keselamatan dan manajemen risiko transportasi.
“Dalam kasus ini, bukan soal posisi gender di dalam gerbong. Benturan kereta berkecepatan tinggi tidak membedakan siapa pun,” paparnya.
Ia menambahkan, evaluasi pascakecelakaan seharusnya diarahkan pada perbaikan sistem keamanan dan prosedur operasional.
“Fokus ke depan adalah manajemen risiko: bagaimana mengantisipasi hambatan di rel, prosedur saat kereta berhenti mendadak, hingga kemungkinan evakuasi penumpang dalam kondisi darurat,” jelasnya.
Faruq juga menegaskan bahwa isu gender tidak berkaitan dengan penyebab kecelakaan.
“Kereta akan menabrak apa pun di depannya, tanpa melihat apakah itu laki-laki atau perempuan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri PPPA Arifah Fauzi Choiri telah menyampaikan permohonan maaf atas pernyataannya yang dinilai kurang tepat.
“Saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat, khususnya korban dan keluarga korban yang merasa tidak nyaman,” ujarnya di Jakarta, Rabu, 29 April 2026.
Ia menegaskan bahwa keselamatan seluruh masyarakat merupakan prioritas utama pemerintah, tanpa membedakan gender.
“Prioritas kami adalah memastikan penanganan terbaik bagi seluruh korban, baik yang meninggal dunia maupun yang mengalami luka-luka,” tutupnya.
