Berita

Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I Badan Gizi Nasional (BGN), Harjito. (Foto: Humas BGN)

Nusantara

Pejabat BGN: Nama Saya Sering Dipakai untuk Penipuan

KAMIS, 30 APRIL 2026 | 03:33 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I Badan Gizi Nasional (BGN), Harjito mengungkapkan bahwa namanya kerap dicatut oleh oknum tidak bertanggung jawab dalam praktik penipuan yang menyasar pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Ia menjelaskan, modus yang digunakan pelaku adalah dengan mengatasnamakan dirinya dalam komunikasi resmi palsu, terutama terkait pembukaan suspend dan kegiatan inspeksi mendadak (sidak). 

"Nama saya sering dipakai untuk penipuan. Sudah banyak yang tertipu," ungkap Harjito dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Rabu, 29 April 2026.


Berbeda dengan modus penipuan pada umumnya, pelaku tidak meminta imbalan atau uang secara langsung. Namun, mereka menggunakan surel dengan kop atau identitas yang menyerupai BGN, meski bukan berasal dari kanal resmi instansi. 

Hal ini kerap membuat penerima pesan percaya bahwa informasi tersebut valid dan berasal dari otoritas yang sah. Harjito menegaskan bahwa seluruh komunikasi resmi BGN hanya dilakukan melalui saluran dan domain yang telah ditetapkan secara resmi. 

Dia mengimbau agar masyarakat, khususnya pengelola SPPG, lebih berhati-hati terhadap surat atau email yang mencurigakan.

"Jika menerima email atau surat yang mengatasnamakan BGN tetapi menggunakan kop tidak resmi atau sumber yang tidak jelas, sebaiknya tidak langsung ditindaklanjuti. Lakukan verifikasi terlebih dahulu melalui kanal resmi," tegasnya.

Untuk mencegah korban lebih luas, Harjito meminta agar setiap dugaan penipuan segera dilaporkan kepada pihak berwenang maupun melalui kanal pengaduan resmi BGN. Dia menekankan pentingnya kewaspadaan bersama guna menjaga integritas program pemenuhan gizi nasional.

Ke depan, BGN akan memperkuat sistem komunikasi dan sosialisasi kepada publik agar masyarakat semakin mudah membedakan informasi resmi dan palsu, serta meminimalisir potensi penyalahgunaan nama lembaga oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.


Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

KPK Bongkar Dugaan Akal-akalan Cukai Rokok PT Djarum Sejak 2010

Senin, 02 November 2026 | 15:43

UPDATE

Siapa di Balik Penyadapan Presiden Prabowo?

Kamis, 05 November 2026 | 06:29

Mengendus Pasal Makar

Kamis, 05 November 2026 | 06:14

DPRD Dukung Roadshow Pramono Anung ke 44 Kecamatan

Kamis, 05 November 2026 | 06:04

Mengenal Listyo Sigit, Eks Kapolri yang Jadi Raja Oknum

Kamis, 05 November 2026 | 05:57

Penyadapan Presiden Prabowo Bukan Kasus Biasa

Kamis, 05 November 2026 | 05:43

BPOM Buka Suara soal Vape Mengandung Obat Bius Etomidat dan Ketamin

Kamis, 05 November 2026 | 05:10

Intelektualisme Pemuda Kunci Memperkuat Persatuan Bangsa

Kamis, 05 November 2026 | 04:44

Kasus Listyo Sigit Imbas Sistem UUD 2002 yang Memproduksi Kegaduhan

Kamis, 05 November 2026 | 04:26

PAM Jaya Raih Penghargaan Pembayar Pajak Terbesar di Jakpus

Kamis, 05 November 2026 | 04:22

MUI: Penyadapan Presiden Kategori Tajassus dan Berdosa

Kamis, 05 November 2026 | 04:08

Selengkapnya