RI Ajak Uni Eropa Perkuat Kemitraan Strategis dengan ASEAN di Tengah Gejolak Global

Pemerintah Indonesia mendorong penguatan kerja sama strategis antara ASEAN dan Uni Eropa di tengah dinamika geopolitik serta geoekonomi global yang kian tidak menentu. 

Seruan tersebut disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri RI, Arrmanatha C. Nasir, dalam Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN-Uni Eropa ke-25 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, Selasa, 28 April 2026. 

Forum tingkat tinggi itu dipimpin bersama oleh Menlu II Brunei Darussalam dan High Representative Uni Eropa, dengan fokus utama memperkuat kemitraan strategis yang setara dan saling menguntungkan.

Dalam pertemuan yang menjadi bagian penting menjelang 50 tahun hubungan ASEAN-Uni Eropa pada 2027 itu, Arrmanatha menegaskan bahwa kolaborasi kedua kawasan harus melampaui simbol diplomatik semata dan mampu menghadirkan dampak konkret bagi publik serta dunia usaha. 

“Kemitraan ASEAN dan Uni Eropa bukan sekadar simbol. Manfaatnya harus bisa dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku bisnis, serta dapat diandalkan oleh pasar. Untuk itu, kita perlu mendorong terwujudnya Comprehensive Economic Partnership Agreement antara ASEAN dan EU,” tegasnya.

Indonesia juga menaruh harapan besar agar Uni Eropa mengambil peran lebih konstruktif dalam menjaga keterbukaan, keadilan, dan stabilitas sistem internasional. 

Menurut Arrmanatha, kolaborasi yang lebih erat antara Uni Eropa, ASEAN, dan negara-negara Global South menjadi kunci penting dalam menghadapi tekanan global sekaligus menjaga keseimbangan tata kelola dunia.

Selain isu ekonomi dan geopolitik, Wamenlu RI menyoroti urgensi reformasi sistem multilateral agar lebih inklusif, efektif, dan relevan dengan tantangan zaman. 

Indonesia memandang sinergi ASEAN-Uni Eropa perlu diarahkan untuk memperkuat tata kelola global yang responsif terhadap perubahan dunia, termasuk dalam menghadapi berbagai tantangan strategis lintas kawasan.

Di sela agenda utama, Arrmanatha juga menggelar sejumlah pertemuan kehormatan dan bilateral dengan Menlu Brunei Darussalam, High Representative Uni Eropa, serta pejabat tinggi Austria, Polandia, Portugal, dan Jerman.