Berita

Anggota Komisi I DPR Gavriel P. Novanto. (Foto: Istimewa)

Politik

Bukan Hanya Aparat, Menjaga Kedaulatan Tanggung Jawab Bersama Rakyat

SELASA, 28 APRIL 2026 | 21:47 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pertahanan negara di era modern tidak lagi hanya bertumpu pada kekuatan militer, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat melalui konsep pertahanan semesta.

Begitu dikatakan anggota Komisi I DPR Gavriel P. Novanto dalam Webinar Literasi Digital bertema “Pertahanan Semesta: Penguatan Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta dalam Menjaga Kedaulatan Negara di Era Modern” pada Selasa 28 April 2026.

Menurut Gavriel, tantangan kedaulatan negara saat ini berkembang sangat cepat, mulai dari ancaman siber, disinformasi, konflik geopolitik, gangguan ekonomi global, hingga kejahatan lintas negara. 


Karena itu, sambung Legislator Partai Golkar ini, sistem pertahanan nasional harus adaptif, modern, dan berbasis kolaborasi nasional.

“Pertahanan semesta adalah kekuatan kolektif bangsa. Menjaga kedaulatan negara bukan hanya tugas aparat, tetapi tanggung jawab bersama seluruh rakyat Indonesia,” ujar Gavriel.

Ia menjelaskan bahwa konsep Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) merupakan strategi nasional yang relevan hingga saat ini.

"Karena sistem itu menempatkan rakyat sebagai kekuatan pendukung utama dalam menjaga stabilitas dan ketahanan negara," katanya.

Pada sisi lain, Gavriel juga menyoroti pentingnya literasi digital sebagai bagian dari pertahanan nasional. 

Menurutnya, masyarakat harus memiliki kemampuan untuk memilah informasi, menangkal hoaks, serta menjaga persatuan di ruang digital agar tidak mudah terpecah oleh provokasi.

“Serangan informasi dan disinformasi dapat melemahkan persatuan bangsa. Karena itu, masyarakat yang cerdas digital adalah bagian penting dari pertahanan negara,” tandasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya