Berita

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Bisnis

Pengembangan DME dan CNG Bisa Bantu RI Kurangi Ketergantungan Impor 7 Juta Ton LPG

SENIN, 27 APRIL 2026 | 20:31 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pemerintah kian mengintensifkan langkah strategis untuk menekan ketergantungan terhadap impor Liquefied Petroleum Gas (LPG), sekaligus memperkokoh fondasi ketahanan energi nasional di tengah dinamika global yang tidak menentu.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkap dari total kebutuhan sekitar 8,6 juta ton per tahun, produksi dalam negeri baru mampu menyuplai sekitar 1,6 hingga 1,7 juta ton. 

Artinya, ketergantungan impor masih mendominasi dengan angka mencapai sekitar 7 juta ton.


Untuk menjawab tantangan itu, pemerintah kini mematangkan berbagai opsi substitusi energi. Kajian dilakukan secara intensif dan berkelanjutan guna menemukan formulasi terbaik dalam mengurangi beban impor LPG. 

“Untuk LPG ini kita putar otak terus. Hampir tiap malam tidak kita istirahat, kita mengkaji sumber-sumber LPG-nya,” ungkap usai menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin, 27 April 2026.

Salah satu opsi yang didorong adalah pengembangan Dimethyl Ether (DME) berbasis batu bara kalori rendah melalui proses hilirisasi. Skema ini dinilai dapat menjadi solusi substitusi LPG berbasis sumber daya lokal.

“Kalau DME itu dari batu bara low calorie, kemudian dia dilakukan hilirisasi, dan dia menjadi substitusi pengganti daripada LPG,” jelas Bahlil.

Selain DME, pemerintah juga membuka opsi pemanfaatan Compressed Natural Gas (CNG) yang berbasis gas dengan kandungan C1 dan C2, yang ketersediaannya relatif melimpah di dalam negeri.

“Nah, alternatif ketiga, sekarang lagi masih dalam pembahasan adalah kita membuat CNG. Tapi ini masih dalam pembahasan, saya harus finalisasi,” ujarnya.

Ia menambahkan, penggunaan CNG memerlukan teknologi kompresi bertekanan tinggi antara 250 hingga 400 bar agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

Janggal, Purbaya Dipecat Setelah Mencopot Ratusan Pejabat Kemenkeu

Senin, 14 September 2026 | 21:57

Menkeu Baru Angkat Bicara Soal Perombakan Pejabat Bea Cukai dan Dirjen Pajak

Senin, 14 September 2026 | 17:28

UPDATE

Dina Sulaeman: Sikap Prabowo Beri Pesan Diplomatik Kuat untuk Palestina

Minggu, 20 September 2026 | 09:51

Ekonom Ungkap Skema Pendidikan Gratis PTN Tanpa Menguras APBN

Minggu, 20 September 2026 | 09:43

Prabowo Berencana Produksi Bensin dari Batu Bara

Minggu, 20 September 2026 | 08:56

Humanika: Jangan Jatuhkan Prabowo Sebelum Lima Tahun

Minggu, 20 September 2026 | 08:49

Sesuai Ambisi Prabowo, Kampus Negeri Jangan Cari Duit dari Mahasiswa Lagi

Minggu, 20 September 2026 | 08:22

Dubes Palestina Ungkap Momen Emosional Saat Peluk Prabowo di Gontor

Minggu, 20 September 2026 | 08:06

Ekonom: Prabowo Tinggal Lanjutkan Pendidikan Gratis dari SBY

Minggu, 20 September 2026 | 08:06

Keretakan Peradaban

Minggu, 20 September 2026 | 07:38

Wadanyon OPM Kodap 35 Bintang Timur Yahukimo Diringkus TNI

Minggu, 20 September 2026 | 06:46

DPD Tawarkan Solusi Netral Fiskal Demi Ekonomi Berlari Kencang

Minggu, 20 September 2026 | 06:19

Selengkapnya