Berita

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Bisnis

Pengembangan DME dan CNG Bisa Bantu RI Kurangi Ketergantungan Impor 7 Juta Ton LPG

SENIN, 27 APRIL 2026 | 20:31 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pemerintah kian mengintensifkan langkah strategis untuk menekan ketergantungan terhadap impor Liquefied Petroleum Gas (LPG), sekaligus memperkokoh fondasi ketahanan energi nasional di tengah dinamika global yang tidak menentu.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkap dari total kebutuhan sekitar 8,6 juta ton per tahun, produksi dalam negeri baru mampu menyuplai sekitar 1,6 hingga 1,7 juta ton. 

Artinya, ketergantungan impor masih mendominasi dengan angka mencapai sekitar 7 juta ton.


Untuk menjawab tantangan itu, pemerintah kini mematangkan berbagai opsi substitusi energi. Kajian dilakukan secara intensif dan berkelanjutan guna menemukan formulasi terbaik dalam mengurangi beban impor LPG. 

“Untuk LPG ini kita putar otak terus. Hampir tiap malam tidak kita istirahat, kita mengkaji sumber-sumber LPG-nya,” ungkap usai menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin, 27 April 2026.

Salah satu opsi yang didorong adalah pengembangan Dimethyl Ether (DME) berbasis batu bara kalori rendah melalui proses hilirisasi. Skema ini dinilai dapat menjadi solusi substitusi LPG berbasis sumber daya lokal.

“Kalau DME itu dari batu bara low calorie, kemudian dia dilakukan hilirisasi, dan dia menjadi substitusi pengganti daripada LPG,” jelas Bahlil.

Selain DME, pemerintah juga membuka opsi pemanfaatan Compressed Natural Gas (CNG) yang berbasis gas dengan kandungan C1 dan C2, yang ketersediaannya relatif melimpah di dalam negeri.

“Nah, alternatif ketiga, sekarang lagi masih dalam pembahasan adalah kita membuat CNG. Tapi ini masih dalam pembahasan, saya harus finalisasi,” ujarnya.

Ia menambahkan, penggunaan CNG memerlukan teknologi kompresi bertekanan tinggi antara 250 hingga 400 bar agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Memutus Urat Nadi Korupsi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:54

Festival Layanan AHU Berdampak 2026 Hadirkan Edukasi ke Masyarakat, Ini Lengkapnya

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:24

Gus Yusuf Legawa Sikapi Dinamika Muktamar ke-35 NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:49

Mendesak Para Kiai Sepuh Turun Tangan Meredam Suhu Panas Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:33

Jalan Sehat jadi Cara Hanura Kalsel Konsolidasikan Pemilu 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:15

Profil 9 Ulama AHWA Muktamar NU: Sosok Kharismatik Penentu Rais Aam PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:45

TikTok dan Tokped Digugat Class Action Rp1,2 Triliun

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:11

Ini 9 Ulama AHWA Terpilih Muktamar ke-35 NU, Suara Mbah Yai Da Paling Tinggi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:46

Dikawal DPR, Tagihan Rp158 Miliar PT Pos Akhirnya Dibayar Kemensos

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:04

Kiai Rembang Cium 'Hidden Agenda' Penjegalan Caketum PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 19:56

Selengkapnya