Berita

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Bisnis

Pengembangan DME dan CNG Bisa Bantu RI Kurangi Ketergantungan Impor 7 Juta Ton LPG

SENIN, 27 APRIL 2026 | 20:31 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pemerintah kian mengintensifkan langkah strategis untuk menekan ketergantungan terhadap impor Liquefied Petroleum Gas (LPG), sekaligus memperkokoh fondasi ketahanan energi nasional di tengah dinamika global yang tidak menentu.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkap dari total kebutuhan sekitar 8,6 juta ton per tahun, produksi dalam negeri baru mampu menyuplai sekitar 1,6 hingga 1,7 juta ton. 

Artinya, ketergantungan impor masih mendominasi dengan angka mencapai sekitar 7 juta ton.


Untuk menjawab tantangan itu, pemerintah kini mematangkan berbagai opsi substitusi energi. Kajian dilakukan secara intensif dan berkelanjutan guna menemukan formulasi terbaik dalam mengurangi beban impor LPG. 

“Untuk LPG ini kita putar otak terus. Hampir tiap malam tidak kita istirahat, kita mengkaji sumber-sumber LPG-nya,” ungkap usai menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin, 27 April 2026.

Salah satu opsi yang didorong adalah pengembangan Dimethyl Ether (DME) berbasis batu bara kalori rendah melalui proses hilirisasi. Skema ini dinilai dapat menjadi solusi substitusi LPG berbasis sumber daya lokal.

“Kalau DME itu dari batu bara low calorie, kemudian dia dilakukan hilirisasi, dan dia menjadi substitusi pengganti daripada LPG,” jelas Bahlil.

Selain DME, pemerintah juga membuka opsi pemanfaatan Compressed Natural Gas (CNG) yang berbasis gas dengan kandungan C1 dan C2, yang ketersediaannya relatif melimpah di dalam negeri.

“Nah, alternatif ketiga, sekarang lagi masih dalam pembahasan adalah kita membuat CNG. Tapi ini masih dalam pembahasan, saya harus finalisasi,” ujarnya.

Ia menambahkan, penggunaan CNG memerlukan teknologi kompresi bertekanan tinggi antara 250 hingga 400 bar agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Megawati: Kudatuli adalah Simbol Ketidakadilan!

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:38

Densus 88 Ciduk Dua Pria Terlibat Jaringan Terorisme di Ciamis dan Lampung

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:11

PDIP Sebut Babinsa Awasi Wajib Pajak Salahi Wewenang

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:47

Purbaya Buka Peluang Ubah Status KEK di Bali untuk PFII

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:39

Megawati Minta Pramono dan Doel Kembalikan TIM jadi Tempat Seniman

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:30

Warga Kwini 8 Minta Sengketa Diselesaikan Lewat Jalur Hukum

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:28

PPP Dukung Tindakan Tegas Polri Jaga Kamtibmas di Jakarta

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:14

KPK Terbitkan Dua Sprindik Pengembangan Kasus Bea Cukai, Sudah Ada Tersangka

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:31

Pakar Soroti Modus Dugaan TPPU Febrie dari Safe House hingga Temuan Emas Batangan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:24

Kiprah Mantri BRI Menjadi Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:14

Selengkapnya