Berita

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Bisnis

Pengembangan DME dan CNG Bisa Bantu RI Kurangi Ketergantungan Impor 7 Juta Ton LPG

SENIN, 27 APRIL 2026 | 20:31 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pemerintah kian mengintensifkan langkah strategis untuk menekan ketergantungan terhadap impor Liquefied Petroleum Gas (LPG), sekaligus memperkokoh fondasi ketahanan energi nasional di tengah dinamika global yang tidak menentu.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkap dari total kebutuhan sekitar 8,6 juta ton per tahun, produksi dalam negeri baru mampu menyuplai sekitar 1,6 hingga 1,7 juta ton. 

Artinya, ketergantungan impor masih mendominasi dengan angka mencapai sekitar 7 juta ton.


Untuk menjawab tantangan itu, pemerintah kini mematangkan berbagai opsi substitusi energi. Kajian dilakukan secara intensif dan berkelanjutan guna menemukan formulasi terbaik dalam mengurangi beban impor LPG. 

“Untuk LPG ini kita putar otak terus. Hampir tiap malam tidak kita istirahat, kita mengkaji sumber-sumber LPG-nya,” ungkap usai menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin, 27 April 2026.

Salah satu opsi yang didorong adalah pengembangan Dimethyl Ether (DME) berbasis batu bara kalori rendah melalui proses hilirisasi. Skema ini dinilai dapat menjadi solusi substitusi LPG berbasis sumber daya lokal.

“Kalau DME itu dari batu bara low calorie, kemudian dia dilakukan hilirisasi, dan dia menjadi substitusi pengganti daripada LPG,” jelas Bahlil.

Selain DME, pemerintah juga membuka opsi pemanfaatan Compressed Natural Gas (CNG) yang berbasis gas dengan kandungan C1 dan C2, yang ketersediaannya relatif melimpah di dalam negeri.

“Nah, alternatif ketiga, sekarang lagi masih dalam pembahasan adalah kita membuat CNG. Tapi ini masih dalam pembahasan, saya harus finalisasi,” ujarnya.

Ia menambahkan, penggunaan CNG memerlukan teknologi kompresi bertekanan tinggi antara 250 hingga 400 bar agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Seriuskah Kemdiktisaintek Menjaga Mutu Pendidikan Tinggi

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:22

Anggota Dewan Etik Golkar Diduga Terlibat Dugaan Penipuan Miliaran

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:11

Membangun Kemandirian Energi Desa Melalui Penguatan Kapasitas Local Hero

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:05

Pertamina Perkuat Kemitraan Strategis Lewat SRM Summit 2026

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:31

Kerja Sama KSPSI-UT Perluas Kesempatan Pekerja Raih Pendidikan Tinggi

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:17

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

PTPN IV PalmCo Fasilitasi APRC 2026, Perputaran Ekonomi Masyarakat Meningkat

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:58

Isu Wamenhan Baru Jangan Terjebak Kepentingan Bisnis dan Korporasi

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:55

Paroki Kraksaan Menanti Kejelasan

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:32

Pramono-Erick Thohir Godok Persiapan FIFA ASEAN Cup di Jakarta

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:24

Selengkapnya