Berita

Kepala BPOM Taruna Ikrar. (Foto: RMOL/Sarah Alifia)

Nusantara

BPOM Perluas Vaksin untuk Dewasa Cegah Lonjakan Campak

SENIN, 20 APRIL 2026 | 15:11 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Lonjakan kasus campak di Indonesia mendorong perubahan kebijakan vaksinasi. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mencatat sebanyak 2.220 kasus dengan kejadian luar biasa (KLB) di lebih dari 60 lokasi.

Kepala BPOM Taruna Ikrar menyebut, tren terbaru menunjukkan campak tidak lagi hanya menyerang anak-anak, tetapi juga mulai berdampak pada kelompok dewasa, termasuk tenaga kesehatan.

“Kasusnya sudah banyak di dewasa, bahkan ada yang meninggal,” ujar Taruna di Gedung DPR, Senin, 20 April 2026.


Selama ini, vaksin campak yang tersedia umumnya diperuntukkan bagi anak. Namun, dengan perubahan pola penyebaran dan risiko yang meluas, BPOM memutuskan memperluas indikasi vaksin agar bisa digunakan pada kelompok dewasa, khususnya yang berisiko tinggi.

Kelompok tersebut antara lain tenaga kesehatan, lansia, pelaku perjalanan, serta individu dengan kondisi imun lemah atau gangguan metabolik.

Keputusan ini diambil setelah evaluasi independen BPOM yang turut melibatkan pendapat ahli dan second opinion dari World Health Organization.

Taruna menegaskan, langkah ini merupakan respons terhadap perubahan ancaman penyakit yang kini lebih luas dan kompleks. 

“Awalnya hanya untuk anak, sekarang kita perluas karena risikonya sudah ke dewasa,” jelas dia.

Saat ini, vaksin yang telah diperluas penggunaannya tersebut sudah tersedia dan mulai digunakan, termasuk produk dalam negeri dari Bio Farma.

BPOM menilai, perluasan vaksinasi ini menjadi bagian dari upaya pengendalian wabah sekaligus perlindungan kelompok rentan di tengah meningkatnya kasus campak di berbagai daerah.


Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya